Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia Segera Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa!



Tgl terbit: Kamis, 30 Agustus 2018

Memperingati Hari Anti Penghilangan Paksa Sedunia

Segera Ratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa!

 

 

Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS), Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), Asian Federation Against Involuntary Disappearances (AFAD) dan perwakilan keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998, pada hari ini tanggal 30 Agustus, bersolidaritas dengan seluruh negara-negara di dunia, memperingati hari anti penghilangan paksa sedunia. Sebagai sebuah tindakan kejahatan yang terklasifikasi sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime against humanity), menyitir pendapat dari Geoffrey Robertson, seorang pengacara hak asasi manusia, kejahatan penghilangan paksa merupakan kejahatan yang terberat dari seluruh jenis kejahatan. Praktek ini dilaksanakan pada setiap negara yang menerapkan politik otoritarianisme, despotisme dan militerisme sebagai sebuah keniscayaan dalam menjaga stabilitas keamanan suatu negara dengan cara melakukan penangkapan, penculikan, penahanan dan juga tindakan lainnya yang merampas kemerdekaan seseorang sehingga menyebabkan seseorang tersebut berada di luar perlindungan hukum.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang juga pernah mengalami masa kelam otoritarianisme dibawah panji orde baru pimpinan Soeharto juga menerapkan praktek serupa untuk menjaga hegemoni kekuasaannya. Kami mencatat praktek ini  diterapkan pada kasus-kasus: 1) Pembantaian 1965/1966 (37.774 korban); 2) Penembakan Misterius sepanjang tahun 1982 – 1985 (23 korban); 3) Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984 (14 korban); 4) Peristiwa Talangsari tahun 1989 (30 Korban); Darurat Operasi Militer (DOM) Aceh tahun 1989 - 1998, Pasca DOM Aceh  tahun 1999 – 2002 dan Darurat Militer Aceh tahun 2003 (total korban (577 korban); 5) Penghilangan paksa Aristoteles Masoka di Papua dan 6) Penculikan dan penghilangan paksa aktivis pro demokrasi tahun 1997/1998 (23 korban, 9 diantaranya dilepaskan, 1 orang ditemukan meninggal dan 13 lainnya masih belum kembali).

Rentetan kasus di atas dan juga jumlah korban yang massif menunjukkan bahwa kejahatan penghilangan paksa menggoreskan luka yang sangat dalam pada sejarah bangsa Indonesia. Rekomendasi politik DPR yang dikeluarkan pada tahun 2009 secara sahih telah memberikan langkah-langkah yang harus ditempuh pemerintah dalam menuntaskan kasus penghilangan paksa 1997/1998. Salah satu poin dari rekomendasi tersebut adalah Indonesia harus segera meratifikasi Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Tindakan Penghilangan Paksa (selanjutnya disebut Konvensi).

Ratifikasi Konvensi merupakan sebuah keniscayaan sebagai acuan legal bagi perlindungan terhadap kejahatan penghilangan paksa di Indonesia. Selain sebagai mekanisme preventif, Konvensi juga memberikan sarana reparatif bagi para korban dan keluarga korban penghilangan paksa di Indonesia. Hal ini penting untuk mengembalikan hak-hak para korban dan keluarga korban yang terus menanggung ketidakpastian yang menyebabkan trauma akibat hilangnya ayah, ibu, saudara dan kerabat mereka.

Rencana ratifikasi Konvensi sudah kerapkali didengungkan oleh pemerintah, namun kami menilai bahwa pemerintah harus merealisasikan hal tersebut secara konkret alih-alih hanya dipakai sebagai sebuah pemanis bibir belaka kepada korban dan keluarga korban serta hanya dimaknai sebagai sebuah komoditas politik setiap menjelang kontestasi politik. Dimasukkannya rencana ratifikasi Konvensi dalam dokumen Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) melalui Perpres 33 Tahun 2018, juga kami nilai hanya sebagai sebuah ilusi yang berusaha diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada dunia internasional, hal ini jika melihat ukuran keberhasilan yang terdapat dalam dokumen RANHAM yang antara lain: 1) Terlaksananya diskusi antar lembaga; 2) Terlaksananya diskusi publik; 3)Terlaksananya penyusunan rancangan naskah akademik ratifikasi.

Ukuran keberhasilan tersebut di atas, kami nilai sangat kontraproduktif dengan komitmen untuk melakukan perlindungan dan juga upaya penyelesaian kasus penghilangan paksa yang kerap kali disuarakan oleh Pemerintah baik dalam forum internasional maupun dalam NawaCita. Terlaksananya ratifikasi Konvensi juga menjadi bukti komitmen Pemerintah Indonesia dalam menegakkan kultur HAM di dunia, mengingat Indonesia merupakan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB.

Oleh karena hal tersebut, kami mendesak kepada:

Pertama, Presiden Joko Widodo untuk segera merubah ukuran keberhasilan dalam dokumen RANHAM terkait ratifikasi Konvensi agar secara konkret melakukan ratifikasi tahun ini dan membentuk tim pencarian orang hilang sebagai sebuah komitmen dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu di Indonesia dan terakhir menjalankan 4 rekomendasi DPR Tahun 2009 tersebut secara integral;

Kedua, Kementerian Luar Negeri sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawal proses ratifikasi Konvensi sebagaimana dimaktubkan dalam dokumen RANHAM untuk terus mengupayakan secara gencar ratifikasi Konvensi dan segera memberikan rekomendasi kepada parlemen untuk melakukan pembahasan ratifikasi Konvensi;

 

Jakarta, 30 Agustus 2018

 

 

KontraS (Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan)

IKOHI (Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia)

AFAD (Asian Federation Against Involuntary Disappearances)

Mugiyanto (Korban Penghilangan Paksa 1997/1998)

Keluarga Korban Penghilangan Paksa



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 181 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org