Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Peringatan 13 Tahun Nota Kesepahaman Helsinki ?Menjaga Marwah dalam Melanjutkan Proses Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Aceh?



Tgl terbit: Rabu, 15 Agustus 2018

Peringatan 13 Tahun Nota Kesepahaman Helsinki

“Menjaga Marwah dalam Melanjutkan Proses Penuntasan Pelanggaran HAM Berat di Aceh”

 

Dalam kesempatan 13 tahun peringatan Memorandum of Understanding (MoU)/Nota Kesepahaman Helsinki (selanjutnya disebut dengan Mou Helsinki), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pemerintah pusat maupun pemerintah Aceh untuk terus mengupayakan kewajibannya dalam melakukan penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Aceh dengan memperhatikan pemenuhan hak-hak korban; hak atas kebenaran (right to know-the truth); keadilan (right to justice); reparasi (right to remedy/reparation) dan jaminan tidak berulangnya kejahatan tersebut di masa kini dan di masa yang akan datang (guarantee of non-recurrence).

MoU Helsinki yang merupakan sebuah landasan damai dalam meletakkan konflik di Aceh yang berlangsung sejak 1976 menegaskan pentingnya penuntasan pelanggaran HAM berat masa lalu lewat mekanisme yang menjadi standar dalam spectrum HAM internasional, yakni mekanisme yudisial (ditegaskan dalam poin 2.2 dalam MoU Helsinki) lewat pembentukan pengadilan HAM untuk Aceh dan juga mekanisme non-yudisial lewat pembentukan sebuah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Aceh (Poin 2.3 MoU Helsinki).

Namun begitu, amanat tentang pembentukan sebuah pengadilan HAM di Aceh tidak berjalan dan cenderung statis prosesnya. Hal ini dibuktikan dengan masih lambatnya proses penyelidikan projustitia terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh. Dari total 5 kasus pelanggaran HAM masa lalu di Aceh; Kasus Rumoh Geudong, Kasus Simpang KKA, Kasus Jambo Keupok, Kasus Bumi Flora, dan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa di Bener Meriah, baru dua kasus yang sudah rampung penyelidikan projustitia oleh Komnas HAM. Kedua kasus tersebut adalah kasus Simpang KKA dan Rumah Geudong dan berkas penyelidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan.

Di sisi lain, mekanisme penyelesaian melalui jalur non-yudisial sesuai amanat MoU Helsinki dengan pembentukan KKR Aceh menunjukkan sebuah langkah maju. Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Qanun No. 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh sebagai landasan hukum pembentukan KKR Aceh. Capaian yang berarti juga dengan dipilihnya 7 (tujuh) Komisioner KKR Aceh oleh Komisi I DPRA pada Juli 2016. Namun begitu, kerja-kerja strategis KKR Aceh untuk menjamin pengungkapan kebenaran, pemenuhan hak-hak korban, dan juga rehabilitasi korban mengalami pelbagai macam kendala, salah satunya adalah masih minimnya dukungan dari pemerintah pusat yang mengakibatkan kerja tim KKR Aceh terisolir dan tereduksi.

Dalam konteks nasional, wacana pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) dan juga Tim Gabungan Terpadu Penyelasaian Pelanggaran HAM Masa Lalu yang diwacanakan oleh Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto dapat menjadi batu ganjalan bagi penuntasan kasus di Aceh. Upaya serampangan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu menggunakan sebuah skema musyawarah mufakat menjadi sebuah kendala dalam memenuhi hak-hak korban, menjamin keadilan dan juga mengungkap kebenaran. Selain daripada itu, figure Wiranto juga bermasalah. Ketika Daerah Operasi Militer (DOM) masih berlangsung di Aceh, Wiranto merupakan salah satu petinggi ABRI (Pangkostrad 1996; KSAD 1997; dan Panglima ABRI 1998) yang mengetahui tentang kejahatan, praktik keji dan tindakan tidak manusiawi yang dilakukan kepada rakyat Aceh.

Atas hal tersebut di atas, KontraS mendesak untuk:

Pertama, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo harus terus memegang teguh amanat MoU Helsinki khususnya poin mengenai Hak Asasi Manusia (Poin 2) dengan melakukan implementasi yang konkret terhadap penuntasan pelanggaran HAM di Aceh;

Kedua, Presiden Joko Widodo perlu memperkuat eksistensi dan tupoksi dari KKR Aceh dalam melakukan kerja-kerja penuntasan pelanggaran HAM di Aceh dengan memperkuat kelembagaan melalui landasan hukum nasional dan juga dukungan finansial yang mumpuni agar kerja-kerja KKR Aceh berjalan efektif dan efisien;

Ketiga, Komnas HAM segera mempercepat proses penyelidikan projustitia  3 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Aceh yakni Kasus Rumoh Geudong, Kasus Bumi Flora, dan Kasus Penghilangan Orang Secara Paksa di Bener Meriah dan segera menyerahkan kepada Kejaksaan Agung untuk diproses ke tingkat penyidikan dan penuntutan;

Keempat, Kejaksaan Agung sebagai lembaga yang diberi amanat oleh UU No, 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM untuk melakukan penyidikan dan penuntutan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia segera melakukan proses penyidikan terhadap 2 kasus yang sudah dilakukan penyelidikannya oleh Komnas HAM, yakni kasus Simpang KKA dan Jambu Keupok.

Jakarta, 15 Agustus 2018

 

 

Yati Andriyani
Koordinator KontraS



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 230 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org