Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kekerasan FPI kepada AKKBB

Tgl terbit: Minggu, 01 Juni 2008

Kekerasan FPI kepada AKKBB

KontraS mengecam keras terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembela Islam terhadap Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang melakukan aksi damai memperingati Hari Pancasila “Satu Indonesia untuk Semua”, di Monas, 1 Juni 2008. Aksi kekerasan tersebut menyebabkan beberapa orang mengalami luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Sebagian dari peserta aksi, terutama perempuan dan anak-anak juga lari ketakutan membubarkan diri. 

Sungguh disesalkan bahwa peristiwa kekerasan berupa penyerangan, pemukulan, pengejaran, pengancaman dan intimidasi ini terjadi justru di peringatan hari kelahiran Pancasila. Padahal kelahirannya sebagai dasar negara dan falsafah bangsa merupakan alat pemersatu rakyat Indonesia yang berbeda suku, agama, keyakinan dan golongan.
 
Kami juga sangat menyesalkan tidak adanya aparat kepolisian yang menjaga keamanan lokasi peringatan. Padahal panitia aksi telah mengirimkan surat pemberitahuan sebelumnya. Aparat kepolisian tidak melakukan tindakan pencegahan dan justru baru datang setelah peristiwa kekerasan terjadi. Akibatnya, Front Pembela Islam dengan leluasa melakukan kekerasan yang membabi buta, bahkan sebelum peringatan tersebut dimulai.

Kami meminta Presiden untuk memberikan perhatian terhadap hal ini. Presiden harus memerintahkan aparat kepolisian untuk mengambil langkah hukum atas tindakan  FPI yang jelas melanggar hukum. Aparat kepolisian harus berani menangkap para pelaku kekerasan dan menerapkan prinsip persamaan di muka hukum bagi semua warga negaranya. Peristiwa ini jelas menunjukkan bahwa pembiaran aparat kepolisian terhadap aksi-aksi kekerasan serupa yang dilakukan kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan telah menyebabkan kekerasan serupa terus berlanjut tanpa ada koreksi hukum yang efektif. Tindakan tegas aparat kepolisian akan mencerminkan profesionalisme polisi dalam rangka penegakan hukum dan pemberian efek jera kepada pelaku tindak kekerasan.

Peristiwa ini seyogyanya menjadi titik tolak Pemerintah untuk terus membuka ruang komunikasi seluruh elemen dalam menyikapi perbedaan-perbedaan yang muncul dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pemerintah semestinya dapat menjadi contoh untuk mewujudkan pelaksanaan penghormatan kebebasan dasar warga negara beragama dan berkeyakinan, sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Di sisi lain, profesionalisme aparat kepolisian untuk menjaga keamanan masyarakat, termasuk kepada kelompok-kelompok yang menyuarakan haknya untuk berpendapat dan berekspresi dengan cara-cara yang damai menjadi bagian dari kinerja polisi dalam mereformasi institusinya.

 

Jakarta, 1 Juni 2008.
Badan Pekerja,

 

Indria Fernida A                                                         Sinung Karto
Wakil I Koordinator                                                     Divisi Advokasi dan Investigasi



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,442 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
MENGENANG TRAGEDI WAMENA BERDARAH, 4 APRIL 2003
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org