Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tanggapan terhadap Alternatif penyelesaiaan Aceh Versi Pemerintah Indonesia

Tgl terbit: Jumat, 24 November 2000

SIARAN PERS

NO: 60/SP-KONTRAS/XI/00

TENTANG

"ACEH" KORBAN POLITIK MILITER :

Tanggapan terhadap Alternatif penyelesaiaan Aceh Versi Pemerintah Indonesia

 

Setelah desakan yang begitu kuat dari elemen-elemen masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia lainnya, akhirnya pemerintah Indonesia melakukan evaluasi terhadap pendekatan keamanan dan hukum ( an sich) dalam menangani Aceh dengan membuat opsi bagi penyelesaian selanjutnya. Sayang, alternatif penyelesaian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia sekali lagi masih mengandung unsure "penekanan", kare tidak dikeluarkan melalui mekanisme dialog dan pendalaman substansi persoalan. Pemerintah juga terkesan berusaha menggelapkan dan mengabaikan sejumlah perssoaln yang timbul akibat pendekatan keamanan yang dibangun selama ini, seperti pesoalan pelanggaran HAM yang selalu terjadi selama bertahun-tahun di Aceh.

Melihat tiga alternatif yang ditawarkan, yaitu (1) Pelaksanaan Jeda Kemanusiaan dengan harapan GAM dan SIRA serta elemen lainnya kembali masuk pada perundingan politik dan substantif, (2) Jika tindak kekerasan dan sikap konfrontatif terus ditunjukkan GAM dan SIRA hingga keadaan menjadi mengancam, pemerintah akan menghentikan jeda kemanusiaan dan melakukan langkah penengakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat secara intensif, (3) Pemberlakuan keadaan darurat dengan tujuan memepercepat pemulihan dan ketertiban masyarakat, untuk kemudian melanjutkan langkah persuasive , Kontras memandang :

Telah terjadi pemaksaan alternatif penyelesaian yang "sepihak" yang dilakukan pemerintah dalam meyelesaikan persoalan Aceh. Bahkan, pemerintah Indonesia seakan-akan melihat Jeda Kemanusiaan (Humanitarian Paused) sebagai bagian dari solusi yang sepihak pula. Padahal, Kesepahaman Bersama Tentang Jeda Kemanusiaan Untuk Aceh sebenarnya merupakan kesepakatan yang dibangun dan merupakan alternatif utama yang paling moderat dalam penyelesaian persoalan Aceh. Pasal-pasal yang terdapat didalamnya sudah cukup menjelaskan rangkaian proses penyelesaian Aceh tanpa ada dominasi solusi dari pihak manapun dan melalui pendekatan non-violence (pasal 1 ayat c dan pasal 3 ayat c point a hingga f).

Persoalan Aceh menjadi tidak terselesaikan justru karena seringkali terjadi tindakan-tindakan yang bertentengan dengan Jeda Kemanusiaan berupa sweeping secara sepihak, operasi militer dan tindak kekerasan terhadap masyarakat sipil seperti pembunuhan, penahanan dan penyikasaan oleh aparat keamanan. Ketidakefektifan Jeda Kemusiaan yang dilihat oleh pemerintah Indonesia semata-mata adalah tindakan GAM dan SIRA adalah sesat dan manipulatif. Berbagai tindakan yang kontra produktif terhadap Jeda Kemanusiaan justru seringkali dilakukan oleah aparat keamanan Indonesia . Alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sangat bias karena didasari oleh semangat manipulasi fakta yang sesungguhnya terjadi di Aceh. Ditambah lagi bahwa alternatif yang ditawarkan pemerintah Indonesia sangat kental dengan nuansa kekerasan yang pasti akan menambah jumlah korban pelanggaran HAM di sana .

Terjadi upaya untuk terus melegalkan segala bentuk kekerasan di Aceh oleh aparat keamanan yang dituangkan ke dalam alternatif penyelesaian versi pemerintah ini berupa tindakan langsung (tekanan yang terlihat dalam alternatif peneyelesaian yang ditawarkan oleh pemerintah ini) maupun tindakan langsung (operasi militer). Seakan-akan posisi pemerintah Indonesia selalu benar (can do not wrong) dan elemen sipil Aceh selalu salah. Padahal, rekaman kekejaman aparat keamanan Indonesia di Aceh cukup kuat di kepala masyarakar Aceh dan sulit untuk dikatakan bahwa kekejaman tersebut benar atau dibenarkan. Dalam peristiwa Pesantren Beutong Ateuh, Jum'at 23 Juli 1999 misalnya, aparat keamanan Indonesia telah :

 

