Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hasil Konsultasi Presiden dan DPR; Langkah Mundur Penegakan HAM

Tgl terbit: Kamis, 07 Maret 2013

Hasil Konsultasi Presiden dan DPR; Langkah Mundur Penegakan HAM

Kami sangat menyayangkan atas sikap Presiden yang tidak berani mengambil langkah tegas dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu melalui proses hukum. Presiden hanya mengulur-ulur waktu di sisa pemerintahan yang hanya tinggal 1 (satu) tahun lagi.

Sebelumnya pada Mei 2011 Presiden telah memberikan perintah kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko-Polhukam) untuk mencari format terbaik penyelesaian peristiwa Pelanggaran HAM berat masa lalu. Kemudian Menko-Polhukam membentuk Tim Kecil Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang terdiri dari Deputi III Kemenko-Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham), Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, Mabes Polri, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM dan Kementerian Pekerjaan Umum serta melibatkan Komnas HAM.

Tim Kecil ini sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan korban, namun sudah hampir 2 (dua) tahun belum memberikan rekomendasi atas kemandekan proses hukum yang diakibatkan ketidakpatuhan Jaksa Agung atas UU No 26 tahun 2000 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-V/2007 yang menegaskan bahwa dalam merekomendasikan Pengadilan HAM Ad Hoc kepada Presiden, DPR harus mendasarkan pada hasil penyelidikan (Komnas HAM) dan Penyidikan (Jaksa Agung). Dengan berlarut-larutnya penyelesaian melalui proses hukum, kami khawatir peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu hanya dijadikan komoditas politik menjelang Pemilihan Umum 2014. Sehingga proses penyelesaian digantungkan oleh kepentingan politik kekuasaan bukan atas nama keadilan.

Pada 25 Februari 2013 di Istana Negara digelar Rapat Konsultasi antara Presiden dan DPR, salah satu agendanya membahas perihal rekomendasi DPR tentang Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998. Hasil Konsultasi tersebut, menyatakan pengadilan HAM Ad Hoc belum bisa dibentuk karena hingga saat ini Hasil Penyelidikan Komnas HAM belum menetapkan tersangka, prosesnya dikembalikan kepada Komnas HAM untuk melengkapi hasil penyelidikan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menko-Polhukam melalui media. Konsultasi tersebut seharusnya tidak perlu membahas capaian penyelidikan Komnas HAM, tetapi fokus pada peran strategis yang dilakukan oleh Jaksa Agung ke depan.

Hasil penyelidikan Komnas HAM tidak harus sampai pada penetapan seseorang sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kewenangan penyelidikan hanya sebatas mencari bukti permulaan yang cukup atas sebuah peristiwa pelanggaran HAM berat dan Komnas HAM hanya merekomendasikan sejumlah nama yang patut diduga sebagai pelaku dalam peristiwa Pelanggaran HAM berat yang sudah dimasukan ke dalam laporan hasil penyelidikan. Selanjutnya Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti ke tahap penyidikan, mulai dari menetapkan tersangka, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka serta tindakan hukum lainnya.
Mendasarkan hal tersebut, kami mendesak kepada Menko-Polhukam sebagai penanggungjawab Ketua Tim Kecil penyelesaian Peristiwa Pelanggaran HAM berat masa lalu untuk;

  1. Merekomendasikan kepada Presiden untuk memberikan instruksi kepada Jaksa Agung agar segera menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM dengan penyidikan untuk peristiwa Trisakti, Semanggi I 1998 dan Semanggi II 1999, Peristiwa Mei 1998, Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998, Peristiwa Talangsari Lampung 1989, Peristiwa 1965-1966 dan Peristiwa Penembakan Misterius periode 1982-1985 serta Peristiwa Wasior 2001 dan Wamena 2003 Papua (non-retroaktif).
  2. Merekomendasikan kepada DPR RI untuk segera mengusulkan rekomendasi kepada Presiden perihal Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc
  3. Merekomendasikan kepada Presiden untuk segera membentuk Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc atas sejumlah peristiwa Pelangaran HAM berat masa lalu.

 

Jakarta, 7 Maret 2013

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Ikatan Korban Orang Hilang Indonesia (IKOHI)
Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM berat Masa Lalu



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,039 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org