Jakarta, Kompas
    Tindakan pemindahan penduduk secara paksa, seperti yang terjadi
di Aceh, bisa dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Karena itu, Penguasa Darurat Militer Daerah harus menghindari
pemindahan penduduk secara paksa.
    Koordinator Badan Pekerja Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan (Kontras) Usman Hamid mengemukakan hal itu dalam
diskusi "Nasib Pengungsi Aceh: Antara Paksaan dan Penderitaan" di
Jakarta, Selasa (9/9).
    Dalam makalahnya, dia menyebutkan, PDMD sebaiknya memerhatikan
ketentuan hukum internasional dan nasional sebelum melakukan tindakan
paksa. Dia mengingatkan, "Pemindahan penduduk secara paksa, baik atas
perintah maupun akibat kelalaian atasan, dapat dikategorikan
kejahatan terhadap kemanusiaan yang pelaku sekaligus atasannya harus
diperiksa di pengadilan hak asasi manusia.
    "Berdasarkan prinsip command responsibility, maka Penguasa
Darurat Militer Pusat pun tidak bisa dengan mudah menghindar dari
tanggung jawab tindak kejahatan semacam ini. Sebaliknya, dia juga
bisa dituntut secara pidana bila memenuhi alasan-alasan tertentu,
seperti disebut pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan HAM," ujar Usman.
    Pembicara lain, staf pengajar Jurusan Hukum Masyarakat dan
Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Heru Susetyo,
menjelaskan prinsip umum penanganan pengungsi internal.
    Pertama, pengungsi harus menikmati hak-hak dan kemerdekaan yang
sama di bawah perlindungan hukum nasional maupun internasional
sebagaimana yang didapatkan warga negara yang lain di negaranya.
Diskriminasi karena statusnya sebagai pengungsi, dilarang.
    Yang paling bertanggung jawab terhadap hal ini adalah otoritas
pusat. Mereka wajib menyediakan perlindungan dan bantuan kemanusiaan
kepada pengungsi di wilayah mereka.
    Mengutip data Kontras, Usman menyebutkan, tahun ini pengungsi di
Aceh mencapai 83.682 keluarga atau 334.727 jiwa. Jika dibandingkan
dengan jumlah penduduk di Aceh yang 4,2 juta jiwa, jumlah pengungsi
ini tergolong tinggi. Bila dihitung dari awal darurat militer di Aceh
sampai 21 Agustus lalu, jumlah pengungsi mencapai 107.267 jiwa. Dari
jumlah itu, yang masih tinggal di kamp pengungsi 18.397 jiwa. (win)