Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Presiden Harus Bentuk Pengadilan HAM Ad hoc sekarang juga!

Tgl terbit: Selasa, 26 Februari 2013

Presiden Harus Bentuk Pengadilan HAM Ad hoc sekarang juga!

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta perwakilan korban dan keluarga korban Pelanggaran HAM berat masa lalu mengecam sikap diam pemerintah Soesilo Bambang Yudhoyono atas penyelesaian berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu.

Sikap diam SBY bertahun-tahun ini merupakan pembiarkan terhadap para pelaku dan penanggung jawab kasus-kasus tersebut berkeliaran ditengah masyarakat, bahkan sampai mendirikan partai politik, mencalonkan diri menjadi Presiden atau bahkan diangkat menjadi pejabat publik, sekelas (wakil) menteri seperti Sjafrie Sjamsoeddin. Presiden SBY selama menjadi Presiden tidak pernah meminta Jaksa Agung, sebagai anggota kabinetnya, untuk menindaklanjuti berkas-berkas penyelidikan kasus pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang sudah dirampungkan oleh Komnas HAM.

Bagi kami, cukup mengagetkan sekaligus berkah ditengah hampa keadilan ketika Pemerintah lewat Menko Polhukam melakukan rangkaian rapat dengan pimpinan DPR RI untuk mendiskusikan rencana pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998. Disatu sisi, kami menganggap bahwa rencana ini baik dan sesuai tuntutan kami, para pendamping hukum dan para korban, bahwa kasus kekejaman penghilangan orang secara paksa memang harus dituntaskan. Hal ini adalah amanat konstitusi dan hukum. Namun disisi lainnya, kami khawatir justru ini digunakan sebagai alat politik semata, bagi kelompok politik yang berlindung dibalik pemerintahan SBY hari ini untuk mendelegitimasi calon-calon kandidat Presiden yang namanya naik diberbagai survey politik tapi juga dianggap memiliki catatan pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu seperti Wiranto dan Prabowo Soebijanto.

Kami ingin menegaskan bahwa Kami tidak mau kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat dimasa lalu dijadikan tawar menawar politik oleh siapapun. Agenda kami jelas bahwa kejahatan, sebagaimana yang terjadi di masa lalu, harus dituntaskan semata-mata karena memang menjadi hak para korban dan menjadi kewajiban negara. Oleh karenanya 1 tahun masa jabatan ini harus digunakan untuk membuat langkah yang konkrit. Pertama, hormati dan laksanakan UU nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Kedua, Tegakan hukum tanpa pandang bulu dan membeda-bedakan kasus dan korban, maka Presiden harus tuntaskan kasus-kasus yang sudah diberkas oleh Komnas HAM. kasus-kasus tersebut adalah; kasus Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, kasus Trisakti-Semanggi 1 (1998) dan Semanggi 2 (1999), Rusuh Mei 1998, Talangsari 1989, Penembakan Misterius 1980-an, Pembunuhan massal 1965.

Dengan dua pendekatan diatas, kami yakin unsur politisasi akan terhindar dari penegakan HAM di Indonesia, sekaligus tidak menempatkan Korban sebagai nilai tawar politik.

Terakhir, kami meminta agar Presiden segera; Pertama, menerbitkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Penghilangan Orang secara paksa. Kedua, segera meminta Kejaksaan Agung melakukan Penyidikan atas 6 berkas kasus Pelanggaran HAM yang berat hasil dari Komnas HAM.

 

Jakarta, 26 Februari 2013
KontraS, IKOHI, dan Korban/Keluarga Korban Pelanggaran HAM berat masa lalu



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,526 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org