"…dengan berseragam dan bersenjata lengkap dan sebagian dari mereka menutupi wajah dengan cat hitam hijau memasuki wilayah pesantren. Pasukan TNI menghujat Tengku Bantaqiyah dan meminta untuk menemui mereka. Tengku Bantaqiyah bersama seorang santri untuk menemui mereka. Aparat memerintahkan seluruh santri pria meninggalkan "pengajian" dan duduk jongkok di lapangan sementara santri wanita tetap di ruang pesantren. Pimpinan pasukan meminta Tengku untuk menyerahkan senjata yang mereka miliki (berdasarkan laporan "sesar" inteljen, Tengku dituduh menyimpan puluhan pucuk senjata api), yang kemudian dibantah beliau. Lalu aparat mempersoalkan antenna radio pemancar yang terpasang di pesantren dan memerintahkan putra Tengku yang bernama Usman untuk menaiki atap pesantren. Saat Usman berjalan ke rumah untuk mengambil peralatan, seorang aparat memukul Usman dengan senjata api. Tengku Bantaqiyah mencoba mendekati puteranya dan bersamaan dengan itu ada aba-aba menembak Tengku Bantaqiyah dengan pelontar BOM sehingga beliau tersungkur meninggal dunia. Aparat lalu melepaskan tembakan membabi buta ke arah kumpulan santri tanpa ada perlawanan sama sekali…56 orang dilaporkan pihak pesantren tewas dan hilang".

Artinya, jika kemudian terjadi legalisasi terhadap segala bentuk tindak kekerasan atas dalih penegakan hukum, keamanan dan ketertiban masyarakat secara intensif, maka dapat dipastikan peristiwa seperti di atas akan kembali terjadi.

Pemerintah masih melakukan upaya untuk mendominasi "mekanisme" penyelesaian persoalan Aceh dengan mengabaikan suara masyarakat Aceh dan menyembunyikan terhadap segala bentuk pelnggaran HAM oleh aparat keamanan (TNI/Polri) yang sesungguhnya juga merupakan bagian dari substansi persoalan Aceh yang seharusnya diselesaikan. Kesadaran bahwa pendekatan keamanan merupakan pendekatan yang tidak menyelesaikan masalah (pernyataan Mentri Koordinator Politik Sosial dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono) jelas merupakan retorika jika alternatif penyelesaian dari pemerintah masih "dipaksakan" dan †ternyata †mengandung usaha penyembunyian fakta-fakta korban dari pendekatan keamanan tersebut. Premerintah Indonesia begitu sensitive (bahasa lain dari takut) untuk †dengan kesatria †menawarkan alternatif yang sesungguhnya substansial dan menjawab aspirasi masyarakat Aceh.

Oleh sebab itu, Kontras melihat bahwa mekanisme dan ditawarkan dalam bentuk opsi ini jelas merupakan pemaksaan terhadap masyarakat Aceh untuk menerima salah satu pilihan tanpa melalui perundingan dengan seluruh elemen masyarakat Aceh, dan sekali lagi terjadi upaya untuk memposisikan rakyat Aceh sebagai obyek dan korban politik (militer) pemerintah Indonesia untuk yang sekian kalinya. Logikanya, jika posisi masyarakat Aceh hanya sebagai obyek dari opsi yang sepihak, maka masyarakat Aceh juga pasti akan menjadi korban dari aksi yang sepihak pemerintah Indonesia .

Rekomendasi

Pertama, pemerintah Indonesia harus segera melakukan perundingan gencatan senjata dengan GAM sebagai syarat mutlak untuk menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Aceh. Gencatan senjata tersebut meliputi rencana penariakan pasukan-pasukan dari kedua kelompok, pembentukan zona damai dan pengembalian fungsi-fungsi keamanan sebagaimana mestinya (dalam pasal 3 point c Kesepahaman Bersama tentang Jeda Kemanusiaan untuk Aceh, tentang Komite Bersama Bantuan Keamanan telah dimuat aturan-aturan yang menghentikan segala bentuk kekerasan).

Kedua, pengefektifan kembali periode perpanjangan Jeda Kemanusiaan dengan dialog kepada seluruh elemen masyarakat Aceh untuk merumuskan mekanisme penyelesaian dan substansi persoalan Aceh. Piahk-pihak yang dilibatkan termasuk unsur mahasiswa, LSM, kelurga korban, ulama, intelektual dan lain-lain. Dalam dialog tersebut masing-masing pihak saling mengajukan proposal penyelesaian untuk didiskusikan. Hasil diskusi tersebutlah yang akan dijadikan sebagai acuan penyelesaian Aceh, bukan alternatif solusi yang sepihak.

Ketiga, pemerintah harus melakukan evaluasi secara sungguh-sungguh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diberlakukan dan telah mengakibatkan jatuh korban dari masyarakat Aceh, sebagai pertimbangan dalam mengajukan opsi untuk menyelesaikan persoalan Aceh. Ketergesa-gesaan dalam mengambil keputusan tanpa pertimbangan etik dan HAM justru akan menjerumuskan pemerintah dalan kesalahan penanganan persoalan Aceh.

Keempat, secara simultan pemerintah Indonesia (baik diminta ataupun tidak) harus membentuk tim independen yang mengusut keseluruhan rangkaian pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh sejak tahun 1989 hingga sekarang, karean hal tersebut merupakan syarat mutlak bagi perbaikan hubungan pemerintah Indonesia denag masyarakat Aceh dan pemulihan kepercayaan masyarakat Aceh terhadap hukum Indonesia.

 

Jakarta , 24 November 2000

Munarman

Koordinator


Kasus terkait Talangsari 1989;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 9,258 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org