UTAMA
SIARAN PERS
BERITA
DATA
LAPORAN
PROFIL KASUS
KAMPANYE
 
KASUS MUNIR

Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TSS I & II
TRISAKTI, SEMANGGI I & II GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK

PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
 

KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI
(Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengucapkan selamat hari jadi ke-66 kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di Hari Bhayangkara Polri ke-66 ini KontraS kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mendukung kinerja optimal Polri di ranah Civilian and Democratic Policing. Sebuah institusi keamanan yang para personelnya tunduk pada supremasi sipil, nilai-nilai konstitusional dan segenap aturan internal  mengikat lainnya.

Layaknya sebuah tradisi perayaan hari jadi, sebagai hadiah, KontraS sebagai salahsatu lembaga pengawas eksternal publik akan memberikan sejumlah catatan kritik dan masukan kepada Polri terkait dengan kinerja selama satu tahun terakhir ini. Catatan ini akan dibagi ke dalam 3 sudut pandang. Pertama, analisa dugaan kasus-kasus pelanggaran HAM atas kekerasan yang dilakukan aparat Polri. Kedua, perubahan di tingkat kebijakan dan institusional yang relevan (mulai dari Peraturan Kapolri, terpilihnya anggota baru Kompolnas, lahirnya UU Intelijen Negara dan UU Penanganan Konflik Sosial). Ketiga, adanya komitmen keberlanjutan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Polri.

Pada periode ini sejumlah kasus dugaan pelanggaran HAM yang melibatkan personel Polri tetap terjadi. Praktik kekerasan elementer itu sesungguhnya bisa dihindari apabila personel lapangan tetap tunduk dan patuh pada sejumlah ketentuan internal yang mengikat mereka. Dari catatan pengaduan kasus yang KontraS respons terdapat pengulangan sejumlah model praktik kekerasan, seperti praktik penyiksaan (14), penggunaan kekuatan senjata api secara berlebihan (11), pembubaran kegiatan secara damai (7), penangkapan dan penahanan sewenang-wenang (20), dan pembiaran tindak kekerasan dari kelompok-kelompok vigilante terhadap kelompok minoritas (8) masih mendominasi. Angka tersebut juga relatif sama dengan pemantauan KontraS di sejumlah media:


Monitoring media KontraS (2011-2012)

Dalam setahun terakhir tindakan kekerasan yang mengemuka dari  kepolisian adalah sikap represi Polri dalam menyikapi aksi BBM serta konflik-konflik agraria. Sementara Polri tampak jelas membiarkan terjadinya kekerasan serta minim memberikan perlindungan dalam urusan kebebasan beragama, berkeyakinan beribadah serta minimnya tindakan penegakan hukum serta keamanan di wilayah di Papua dan Aceh. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai statement yang dibuat oleh pejabat Polri yang justru tidak mengakui hal ini menjadi persoalan penting. Fakta ini menunjukkan bentuk ketidakmandirian Polri yang kerap menjadi alat bagi eksekutif untuk mengakomodir kepentingan subjektifnya.

Paparan temuan di atas juga menunjukkan bahwa ada jarak yang lebar antara kebijakan internal Polri dengan kemampuan yang dimiliki oleh personel lapangannya. Kita bisa saja merujuk pada keberadaan sejumlah Peraturan Kapolri (salah satunya Perkap HAM Nomor 8/2009) yang progresif. Namun kebijakan tersebut tidak didukung dengan perilaku individual para personel, minimnya keterampilan penggunaan kekuatan senjata api dan melakukan investigasi modern, kesediaan anggaran investigasi, menguatnya praktik impunitas di tubuh Polri, hingga ketiadaan aturan hukum yang mampu mengkriminalisasikan para pelaku penyiksaan.

Dinamika lain yang juga harus dicermati adalah perubahan arah kebijakan sektor keamanan yang relevan dengan isu pemolisian dan Polri. Kita bisa merujuk keberadaan UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara dan UU tentang Penanganan Konflik Sosial, yang ternyata memberikan keleluasaan yang besar kepada BIN dan TNI untuk melakukan penindakan yustisia yang nyaris menyerupai mandat Polri. Selain itu, terpilihnya 6 anggota baru Kompolnas yang diikuti dengan sejumlah mandat progresif (klarifikasi, monitoring, mengikuti gelar sidang perkara dsb) seharusnya bisa dijadikan sarana untuk mendukung agenda reformasi kepolisian.

Meskipun Polri masih melanjutkan komitmen untuk memastikan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II (2011-2014) dan memperkuat komitmen anti KKN dan Anti Kekerasan dalam Rapat Pimpinan Polri 2012, namun kami masih melihat agenda Reformasi Birokrasi Polri Gelombang I belum berjalan efektif karena tidak berdampak positif pada implementasi kinerja kepolisian di lapangan.

Reformasi dalam tubuh Polri tentu membutuhkan waktu yang panjang dan komitmen yang kuat dari Kapolri dan institusi Polri sendiri. Hal ini tentu juga harus didukung lewat komitmen politik Presiden, Pemerintah dan DPR untuk tidak mempolitisir insitusi ini demi kepentingan praktis semata. Jika Polri secara institusional membiarkan dirinya di bawah kontrol kepentingan subjektif eksekutif, maka Polri akan menjadi bagian dari ancaman untuk demokrasi di Indonesia.
Hari Bhayangkara ini menjadi momentum untuk mendesak Kapolri agar : 

