Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
16 Tahun Tragedi Mei 1998 Melawan Lupa Dengan Menolak Capres Pelanggar HAM

Tgl terbit: Minggu, 11 Mei 2014

16 Tahun Tragedi Mei 1998
Melawan Lupa Dengan Menolak Capres Pelanggar HAM

Peristiwa Trisakti (12 Mei 1998) dan Tragedi Mei (13-15 Mei 1998) sudah memasuki tahun ke-16. Sepanjang 16 tahun negara masih absen dalam menuntaskan peristiwa tersebut sehingga hak korban atas keadilan dan pemulihan terus menerus diabaikan.

Terhadap kedua peristiwa tersebut, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan Pro-Justisia (penyelidikan untuk kepentingan proses hukum) pada tahun 2002 dan 2003 Komnas HAM sudah menyerahkan berkas hasil penyelidikan untuk peristiwa Trisakti dan Tragedi Mei kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Namun Jaksa Agung hingga kini masih menolak untuk melakukan penyidikan. Sikap Jaksa Agung bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. Putusan MK telah memberikan penegasan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal DPR merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc harus didasarkan pada hasil penyelidikan (Komnas HAM) dan penyidikan (Jaksa Agung).

Absennya negara sepanjang 16 tahun menunjukan sebuah fakta bahwa akuntabilitas negara terhadap HAM semakin rapuh terutama dalam penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat masa lalu. Rapuhnya penanganan atas sejumlah peristiwa pelanggaran HAM yang berat karena ketidakmauan Presiden menuntaskan sejumlah pristiwa tersebut melalui mekanisme hukum sebagaimana diatur dalam UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sepanjang 2011-2013 Presiden telah memint bantuan kepada 3 (tiga) pihak; Menko-Polhukam membentuk Tim Kecil Penanganan Pelanggaran HAM berat masa lalu, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden bidang hukum dan HAM (Wantimpres) membuat draft konsep penyelesaian dan Wakil Menteri Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM diberikan mandat oleh Presiden untuk membantu menyelesaikan atas peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu. Namun ketiga proses yang telah dilakukan tersebut tidak menjawab persoalan, faktanya hingga kini kasus-kasus pelanggaran HAM berat masih mandek di Kejaksaan Agung.

Melihat kenyataan tersebut, untuk menuntaskan peristiwa pelanggaran HAM yang berat dibutuhkan sebuah keberanian dari Presiden karena perannya sangat penting dalam membentuk Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Tanpa adanya Keppres maka Pengadilan HAM Ad Hoc tidak akan pernah tersebut. Oleh karenanya Pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan dilangsungkap pada 9 Juli 2014 menjadi penentu atas nasib penghormatan, penegakan, perlindungan dan pemenuhan HAM ke depan.

Berdasarkan hal tersebut kami mendesak :

  1. Presiden untuk segera memberikan instruksi kepada Jaksa Agung untuk segera memulai penyidikan;
  2. Jaksa Agung harus segera melakukan penyidikan atas peristiwa Tragedi Mei dan Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II serta peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM;
  3. Menyerukan kepada publik untuk tidak memilik Capres dan Cawapres yang memiliki rekam jejak buruk dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

 

Jakarta, 11 Mei 2014

 



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,434 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org