IP Anda:
 
 
107.20.109.52
 
     
 
KASUS MUNIR
Monitoring persidangan, sampai perkembangan terkini.
[Klik di sini]
 
TRISAKTI,SEMANGGI I&II
GERAKAN MAHASISWA 98 dan PASCA 98
[Klik disini]
 
TANJUNG PRIOK
PERISTIWA TANJUNG PRIOK
12 September 1984
[Klik di sini]
 
TALANGSARI
Tragedi Talangsari
7 Februari 1989
[Klik di sini]
 
PENCULIKAN
Kasus Penculikan Aktivis
1997 - 1998
[ Klik disini ]
 
AKSI DIAM KAMISAN
"Desakan Penuntasan Kasus Pelanggaran ham masa lalu"
[ Klik disini ]



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan
Data

hapus hukuman mati

Utama
Berita
  Untitled Document
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Koalisi Mayarakat Sipil Untuk Hak Asasi Manusia

Saat ini Komnas HAM sedang melakukan proses seleksi untuk calon anggota Komisioner periode 2012-2017. Proses ini merupakan proses yang penting bagi proses penegakan HAM dimasa mendatang. Komisioner Komnas HAM mendatang akan menghadapi berbagai tantangan pelanggaran HAM. Komnas HAM masih dipercaya sebagai tempat pengaduan pelanggaran HAM sebanyak 4502 berkas pengaduan – bukan jumlah yang besar dibanding luasnya pekara dan wilayah Indonesia namun tidak pula jumlah yang kecil. Oleh karenanya, Komnas HAM harus terus dikawal, diperkuat dan diberdaya sehingga dapat menjalankan mandatnya dengan baik.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Hak Asasi Manusia menyatakan apresiasi terhadap kerja-kerja Panitia Seleksi yang telah melakukan inisiatif mendekati sejumlah individu untuk ikut dalam pencalonan anggota Komnas HAM 2012-2017. Koalisi berpendapat, langkah inisiatif yang dilakukan oleh Panitia merupakan bentuk upaya penghormatan terhadap HAM yng telah dijamin oleh konstitusi.

Koalisi menilai, berbagai laporan  HAM saat ini menunjukkan adanya tantangan dalam perlindungan, pemenuhan, penghormatan dan pemajuan HAM di Indonesia. Pada satu sisi, terdapat kemajuan dalam institusionalisasi norma-norma hak asasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan – yang diantaranya dengan mengadopsi berbagai instrumen hak asasi internasional. Pada sisi lain, masih berlakunya sejumlah regulasi produk masa lalu yang melanggar HAM, dan munculnya regulasi-regulasi baru yang berpotensi melanggar HAM baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Hal ini diperparah dengan munculnya aktor-aktor lain yang berkontribusi pada terjadinya pelanggaran HAM, diantaranya (a) kelompok-kelompok vigilante yang selama ini memaksakan kehendak dengan cara-cara kekerasan; (b) korporasi-korporasi dengan wilayah kerja yang ekspansif. Terhadap kedua kelompok ini negara melindungi atau setidaknya membiarkan perbuatan mereka – seperti tak berdaya menghadapinya.

Rentetan kekerasan dengan berbagai latar belakang seperti agama, sumber daya alam, sengketa lahan dan pembungkaman ekspresi terus terjadi. Penegakan hukum sebagai salah satu pilar tegaknya hak asasi berlangsung melawan prinsip-prinsip imparsialitas dan profesionalitas – baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Penguatan perlindungan hak asasi justru tidak menjadi agenda penting baik di parlemen maupun eksekutif. Berbagai rancangan undang-undang yang penting bagi penguatan perlindungan, penghormatan dan pemenuhan HAM tidak kunjung diselesaikan oleh pemerintah maupun DPR. Justru produksi kebijakan yang semakin menunjukkan corak represif yang dihadirkan. Situasi ini diperparah dengan mind set yang diskriminatif dari pejabat publik yang merupakan pengemban tanggung jawab hak asasi.

