Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Penyerangan Anggota TNI ke Mapolres Karawang

Tgl terbit: Rabu, 20 November 2013


Penyerangan Anggota TNI ke Mapolres Karawang

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban tidak Kekerasan mengecam peristiwa penyerangan Mapolres Karawang yang dilakukan oleh anggota infanteri 305 Kostrad pada Selasa 19 November 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku penyerbuan atau kekerasan adalah suatu kebiasaan (business as usual) dari TNI dalam menyelesaikan masalah hal senada juga ditujukan kepada Brimob yang melakukan pemukulan kepada anggota TNI. Pasalnya, kejadian serupa tidak sekali saja terjadi. Berdasarkan catatan KontraS di tahun 2013 terdapat 2 peristiwa besar yang serupa yakni adanya pergerakan anggota secara bersama-sama diluar aturan hukum dan melakukan tindak pidana, antara lain Peristiwa penyerangan Oku dan pembunuhan lapas Cebongan.

KontraS berpendapat peristiwa tersebut diatas setidaknya dapat dilihat dari 2 aspek. Pertama, penyebab terjadinya penyerbuan atau kekerasan. KontraS melihat dengan hadirnya Komando-Komando teritorial ditengah masyarkat tidak sedikit memberikan dampak pada peristiwa kekerasan atau penyerbuan yang selama ini dilakukan oleh anggota TNI dan ditambah dengan ketidakmampuan Komandan teritorial dalam mengawasi prajurit. Setali tiga uang, tindakan Brimob memukul anggota TNI bisa dikatakan berasal dari sifat arogansi yang selama ini kerap ditujukan kepada masyarakat dan selalu dibiarkan tanpa adanya proses hukum. Kedua, penanganan kasus. Baik TNI maupun Polri gagal dalam melakukan evaluasi terhadap peristiwa-peristiwa kekerasan yang melibatkan anggotanya. Pola

penghukuman dan pencegahan yang harusnya menjadi pusat perhatian tidak menjadi fokus utama dalam perbaikan internal institusi bahkan selama ini TNI dan Polri cenderung melakukan pembelaan diri dengan saling menyalahkan. TNI dan Polri harus menyadari bahwa penegakan hukum terhadap prajurit dan pencegahan terhadap prajurit yang melakukan tindak pidana adalah dua hal yang berbeda namun harus bersinergi. Menghukum pelaku dalam peristiwa Oku dan Lapas Cebongan adalah upaya untuk penegakan hukum namun mencegah terjadinya perstiwa serupa adalah kewajiban institusi yang harus dilakukan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, KontraS mendesak kepada TNI dan Polri :

  1. TNI untuk melakukan evaluasi keberadaan Komando-komando teritorial yang tidak sedikit memberikan dampak terjadi kekerasan selama ini serta mengevaluasi pengawasan prajurit yang menjadi tanggung jawab seorang komandan kesatuan
  2. TNI dan Polri untuk mengevaluasi efektifitas pola penghukuman kepada anggota yang melakukan tindak pidana serta evaluasi terhadap pola pencegahan atas terjadinya pelanggaran hukum oleh anggota.

 

Jakarta, 20 November 2013

 

Haris Azhar S.H. MA
Koordinator KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 7,331 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org