Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Calon Kapolri dan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Kamis, 07 Oktober 2010

Calon Kapolri dan Keadilan Bagi Korban Pelanggaran HAM

Kami korban dan keluarga korban pelanggaran HAM menyayangkan kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang memilih Komjen Timur Pradopo sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Pemilihan nama ini sebagai Calon Kapolri merupakan wujud tidak sensitif-nya Presiden dengan agenda penuntasan kasus-kasus pelanggaran Berat HAM di Indonesia.

Dalam memori kami, Timur Pradopo merupakan salah satu pimpinan Polri (ABRI pada 1998) yang hadir dan memegang kendali salah satu komando pada peristiwa Penembakan Mahasiswa Trisakti 1998 dan Semanggi II 1999. Pada 1998, Komjen Timur Pradopo adalah Kapolres Jakarta Barat pada saat peristiwa Mei dan Trisakti terjadi. Pada 1999, Timor Pradopo adalah Kapolres Jakarta Pusat pada saat peristiwa Semanggi II. Selaku Kapolres Jakarta Barat pada saat itu, Timur Pradopo bertugas sebagai Wadankolaops dalam struktur komando operasi Mantap Jaya III, dibawah pimpinan Pangdam Jaya Majyen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. dan Operasi Mantap Brata III dengan penanggungjawab Kapolri Jenderal (Pol) Dibyo Widodo. Keduanya adalah struktur komando operasi yang diberlakukan dalam pengamanan peristiwa Trisakti dan Mei 1998.

Diketahui Timor Pradopo berada dilapangan pada saat terjadinya pembubaran paksa demonstrasi dan penembakan terhadap mahasiswa. Seharusnya Timur Pradopo mencegah terjadinya penembakan terhadap para mahasiswa. Namun dalam konteks ini, Timur Pradopo gagal mengambil tindakan pengendalian operasional untuk menghentikan penembakan dan kekerasan anggotanya terhadap mahasiswa. Begitu pula dalam peristiwa Semanggi II, sebagai Kapolres Jakarta Pusat, Timur Pradopo bertanggungjawab pada tingkat lapangan pada saat peristiwa terjadi.

Sudah lebih dari 12 tahun kami menunggu kepastian hukum dan keadilan dari negara. Dalam sedikit kesempatan, Presiden SBY (2010) pernah menyampaikan kepada keluarga korban untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM dimasa lalu. Namun sayangnya, praktek mengangkat nama-nama yang kontroversial, diduga tahu dan bertanggung jawab atas kasus-kasus pelanggaran HAM masih terus dipraktekkan. Kasus serupa adalah pengangkatan Letjen Sjafrie Sjamsoedin sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Kami para korban hanya mendapatkan janji, sementara para jenderal mendapatkan jabatan. Tidak adil !

Atas dasar rasa cinta kami pda anak-anak yang menjadi korban, kami meminta Presiden RI Saudara Soesilo Bambang Yudhoyono memberikan penjelasan kepada keluarga korban perihal pengangkatan sejumlah Jenderal menjadi pimpinan institusi-institusi di pemerintahan; kami meminta Komnas HAM untuk menyampaikan kepada publik dan DPR hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM atas kasus-kasus pelanggaran HAM berat; terkahir, kami meminta DPR untuk menjadikan agenda pengarustamaan HAM dan jejak rekam Timor Pradopo sebagai bahan dalam proses uji kelayakan.

Sanak saudara kami yang dikorbankan harus memberi makna penegakan hukum bagi bangsa ini.

Jakarta, 7 Oktober 2010
Keluarga Korban

 

Tragedi Trisakti 1998, Tragedi Mei 1998, Tragedi Semanggi 1998-1999



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,809 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org