  1. Memastikan kemandirian dan independensi Polri dengan melaksanakan fungsi pemolisian berdasarkan konstitusi dan norma HAM. 
  2. Mengaplikasikan komitmen Polri dalam kebijakan impelementatif dilapangan.
  3. Memperbaiki mekanisme akuntabilitas internal dengan membuat mekanisme pengawasan berkala dan berlapis hingga ke tingkat Polda, Polres dan Polsek serta memastikan fungsi penegakan hukum yang memberikan efek jera bagi para anggota yang melanggar hukum.
  4. Melakukan evaluasi komprehensif berkenaan dengan mengemukanya persoalan-persolan penting di masyarakat yang menempatkan Polri justru menjadi bagian dari persoalan tersebut, seperti dalam konflik agraria, kebebasan beragama dan beribadah serta perlindungan keamanan di wilayah rawan konflik seperti Aceh dan Papua.
  5. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Densus 88 agar upaya pemberantasan terorisme dapat sejalan dengan pemenuhan hak asasi para tersangka
  6. Mengefektifkan ruang kontrol pengawasan eksternal dengan kerjasama dengan Kompolnas, Komnas HAM dan Ombudsman hingga level Polres dan Polsek  di mana pelanggaran HAM lebih banyak terjadi.

Selamat Hari Bhayangkara ke-66!
Jakarta 29 Juni 2012

 
 
     
 
LIST SIARAN PERS 2012
 
  08 Des 2012
Catatan Hari HAM KontraS Peringatan Hari HAM Sedunia, 10 Desember 2012 Masih Rendahnya Partisipasi Publik dalam Mendorong Agenda HAM di Indonesia >>

26 Nov 2012
Pemerintah dan DPD Perlu Serius Menangani Konflik dan Kekerasan >>

21 Nov 2012
Mendorong Dihentikannya Praktik Impunitas di Indonesia >>

21 Nov 2012
Mendorong Praktik Impunitas Dihentikan >>

19 Nov 2012
Memperingati Hari Anti Impunitas Internasional: "Keadilan Harus Ditempatkan Kepada Hak-Hak Korban" >>

11 Okt 2012
"Hilangnya Momentum Keketuaan Indonesia di Komisi HAM ASEAN" Sebuah Evaluasi atas Kinerja Perwakilan Indonesia di Komisi HAM ASEAN periode 2009-2012 >>

09 Okt 2012
Defisit Abolisi Hukuman Mati di Indonesia dengan Tren Global Menuju Penghapusan Hukuman Mati >>

04 Okt 2012
5 Oktober 2012, TNI di Ujung Putaran Titik Balik Represi >>

04 Sep 2012
Merespon Kunjungan Hillary Clinton: Pemerintah Amerika Serikat Harus Mendorong Penegakan HAM di Indonesia >>

15 Agt 2012
Tujuh Tahun Nota Kesepahaman Aceh (MOU Helsinki) >>

29 Jun 2012
KEMANDIRIAN POLISI ADALAH SYARAT MUTLAK BAGI KEBERLANJUTAN DEMOKRASI (Kado KontraS untuk Polri di Hari Bhayangkara ke-66) >>

26 Jun 2012
DUKUNGAN TERHADAP KORBAN PENYIKSAAN >>

22 Jun 2012
PENYIKSAAN MENINGKAT DRASTIS! Laporan Praktek Penyiksaan di Indonesia  Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan 2012 >>

06 Jun 2012
Teror Kekerasan yang Menjustifikasi Pendekatan Keamanan bagi Papua >>

06 Jun 2012
Mendesak Menteri Hukum dan HAM untuk melakukan percepatan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Secara Paksa. >>

23 Mei 2012
Sidang Universal Periodical Review PBB untuk Kondisi HAM Indonesia: Pemerintah Indonesia Defensif >>

20 Mei 2012
14 Tahun Paska Soeharto: Politik Pemerintahan SBY Mengamankan Orde Baru >>

14 Mei 2012
1257 Surat Harapan Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Untuk Indonesia Yang Lebih Baik >>

01 Mei 2012
13 Tahun Peringatan Peristiwa Simpang KKA, Aceh Utara: KontraS Desak Gubernur Aceh terpilih harus segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh >>

04 Apr 2012
Hentikan Kekerasan Jelang Pilkada Aceh >>

20 Mar 2012
#HAK ASASI Compang-Camping Hak Asasi Sepanjang 2011 >>

24 Feb 2012
Menagih Komitmen DPRA dan Pemerintah untuk Pembahasan Qanun KKR di Aceh >>

26 Jan 2012
Rekomendasi untuk Tim Seleksi Komnas HAM: Pembelajaran dari Komnas HAM Periode 2007-2012 untuk Perbaikan di Masa Datang >>

20 Jan 2012
Presiden SBY Harus Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM yang Berat, Bukan Berwacana >>

17 Jan 2012
Stop Rencana Mobilisasi Pasukan Densus 88 ke Aceh >>

10 Jan 2012
Masih ada Petrus di Simpang Mile-51 >>

08 Jan 2012
Kepolisian NAD Harus Mengungkap Tuntas Pelaku Penembakan untuk Menutup Spekulasi-Spekulasi Politik yang Berkembang >>

04 Jan 2012
KontraS Aceh: Kekerasan di Aceh Masih Tinggi >>

02 Jan 2012
Kisruh Pilkada Penyumbang Meningkatnya Kekerasan Bersenjata di Aceh >>

 
 
 
BUKU
MELAWAN PENGINGKARAN
Download Buku terbitan kontraS
[Klik disini]

 
TALANGSARI
talangsari
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
penculikan aktivis orang hilang
"Kasus Penculikan Aktivis"
[ Klik disini ]
 
AKSI KAMISAN
aksi diam kamisan
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]


Copyright © 2006 | www.kontras.org | Visitor: 127
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: Pemelihara@kontras.org