Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Indonesia Harus Mengambil Tindakan Tegas untuk Krisis Rohingya



Tgl terbit: Selasa, 25 September 2018

Pemerintah Indonesia Harus Mengambil Tindakan Tegas untuk Krisis Rohingya

 

Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Advokasi Rohingya mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan tegas terhadap Myanmar untuk meredakan krisis Rohingya. Kami meyakini bahwa pemerintah Indonesia perlu berbuat lebih dari sekedar mengecam tindakan keji dan brutal yang dilakukan oleh otoritas keamanan Myanmar dan pembiaran yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar. Kami mengapresiasi hasil kerja dari Tim Pencari Fakta PBB untuk Rohingya dan beberapa organisasi masyarakat sipil lainnya untuk dijadikan pedoman penyelesaian pelanggaran HAM di Myanmar.

Sudah lebih dari setahun semenjak tentara Myanmar meluncurkan “operasi pembebasan” yang merupakan serangan sistematis, tersebar luas, tanpa pandang bulu, yang ditujukan kepada masyarakat Rohingya. Serangan ini mengusir secara paksa kebih dari 700.000 masyarakat Rohingya dari negaranya. Misi Pencari Fakta PBB untuk Myanmar melaporkan bahwa setidaknya 319 desa telah dihancurkan seluruhnya atau sebagian oleh tentara Myanmar. Dalam laporan TPF PBB menyatakan bahwa terjadi serangan tidak pandang bulu, pembunuhan di luar proses hukum, perampasan kebebasan sewenang-wenang, penghilangan paksa, perusakan properti dan penjarahan, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, pemerkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya, kerja paksa, dan perekrutan anak-anak ke dalam angkatan bersenjata.” Selain itu, menurut laporan Misi Pencari Fakta PBB tentang Myanmar, ditetapkan bahwa Pemerintah Myanmar bertanggung jawab atas kelompok-kelompok bersenjata non-negara yang telah melakukan kejahatan terhadap warga sipil, yang mana dalam pelaksanaannya mereka harus akuntabel. Tatmadaw adalah pelaku utama pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan kejahatan di bawah hukum internasional di Kachin, Rakhine dan Shan. Laporan ini pun secara resmi dan menyeluruh diluncurkan di Jenewa pada tanggal 18 September lalu setelah sebelumnya diumumkan dalam peringatan satu tahun puncak peristiwa kerusuhan di Myanmar pada 25 Agustus.

Di level regional dan internasional, pemerintah Myanmar bersikap sangat defensif dan membentengi tragedi kemanusiaan ini dengan dalih “prinsip nonintervensi ASEAN” dan “kedaulatan negara”. Myanmar telah menolak untuk memberikan akses terhadap Misi Pencari Fakta Dewan HAM. Pemerintah Myanmar juga bersikap terlalu naif dengan membantah pernyataan Zeid Ra’ad al-Hussein, mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM, yang menyebutkan bahwa apa yang terjadi di Myanmar itu adalah “contoh klasik dari pemberantasan etnis”.

Indonesia, sebagai negara terdampak dan juga sebagai anggota ASEAN maupun anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, punya posisi tawar yang cukup kuat untuk mengambil inisiatif dalam merubah jalan cerita krisis Rohingya, juga sekaligus memancing negara-negara ASEAN yang lain untuk ikut berkontribusi dalam upaya meredam krisis Rohingya. Indonesia memiliki dalil untuk berperan aktif dalam penyelesaian krisis Rohingya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi negara bahwa Indonesia menjunjung tinggi perdamaian. Untuk menjaga perdamaian, hak asasi manusia yang paling rentan perlu dilindungi dan Indonesia harus menunjukkan komitmen itu dengan mengambil peran yang lebih aktif dalam penyelesaian krisis Rohingya.

Sebagai negara anggota ASEAN, tentu saja Indonesia sebagai negara yang paling demokratis memiliki posisi yang kuat dan hal tersebut harusnya membuat Indonesia memiliki peran penting untuk menginisiasi dan mempimpin penyelesaian krisis Rohingya. Selama KTT ASEAN pada November 2017 di Filipina, forum itu tidak membahas secara menyeluruh soal situasi di Myanmar. Indonesia dan Malaysia mencoba mengangkat isu ini di forum tersebut, tetapi hanya sebatas soal bantuan kemanusiaan pengungsi. KTT ASEAN tahun ini dan tahun depan pun masih mungkin membahas hal yang sama selama pembahasannya tidak menyentuh inti permasalahan krisis Rohingya. Walaupun ASEAN menganut prinsip non-intervensi yang membuat ASEAN (termasuk AICHR) tidak dapat menjadi aktor atau instrumen yang akomodatif untuk membahas kasus seperti krisis Rohingya, ASEAN tetap bisa menjadi arena regional yang efektif untuk mendiskusi penyelesaian kasus ini secara terbuka sekaligus menambah tekanan diplomatik untuk Myanmar. Indonesia harus menggunakan pendekatan diplomatik, mengirim catatan diplomatik kepada pemerintah Myanmar mengenai situasi tersebut, dan mengundang negara anggota ASEAN lainnya untuk mengadakan pertemuan khusus dengan agenda untuk membahas langkah-langkah strategis dan konkret dalam meredam dan mencegah keberlanjutan kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, termasuk memperkuat isu-isu hak asasi manusia di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Aide Memoire Indonesia dalam pencalonannya sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global. Indonesia juga akan mendorong pendekatan yang komprehensif untuk memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Dalam kutipannya pemerintah Indonesia mengatakan, "negara anggota dewan seharusnya tidak mencerminkan status kekuasaan tetapi berdiri dengan kredibel untuk yang lemah dan tak berdaya”. Selama keanggotaan Indonesia di Dewan Keamanan PBB pada tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada tahun 2007-2008, Indonesia memainkan perannya sebagai moderator dan sebagai pembangun jembatan serta konsensus di antara anggota Dewan Keamanan, dan lebih luas, Negara Anggota PBB tentang isu-isu di bawah lingkup Dewan Keamanan.

