Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Sikap Partai Demokrat untuk Agenda HAM

Tgl terbit: Senin, 04 Mei 2009

No        : Istimewa
Sifat     : Surat Terbuka
Hal       : Sikap Partai Demokrat untuk Agenda HAM

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Hadi Utomo, S.H., M.M
Ketua DPP Partai Demokrat
Di-
       Tempat

Salam sejahtera,
Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Keluarga Korban Pelanggaran HAM (JSKK) mensyukuri proses pemilu legislatif berlangsung secara damai tanpa tindak kekerasan yang berarti, sekalipun bukan tanpa celah. Khususnya pada persoalan DPT yang jauh dari harapan. Kami berharap proses pilpres yang berlangsung kelak situasi damai ini terus dipertahankan. Tentu juga dengan penguatan agenda rakyat dan hak asasi manusia pada kampanye pilpres yang jauh lebih bermakna bagi masa depan.

Kami menaruh harap agar partai-partai politik di tengah berkompetisi tetap menaruh perhatian pada agenda hak asasi manusia khusus penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam lima tahun terakhir ini pemerintahan telah dipimpin oleh pimpinan partai Demokrat dan dalam lima tahun mendatang Partai Demokrat juga akan mendominasi jumlah anggota Parlemen. Maju dan mundurnya agenda penegakan HAM dan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM bergantung pada kebijakan dan sikap politik partai Demokrat baik di Parlemen maupun di Pemerintahan.

Namun di tengah kontestasi politik yang sedang berlangsung ini, kami mengkuatirkan Partai Demokrat mengambil jalan pintas bagi pertarungan kekuasaan dengan menafikkan segala sikap terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM dan hanya menjadikan Agenda HAM sebagai pencitraan politik yang tidak berujung dengan pemberian rasa keadilan bagi para korban.  

Sejauh ini kami menilai Bapak Presiden SBY tidak mengambil sikap tegas terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu serta mengabaikan korban lumpur lapindo.  Padahal dalam pertemuan dengan Bapak Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (23/3/08), Bapak Presiden berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu. Aksi Kamisan yang telah berjalan 108 kali juga tak cukup banyak direspon pemerintahan di bawah kepemimpinan Partai Demokrat.

Hal lain yang tak kalah mengkuatirkan adalah kemunculan Prabowo dari Partai Gerindra dan Wiranto dari Partai Hanura sebagai Cawapres dalam Pilpres kali ini. Berdasarkan dokumen-dokumen resmi negara, keduanya adalah salah aktor yang terindentifikasi sebagai bagian dari penanggung jawab pada kasus pelanggaran HAM masa lalu, yaitu kasus Penculikan Aktivis 97/98, Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, Tragedi Mei 1998 dan Timor Timur. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah selama ini dalam memutus rantai impunitas, sehingga  seseorang yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban justru mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa ini.   

Pada konteks itu, kami menyampaikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia itu telah menjadi kesepakatan internasional sebagai musuh seluruh umat manusia (hostis humanis generis). Sehingga para pelaku kejahatan tidak dapat berlindung dibalik kekuasan sebagai Presiden/Wakil Presiden sekalipun. Kami mengingatkan kepada partai politik terhadap apa yang terjadi pada pemimpin-pemimpin negara seperti Pinochet, Charles Taylor, Saddam Hussain, Omar Al Bashri menjadi target dunia internasional bagi pertanggungjawaban mereka atas tindak pelanggaran yang mereka lakukan. Kami berharap hal itu tidak dialami oleh pemimpin negeri.  Pelaku kejahatan hak asasi manusia, sampai kapanpun dan dalam identitas apapun tidak akan lepas dari jerat hukum, terutama hukum HAM internasional (no save heven principle). Sehingga kekuasaan sesungguhnya tidak dapat digunakan sebagai tameng bagi peniadaan hukum (impunity).

Berdasarkan uraian diatas, pertama, kami berharap Partai Demokrat tidak larut dengan agenda jangka pendek kekuasaan, dengan menisbikan segala agenda perjuangan yang pro rakyat dan pro HAM. Kami menaruh harap Partai Demokrat dapat menjadi penyalur aspirasi korban pelanggaran HAM dalam mencari keadilan atas sejumlah kasus pelanggaran HAM yang terjadi, Kedua, kami berharap Partai Demokrat dalam upaya merebut kekuasaan pada politik elektoral ini dapat bekerjasama dengan partai politik yang memiliki komitmen penuh bagi upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM. Ketiga, secara khusus kami berharap Partai Demokrat juga melakukan langkah konkret bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM sebagai wujud komitmennya selama ini.

Kami mengingatkan, bahwa kekuasan harus mengabdi bagi kemashalatan rakyat dan bukan kepada pengkhianatan nilai kemanusiaan. Hal ini penting dilakukan untuk kepentingan rakyat dalam pemenuhan kesejahteran, keamanan, keadilan dan kebenaran. Kami berharap koalisi dan pemerintahan yang dibangun  Partai Demokrat tidaklah hanya sebatas pembagian kekuasaan semata, tetapi jauh lebih bermakna dengan membangun agenda HAM bagi pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Hak Sipil-Politik.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Jakarta, 4 Mei 2009

Tuti KotoKeluarga Korban Penculikan dan Penghilangan Paksa
Sumarsih, Keluarga Korban Trisakti Semanggi
RuminahKeluarga Korban Tragedi Mei 1998
Suciwati Keluarga Korban Pembunuhan Aktivis HAM Munir
Bedjo UntungKorban Tragedi 1965/1966
Kabul, Keluarga Korban Talangsari 1989
Nurhasanah, Keluarga korban Penculikan dan Penghilangan Paksa
Irta Sumitra, Korban Tanjung Priok 1984
Amang, Keluarga korban Tragedi Mei 1998
Beni Biki, korban Tanjung Priok 1989
Wanmayeti, Korban Tanjung Priok 1989



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 4,537 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org