UTAMA
SIARAN PERS
BERITA
DATA
LAPORAN
PROFIL KASUS
KAMPANYE
 
KASUS MUNIR

Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TSS I & II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
 

13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara;
KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh

KontraS mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya langkah korban serta keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berinisiatif memperingati 13 tahun peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara pada 3 Mei 2012. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Mei 1999 itu menyebabkan 21 orang meninggal dan 156 orang mengalami luka parah akibat ditembak secara brutal oleh TNI. Dalam catatan sejarah konflik kekerasan, kasus penembakan di Simpang KKA merupakan salah satu pelanggaran HAM Berat yang pernah terjadi di Propinsi Aceh.

Saat itu, Presiden BJ Habibie telah membentuk Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh (KIPTKA) untuk melakukan penyelidikan kasus simpang KKA. Namun tidak ada tindaklanjut dari pemerintah.

Setelah perdamaian di Aceh, korban dan keluarga korban yang terhimpun dalam Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU) setiap 3 Mei mengenang peristiwa tersebut sebagai upaya melawan lupa serta menuntut pertanggungjawaban negara. Dalam setiap event korban meminta pemerintah agar membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) seperti yang telah diamanatkan oleh MoU Helsinki dan Undang-Undang No.11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

Pada tahun 2010, K2HAU mempraktekkan mekanisme pengungkapan kebenaran versi korban (testimonial publik) didepan masyarakat dan unsur pemerintah yang hadir dalam acara peringatan tersebut. Testimonial tersebut sengaja dilakukan sebagai kritik terhadap pemerintah Aceh yang lamban dalam membentuk KKR di Aceh.

Saat itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Tgk Jamaluddin (Partai Aceh) yang melihat langsung proses testimoni korban menyatakan komitmen membantu para korban untuk mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) agar mensahkan Qanun KKR Aceh. Pada tahun yang sama, tepatnya 10 Desember 2010, Ketua DPRA Hasby Abdullah (Partai Aceh), Sulaiman Abda (Wakil Ketua I/Golkar), Tgk. Ramli (Ketua Fraksi Partai Aceh), H. Fuady Sulaiman (Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), Tgk. Muhibbusabri AW (Partai Daulat Aceh), menyatakan komitmen pembahasan dan pengesahan Qanun KKR selambat-lambatnya bulan Juli 2011. Komitmen tersebut ditandatangani dihadapan ratusan korban yang melakukan demontrasi di depan gedung parlemen Aceh. Selanjutnya tahun 2011, DPRA telah memasukkan Draf Qanun KKR Aceh dalam Daftar Rancangan Qanun Aceh prioritas tahun 2011.

Meskipun desakan dari masyarakat korban telah berulang kali dilakukan, bahkan sudah mendapatkan dukungan politik dari beberapa anggota parlemen. Namun sampai saat ini belum ada pembahasan dan pengesahan sebagaimana yang telah dijanjikan. Penundaan terhadap pembentukan KKR Aceh telah menyebabkan menundanya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM masa lalu dan semakin langgengnya impuinitas.

Oleh karena itu, KontraS meminta dan mendesak Gubernur Aceh terpilih Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf yang memperoleh dukungan 1.327.695 suara atau 55.78 % dari rakyat aceh yang notabanenya adalah korban kekerasan masa konflik untuk menuntaskan persoalan kasus pelanggaran HAM masa lalu dengan segera membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh. Pembentukan KKR tersebut setidaknya dengan sejumlah syarat diantaranya memenuhi standar hukum HAM internasional yang sudah berlaku di Indonesia.

 

Jakarta 1 Mei 2012

Haris Azhar, SH., MA.
Koordinator KontraS

 
 
     
 
LIST SIARAN PERS 2012
 
  08 Des 2012
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia >>

26 Nov 2012
Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan >>

21 Nov 2012
Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia >>

21 Nov 2012
Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan >>

19 Nov 2012
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban" >>

11 Okt 2012
"Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN" Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012 >>

09 Okt 2012
Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati >>

04 Okt 2012
5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi >>

04 Sep 2012
Merespon Kunjungan Hillary Clinton: Pemerintah Amerika Serikat Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia >>

15 Agt 2012
Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki) >>

29 Jun 2012
KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI (Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66) >>

26 Jun 2012
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN >>

22 Jun 2012
PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia  Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012 >>

06 Jun 2012
Teror Kekerasan yang Menjustifikasi Pendekatan Keamanan bagi Papua >>

06 Jun 2012
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. >>

23 Mei 2012
Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif >>

20 Mei 2012
14 Tahun Paska Soeharto: Politik Pemerintahan SBY Mengamankan Orde Baru >>

14 Mei 2012
1257 Surat Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Untuk Indonesia Yang Lebih Baik >>

01 Mei 2012
13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara: KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh >>

04 Apr 2012
Hentikan Kekerasan Jelang Pilkada Aceh >>

20 Mar 2012
#HAK ASASI Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011 >>

24 Feb 2012
Menagih Komitmen DPRA dan Pemerintah untuk Pembahasan Qanun KKR di Aceh >>

26 Jan 2012
Rekomendasi untuk Tim Seleksi Komnas HAM: Pembelajaran dari Komnas HAM Periode 2007-2012 untuk Perbaikan di Masa Datang >>

20 Jan 2012
Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana >>

17 Jan 2012
Stop Rencana Mobilisasi Pasukan Densus 88 ke Aceh >>

10 Jan 2012
Masih ada Petrus di Simpang Mile-51 >>

08 Jan 2012
Kepolisian NAD Harus Mengungkap Tuntas Pelaku Penembakan untuk Menutup Spekulasi-Spekulasi Politik yang Berkembang >>

04 Jan 2012
KontraS Aceh: Kekerasan di Aceh Masih Tinggi >>

02 Jan 2012
Kisruh Pilkada Penyumbang Meningkatnya Kekerasan Bersenjata di Aceh >>

 
 
 
BUKU
MELAWAN PENGINGKARAN
Download Buku terbitan kontraS
[Klik disini]

 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]
 
AKSI KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]


Copyright © 2006 | www.kontras.org | Visitor: 127
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: Pemelihara@kontras.org