Koalisi memandang, kecenderungan masalah-masalah HAM yang akan muncul pada tahun-tahun mendatang, diantaranya: 1) penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, 2) pelanggaran hak atas peradilan yang adil dan tidak memihak, 3) hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, 4) penyiksaan, 5) konflik agraria dan sumber daya alam, 6) hak-hak masyarakat adat, 7) hak politik dan kebebasan berekspresi, 8) ekspansi korporasi yang berdampak pada hak asasi manusia, 9) perburuhan dan buruh migran, dan berbagai diskriminasi terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LBGT), eksisnya hukuman mati, minimnya perlindungan terhadap pembela HAM (human rights defenders), dan lain-lain. Selain itu, Komnas HAM kedepan juga diharapkan berperan secara signifikan dalam pemajuan HAM di tingkat regional dan internasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Koalisi memandang perlu bahwa calon Anggota Komisioner Komnas HAM Periode 2012 – 2017 memiliki kriteria-kriteria, sebagai berikut:

  • Kriteria Pokok: a) Integritas, yaitu berlaku jujur dan menjunjung budaya kebenaran;  b) Memiliki keberanian yang kuat untuk  memberikan perlindungan dan pemajuan HAM;  c) Independen, yaitu mandiri dan bebas dari konflik kepentingan; d) Imparsial, yaitu berlaku adil dan bebas dari bias dan praduga; e) Transparan, yaitu terbuka dan jujur kepada publik;   f) Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan seluruh kerja, tindakannya dalam memberikan perlindungan dan pemajuan HAM; g) Memiliki pemikiran strategis dan sistematisuntuk pencegahan pelanggaran HAM; dan h) Memahami dan mengakui universalitas Hak Asasi Manusia. 
  • Kriteria Pendukung: a) calon Anggota harus dapat memastikan bahwa fokus utama setiap anggota Komnas HAM menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia; b) calon Anggota Komnas HAM harus dapat meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan berkemampuan dalam berbagai bidang kehidupan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anggota Komnas HAM mampu berpikir dan selalu berupaya untuk memberikan perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia; c)  calon Anggota hendaknya mudah beradaptasi dengan sistem kerja yang prosedural sehingga tidak terjebak dalam budaya kerja yang justru menghambat perlindungan dan penegakkan HAM dan bekerja dalam suatu tim.

Selain Kriteria-kriteria tersebut di atas, penting pula memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan transparan dan akuntable sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik. Untuk itu, Koalisi memandang perlu agar dilakukan dialog publik/presentasi publik oleh Calon Anggota dengan mengundang pemangku kepentingan (stakeholders) dan kemudian dilakukan tanya jawab antara calon dengan pemangku kepentingan.

Koalisi berpendapat bahwa anggota Komnas HAM periode 2012 – 2017 ini dalam jumlah yang kecil antara 9 – 15 orang. Hal ini penting mengingat kerja-kerja Komnas HAM bukan didasarkan pada banyaknya jumlah komisioner akan tetapi pada profesionalisme serta kerja yang efektif.

Jakarta, 08 Maret 2012
Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Hak Asasi Manusia
Kontak Person:

  • Zainal Abadin (0812-829-2015) – ELSAM
  • Bhatara Ibnu Reza (0815-808-4527) –IMPARSIAL
  • Indria Fernida (0816-1466341) KONTRAS
  • Yati Andriyani (0815-866-64-599) – KONTRAS
  •  Syamsul Munir (0813 – 80855841) _ YLBHI
  • Lamria Siagian (0812-935-3040)- ADVOKAT (Pemerhati Komnas HAM)

 

 

Copyright © 2007 | www.kontras.org
Jl. Borobudur No.14 Menteng | Jakarta Pusat 10320
Tlp: 021-3926983, 3928564 | Fax: 021-3926821 | Email: kontras_98@kontras.org |Webmaster: Pemelihara@kontras.org