Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pekan Menentang Penghilangan Orang Secara Paksa; Pentingnya Pemaknaan Substansial Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB

Tgl terbit: Selasa, 31 Mei 2011

Pekan Menentang Penghilangan Orang Secara Paksa;
Pentingnya Pemaknaan Substansial Keanggotaan Indonesia dalam Dewan HAM PBB

Akhir pekan di bulan Mei, terdapat dua momentum penting dalam agenda penegakan HAM, pertama, terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan HAM Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) (20/5). kedua, Pekan Internasional menentang penghilangan orang secara paksa yang jatuh pada ahir minggu di bulan Mei, yaitu pekan untuk mengingatkan publik tentang kasus - kasus penghilangan orang secara paksa yang terjadi di seluruh dunia. Pekan ini sebagai simbol penolakan terhadap praktek penghilangan orang secara paksa di seluruh dunia dan penghargaan atas perjuangan para korban dan keluarga korban.

Dua momentum diatas seharusnya menjadi refleksi dan tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran HAM yang mandek di level nasional, termasuk diantaranya kasus penghilangan orang secara paksa. Praktek penghilangan orang secara paksa di Indonesia terjadi dalam tragedi 1965/1966, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Operasi Militer di Aceh dan Papua dan kasus Penculikan Penghilangan 1997/1998. Para korban penghilangan paksa di Indonesia sampai sekarang tidak diketahui keberadaan, nasib dan kondisinya.

Mendasarkan pada situasi diatas, status pemerintah Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB harus dimaknai secara substansial, yakni dengan memastikan bahwa hak - hak korban pelanggaran HAM untuk mendapatkan jaminan atas keadilan, kebenaran, pemulihan dan jaminan ketidakberulangan dapat dipenuhi oleh negara. Untuk kasus penculikan dan penghilangan paksa 1997/1998 upaya ini seharusnya sudah dapat dilakukan oleh pemerintah dengan menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM (2006) dan rekomendasi Pansus DPR RI (2009). Salah satu rekomendasi tersebut adalah  merekomendasikan Presiden dan semua institusi terkait untuk melakukan pencarian terhadap 13 korban yang masih dinyatakan hilang.

Absennya akuntabilitas negara terhadap kasus penghilangan paksa di dalam negeri, menunjukan komitmen HAM yang dibangun pemerintah  di level intenasional baru sebatas  "pencitraan politik" dalam  pergaulan internasional. Citra ini  rapuh di dalam negeri karena tidak diikuti dengan komitmen yang kuat dari pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran HAM berat. Dan jika hal ini tidak diahiri maka inflasi HAM akan terjadi karena HAM hanya menjadi bagian dari diskursus elit politik tapi jauh dari substansi keadilan bagi korban.

Di pekan menentang penghilangan orang secara paksa dan bertepatan dengan keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) mendesak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk:

Pertama, Menyelaraskan dan memaksimalkan status dan peran sebagai Dewan HAM PBB dengan menyelesaikan kasus - kasus pelanggaran HAM yang terhambat di level nasional.

Kedua, Mencegah pecitraan dan diplomasi politik HAM di level internasional untuk menghambat upaya pemenuhan kebenaran dan keadilan di tingkat domestik (nasional)

Ketiga, Menindaklanjuti hasil rekomendasi Komnas HAM dan Pansus DPR RI untuk kasus penghilangan Paksa, yaitu dengan melakukan pencarian terhadap korban yang masih hilang dan mengeluarkan Keppres pembentukan pengadilan HAM, memberikan rehabilitasi dan kompensasi kepada keluarga korban dan meratifikasi konvensi internasional Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa.  

 

Jakarta, 31 Mei 2011

 

Yati Andriyani
Mugiyanto
Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS Ketua IKOHI

 

 



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,209 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org