Namun, komitmen Indonesia ini belum terbukti dalam kasus Rohingya. Indonesia harus lebih proaktif dalam memainkan perannya di dalam DK PBB bukan hanya soal kehormatan atau status, tapi soal tanggung jawab. Padahal Dewan Keamanan PBB merupakan aktor dan instrumen yang strategis untuk menyelesaikan krisis Rohingya, karena PBB memiliki dalil untuk melakukan intervensi kemanusiaan yaitu Responsibility to Protect (RtoP) untuk menghentikan operasi militer yang kejam itu dan meminta pertanggungjawaban atas segala pelanggaran yang telah terjadi. Soal pertanggungjawaban, di dalam rekomendasi laporan Misi Pencari Fakta untuk Myanmar, disebutkan bahwa Dewan Keamanan harus memastikan pertanggungjawaban atas kejahatan di bawah hukum internasional yang dilakukan di Myanmar, lebih baik lagi apabila dapat merujuk situasi tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional atau secara alternatif dengan menciptakan Pengadilan Pidana Internasional ad hoc.

Maka dari itu, kami merekomendasikan Pemerintah Indonesia untuk:

Pertama, menggunakan posisi Indonesia di Dewan Keamanan PBB untuk merekomendasikan situasi di Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional dan memperluas wacana critical mass (protolol internal DK PBB) agar P5 menahan diri untuk menggunakan hak veto pada semua kasus kasus tuduhan CAH , Genosida, War crimes. Karena Myanmar bukan anggota ICC, satu-satunya cara untuk mengadili mereka adalah merekomendasikan situasi kepada Dewan Keamanan dan segera membuat resolusi. Pertimbangkan untuk menerapkan tekanan lain seperti pemberlakuan embargo ekonomi.

Kedua, memanfaatkan momentum negosiasi draf resolusi Dewan HAM PBB sesi September 2018 untuk membahas dan mendorong penyelesaian krisis Rohingya yang kolektif oleh negara-negara anggota Dewan HAM PBB.

Ketiga, mendukung dan mendorong perwakilan AICHR Indonesia, Dinna Wisnu, dengan menegaskan kebutuhan akan kebutuhan di lapangan dan penilaian berdasarkan hak dan analisis risiko. Menggunakan diplomasi langsung dan cabang-cabang badan ASEAN lainnya untuk mendorong krisis ini untuk didiskusikan secara terbuka dan terus terang.

Keempat, memastikan bahwa rekomendasi yang dibuat oleh Komisi Penasihat tentang Negara Rakhine yang dikepalai oleh Kofi Annan adalah pusat dari semua masukan pada ASEAN dan Dewan Keamanan. Orang-orang Rohingya harus diizinkan untuk berpartisipasi dalam negosiasi untuk repatriasi mereka. Lebih jauh, menjamin kewarganegaraan yang setara yang harus diberikan kepada mereka untuk menjamin hak mereka di Myanmar.

Kelima, menegaskan kembali dan mendukung rekomendasi yang ditetapkan dalam laporan Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar, khususnya terkait rujukan untuk membawa situasi krisis ini ke yurisdiksi internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional, menciptakan mekanisme yang independen dan tidak memihak untuk mengumpulkan, mengkonsolidasi, melestarikan dan menganalisis bukti pelanggaran hukum humaniter internasional dan pelanggaran hak asasi manusia sambil menunggu keputusan dari Dewan Keamanan dan Majelis Umum, dan mendirikan Misi Pencari Fakta kedua untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan selama ini.

Keenam, mendesak ASEAN untuk membentuk satu pertemuan khusus untuk membahas secara khusus penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan di Myanmar, termasuk tentang subyek bantuan kemanusiaan, akses atas keadilan, dan langkah-langkah alternatif untuk mencegah konflik yang terjadi di Myanmar selain penggunaan kekuatan militer yang represif.

Ketujuh, Indonesia harus mengambil inisiatif untuk menyusun beberapa rekomendasi untuk penyelesaian konflik yang perlu dilakukan di Myanmar, termasuk penanganan pengungsi Rohingya dan pengungsi internal yang sudah diabaikan di beberapa negara. Pemerintah Indonesia dapat berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil di seluruh wilayah untuk melakukan langkah-langkah ini dan juga mengumpulkan masukan dari para ahli, akademisi dan organisasi masyarakat sipil tentang penanganan pengungsi dan nilai-nilai hak asasi manusia.

 

Jakarta, 18 September 2018

 

 

Komisi Untuk Orang Hilang & Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Human Rights Working Group (HRWG)

Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII)

Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP-Muhammadiyah)

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)

Asia Justice and Rights (AJAR)

International Forum on Indonesian Development (INFID)

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI)

 



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 275 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org