Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: Pelanggar HAM Lolos Sebagai Capres 2014, Tanda KPU Sewenang-Wenang dan Tak Cermat

Tgl terbit: Kamis, 26 Juni 2014

Menggugat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Pelanggar HAM Lolos Sebagai Capres 2014, Tanda KPU Sewenang-Wenang dan Tak Cermat

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) melalui Keputusan KPU No 453/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 telah meloloskan H. Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) Republik Indonesia. Dengan lolosnya Capres yang masih memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang berat masa lalu merupakan sebuah kemunduran dalam Negara hukum dan demokrasi.

Pada hari ini, Rabu 25 Juni 2014, Kami atas nama Gerakan Koalisi Melawan Lupa yang terdiri dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Setara Institute, Imparsial dan PBHI mengajukan gugatan hukum terhadap KPU RI melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena keputusan KPU yang meloloskan seseorang yang masih memiliki rekam jejak buruk dalam masalah pelanggaran HAM yang berat sebagai Capres adalah sebuah pelanggaran hukum yang serius karena bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik.

KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Presiden Tahun 2014 telah diberikan kewenangan melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Undang-Undang tersebut menjamin partisipasi rakyat seluas-luasnya dalam tahapan dan proses Pemilu Pilpres. Lebih tegas pada bagian pertimbangan, UU ini menekankan bahwa “pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden”.

Selanjutnya dalam Peraturan KPU No. 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Pasal 31 disebutkan mengenai partisipasi masyarakat bahwa masyarakat dapat memberikan tanggapan terhadap pengusulan Bakal Pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik. Bentuk dari partisipasi ini dilakukan oleh perwakilan Gerakan Melawan Lupa dan Perwakilan Keluarga Korban Pelanggaran HAM dengan memberikan masukan secara langsung, lisan dan tertulis kepada (Ketua) KPU pada 14 Maret 2014 dan 2 Juni 2014. Permintaan yang disampaikan adalah KPU tidak meloloskan Capres yang memiliki rekam jejak buruk dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat.

Bahwa berdasarkan dokumen hukum yang telah dikeluarkan oleh lembaga resmi Negara, seperti Keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang memberhentikan Prabowo Subianto dari dinas militer, Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 yang dibentuk oleh Pemerintah yang telah merekomendasikan proses hukum terhadap yang bersangkutan, Hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Penghilangan Orang Secsara Paksa periode 1997-1998 dan Penyelidikan Tim Ad Hoc Kerusuhan Mei 1998, dalam laporan tersebut Prabowo Subianto adalah yang patut diduga bertanggungjawab atas kapasitasnya sebagai pimpinan militer saat peristiwa tersebut terjadi. Komnas HAM sudah menyerahkan berkas hasil penyelidikan peristiwa tersebut kepada Jaksa Agung untuk ditindak lanjuti ke tahap penyidikan sebagaimana UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kemudian diperkuat oleh rekomendasi DPR atas penanganan Penghilangan Orang Secara Paksa yang memberikan 4 rekomendasi kepada Presiden salah satunya merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc atas peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa.

Bahwa dari fakta hukum tersebut yang pada pokoknya menyebutkan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di masa lalu atas peristiwa Pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Penculikan dan Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998 serta peristiwa Kerusuhan Mei 1998. Kedua peristiwa tersebut hingga kini masih menunggu proses penyidikan oleh Jaksa Agung dan pembentukan Keppres Pengadilan HAM Ad Hoc oleh Presiden.

Bahwa KPU tidak pernah melakukan upaya klarifikasi dan/atau melakukan verifikasi ke lembaga terkait seperti Komnas HAM, Mabes TNI yang mengeluarkan DKP dan Pemerintah serta lembaga terkait lainnya sehingga yang bersangkutan bisa lolos sebagai Capres. Dengan demikian gugatan hukum kepada KPU melalui PTUN diharapkan bisa menjadi sebuah koreksi yang positif atas pemilihan presiden dan wakil presiden agar lebih transparan dan akuntabel terutama bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. KPU harus berani memainkan pernanan yang penting untuk menjaga marwah Negara demokrasi dengan menjunjung tinggi Pancasila, UUD Tahun 1945 dan keadilan public terutama keadilan bagi korban pelanggaran HAM yang berat masa lalu yang hingga kini masih terus memeprjuangkan kasusnya.

Oleh karenanya kami meminta kepada PTUN untuk ;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 453 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 TERTANGGAL 31 MEI 2014 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat sewenang-wenang karena melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
3. Menyatakan batal atau tidak sah SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 453 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 TERTANGGAL 31 MEI 2014;
4. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 453 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 TERTANGGAL 31 MEI 2014;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

 

Jakarta, 25 Juni 2014
Koalisi Gerakan Melawan Lupa



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,062 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org