Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tegakkan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia



Tgl terbit: Senin, 01 Oktober 2018

Tegakkan Hukum Terhadap Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia

 

September dikenang oleh para korban sebagai “September Hitam” karena pada bulan ini, Munir, salah satu aktivis HAM yang gigih memperjuangkan keadilan bagi korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat di Indonesia-dibunuh pada 7 September 2004. Hingga saat ini para komplotan pembunuh Munir belum diproses hukum, kecuali Pollycarpus Budihari Priyanto yang di vonis 14 tahun penjara-tetapi cuma menjalani 8 (delapan) tahun masa tahanan.  

Munir bukan satu-satunya yang menjadi korban pembunuhan. Jauh sebelum Munir dibunuh, para penjahat kemanusiaan di Negara  ini telah banyak menyengsarakan rakyat. Sederet peristiwa tercatat  seperti dalam Operasi Militer di Aceh, Papua, Peristiwa Tanjung Priok, Semanggi II, dan peristiwa 1965. Pelanggaran HAM bukan hanya terjadi dalam peristiwa demi peristiwa yang terjadi-tetapi juga absennya negara dalam penyelesaiannya serta pemenuhan hak-hak korban dan keluarganya. Hingga saat ini pelbagai kasus tersebut tidak selesaikan secara hukum sebagaimana aturan hukum yang berlaku di negara ini. Jika negara ini tidak sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini, maka tidak tertutup kemungkinan dunia internasional akan mengambil alih.

Pemerintah Joko Widodo yang menjanjikan akan menyelesaikan persoalan tersebut, nyatanya juga omong kosong. Lebih ironis lagi, para pelaku terus menikmati impunitas dan memperoleh kenaikan pangkat serta menduduki jabatan strategis diberbagai institusi negara, seperti Wiranto, Hendropriyono, Ryamizard Ryacudu dan sederet nama lainnya dalam pemerintah Jokowi.

Maka berangkat dari kesadaran pentingnya menyelesaikan permasalahan ini. Maka perlu upaya bersama untuk memberi dukungan kepada para korban, melawan segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, mendorong penegakan hukum yang adil merupakan prasyarat utama untuk terciptanya kehidupan yang bermartabat. Pemerintahan hari ini harus segera melaksanakan tanggungjawab dan memastikan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Oleh karena itu, kami mengajak publik untuk melakukan kampanye #MasihIngat yang  kami lakukan dalam bentuk Aksi Damai di Bundaran HI, Jakarta, 30 Oktober 2018. Kegiatan ini sebagai bentuk mengingatkan bahwa masih banyak persoalan-persoalan pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa warga negara yang belum kunjung mendapatkan keadilan. Kegiatan ini juga sebagai bentuk peringatan dan desakan untuk menagih bukti kepada Pemerintahan Jokowi untuk segera membentuk Komisi Kepresidenan, Pengadilan HAM (ad hoc), Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelangggaran HAM yang berat, dan Pernyataan resmi negara dalam bentuk pengakuan dan permohonan maaf kepada korban.

 

Jakarta, 30 September 2018

 

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 275 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org