Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan



Tgl terbit: Kamis, 31 Maret 2016

Wacana Rekonsiliasi adalah Ancaman Bagi Keadilan

 

KontraS dan Jaringan Solidaritas Keluarga Korban (JSKK), menegaskan bahwa rekonsiliasi tanpa proses hukum bukanlah solusi atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.  

Sepanjang pemantauan KontraS, rencana rekonsiliasi atau yang kini namanya diperhalus menjadi penyelesaian non-yudisial yang diwacanakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), masih merupakan wacana yang tidak memiliki kejelasan konsep untuk memenuhi prinsip-prinsip HAM bagi para korban. Wacana ini telah berlangsung sejak tahun lalu (2015) selama berbulan-bulan yang pada awalnya digulirkan oleh Jaksa Agung. Wacana rekonsiliasi terus digelorakan dimedia tanpa adanya rumusan yang jelas. 

Kami tidak melihat target dari pewacanaan yang terus digulirkan. Selain dari itu, kami menilai proses ini sangat eksklusif dan tidak partisipatif membangun dialog dengan korban dan keluarga korban untuk didengar tuntutannya. Tidak ada satu konsultasi pun yang secara resmi dilakukan ke korban, keluarga atau komunitas korban. Sementara berbagai pertemuan dilakukan antara pihak Wantimpres yang diwakili Sdr. Sidharta, dengan berbagai pegawai lembaga negara dan segelintir ahli serta 3 orang anggota Komnas HAM. Pertemuan demi pertemuan ini hanya menghasilkan ide untuk simposium. Patut disayangkan dan dikecam jika negara hanya mampu melakukan simposium untuk penyelesaian kasus-kasus kemanusiaan yang masif dan luas terjadi. 

Proses di atas masuk dalam kategori lamban dan tidak sensitif pada kondisi korban. Para korban makin tua, sakit dan rentan. Sementara negara hanya berwacana tanpa kejelasan proses dan hanya akan melakukan simposium. Hal ini adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan pengingkaran terhadap janji Nawacita. 

Kami mengingatkan bahwa Pemerintah, Komnas HAM dan siapapun dalam proses ini harus memahami bahwa, penyelesaian pelanggaran HAM yang berat harus dilakukan dengan kepemimpinan yang jelas, bukan seperti saat ini saling lempar bola. Kami menganggap bahwa Presiden Joko Widodo tidak berani menghadapi realitas pelanggaran HAM ini dan hanya melempar pada pembantu-pembantunya. Sementara para pembantu berusaha menghindar dan pada akhirnya hanya menunjuk Sdr. Sidharta, untuk membuat acara simposium. 

Kami mengingatkan bahwa proses pemenuhan keadilan bagi para korban, pengungkapan kebenaran bagi bangsa, adalah kerja bersama, berproses dan membutuhkan waktu yang cukup. Metode ini bukan metode ‘asal cepat selesai’. Pemerintah harus dalam memulai, dengan membuat rumusan kebijakan, menyiapkan struktur tim kerja dan perangkat kerjanya, menjamin akses informasi dan perlindungan pengungkapan kebenaran. 

Terakhir, kami meminta agar Komnas HAM, jika tidak bisa membantu memenuhi hak korban agar menyingkir saja dan tidak mengganggu upaya korban mencari keadilan. 

 

 

Jakarta, 31 Maret 2016

 

Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK)

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,058 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org