1.

Bahwa pada tanggal 9 November 1999 Asral (45) sedang bertugas malam di Makoramil 09/Samadua, Kodim 0107/ Aceh Selatan, dijemput oleh dua orang anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM), dengan membawa satu pucuk senjata laras panjang jenis M 16 A-1, dengan dua unit magazen berisi amunisi, satu buah HT dan sepasang baju loreng TNI.

2.

Bahwa setelah ditangkap oleh anggota GAM, Asral bergabung dengan GAM dan sekarang sudah tercatat sebagai anggota Komite Peralihan Aceh (KPA).

3.

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang pemberian amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka.

4.

Bahwa pada tahun 2009, Asral ditangkap oleh Pomdam IM dan petugas Unit Intel Kodim 0107/Aceh Selatan di rumahnya di Desa Kota Baru, Kecamatan Samadua, Kabupaten Aceh Selatan.

5.

Bahwa Asral menjadi terdakwa atas tuntutan Pasal 87 jo Pasal 88  tetang desertir yang menyerahkan senjata kepada musuh dan Pasal 148 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) tentang desertir yang membawa lari senjata yang dipercayakan kepadanya.

6.

Bahwa majelis hakim Pengadilan Militer (Dilmil) I-01 Banda Aceh menjatuhkan vonis bahwa Asral lepas dari segala tuntutan hukum, dan membebaskan terdakwa dari tahanan sementara dan membebankan biaya perkara sebesar Rp 7.500 kepada negara.

7.

Bahwa pada tanggal 8 Januari 2009 dalm acara coffee morning dengan wartawan, Pangdam Iskandar Muda (IM), Mayjen TNI Hambali Hanafiah menegaskan, jajarannya tetap memburu semua desertir TNI di Aceh, termasuk mantan prajurit TNI yang membelot ke GAM pada masa konflik. “TNI tetap memburu setiap desertir untuk diproses secara hukum.”

8.

Bahwa pada acara coffee morning,  menurut  Kepala Hukum Daerah Militer (Kakumdam) IM, Kolonel CHK Hilmansyah menyatakan menerima putusan tersebut, akan tetapi pihak TNI  akan tetap mengajukan kasasi atas putusan bebas tersebut.

1.

Bahwa penangkapan terhadap disertir TNI yang bergabung dengan GAM bertentangan dengan kebijakan negara yang telah memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang tertuang dalam Keppres No. 22 Tahun 2005.

2.

Bahwa Keppres No. 22 Tahun 2005 merupakan wujud komitmen Pemerintah Indonesia menjalankan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki tanggal 15 Agustus 2005.

3.

Bahwa dalam MoU Helsinki tersebut disebutkan dalam pasal  3 (ayat 3.1.1) tentang Amnesti dan Reintegrasi ke dalam Masyarakat, Nota Kesepahaman Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menyebutkan bahwa “Pemerintah RI, sesuai dengan prosedur konstitusional, akan memberikan amnesti kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan GAM sesegera mungkin dan tidak lewat dari 15 hari sejak penandatanganan Nota Kesepahaman ini.”  Dan Keprres No. 22 Tahun 2005 inilah penjabaran dari pasal tersebut.

4.

Bahwa kebijakan negara memberikan amnesti umum dan abolisi kepada setiap orang yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka sudah mendapatkan persetujuan DPR RI sebagaimana tertuang datam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nornor  09/PIMP/I/2005-2006 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pemberian Amnesti dan Abolisi kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

5.

Bahwa keluarnya Keppres No.22 Tahun 2005 tersebut telah sesuai dengan mekanisme konstitusi pasal 14 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

6.

Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan.

7.

Bahwa dalam pasal 10 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Yang dengan kata lan presiden adalah panglima tertinggi TNI.

8.

Bahwa dalam pasal 2 huruf d Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

9.

Bahwa dalam penjelasan pasal 2 huruf d tersebut disebutkan Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur, serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik, dididik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.

10.

Bahwa yang dimaksud dengan supremasi sipil dalam penjelasan pasal 2 huruf d tersebut ialah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

11.

Dengan mengingat asas hukum dan prinsip ketundukan TNI pada supermasi sipil, maka berdasarkan Keppres No. 22 tahun  2005, maka sdr. Asral dan seluruh mantan anggota TNI yang telah bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada saat konflik di Aceh dan telah diberikan amnesti harus dibebaskan dari segala tuduhan desertir.

1.

Meminta Panglima TNI c.q. KODAM Iskandar Muda untuk patuh dan taat kepada keputusan politik negara dengan memberikan amnesti dan abolisi umum kepada setiap TNI yang desertir yang terlibat dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagaimana tertuang dalam Keppres No. 22 Tahun 2005.

2.

Mendesak Presiden c.q Departemen Pertahanan untuk meminta TNI untuk menghentikan penangkapan terhadap disertir TNI yang membelot ke GAM karena bertentangan dengan Keppres No. 22 Tahun 2005 dan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

3.

Mendesak Presiden untuk meminta TNI untuk menghormati proses damai dan konsisten menjalankan perdamaian di Aceh dengan tidak melakukan penangkapan penangkapan terhadap disertir TNI yang membelot ke GAM.

1.

Ketua DPR RI di Jakarta

2.

Komisi I Kelompok Kerja Pertahanan DPR RI di Jakarta

3.

Panglima TNI di Jakarta

4.

Crisis Management Initiative di Finlandia

5.

Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta

6.

Kapolri di Jakarta

7.

Menteri Koordinator Bidang Polhukam di Jakarta

8.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta

9.

Komnas HAM di Jakarta

10.

Kapolda Aceh di Banda Aceh

11.

Pangdam Iskandar Muda di Banda Aceh

12.

Kepala Pemerintahan Aceh di Banda Aceh

13.

Ketua DPR Aceh di Banda Aceh

14.

Commission on Sustaining Peace in Aceh (CoSPA) di Banda Aceh

15.

Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi (FKK) di Banda Aceh

16.

Ketua Badan Reintergasi Damai (BRA) di Banda Aceh

17.

Lembaga HAM Nasional dan Internasional

18.

Pers

19

Arsip