Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Munir, Kader HMI yang Melawan Kezaliman
Sumber: | Tgl terbit: Rabu, 14 September 2016
Ingat Munir! Saya jadi ingat HMI (Himpunan Mahasiswa Indonesia). Meski saya bukan kader HMI, tapi saya bangga pada HMI. Organisasi yang berdiri sejak 1947 itu telah melahirkan banyak kader yang hebat yang tersebar diseluruh penjuru tanah air dengan berbagai macam profesi. Banyak kader-kader HMI yang akhirnya sukses menduduki posisi-posisi penting, baik di pemerintahan, partai politik, dsbnya. Jusuf Kalla adalah salah satu contoh. JK berhasil menduduki dua kali posisi sebagai Wakil Presiden Indonesia.


Mempertanyakan komitmen HAM Budi Waseso: Dari buaya hingga Petrus
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 21 Desember 2015
Budi Waseso harus tarik pernyataannya berantas narkoba dengan buaya. Apalagi mengaktifkan kembali metode penembakan misterius (Petrus)


SDGs dan Penegakan Hukum
Sumber: | Tgl terbit: Sabtu, 10 Oktober 2015
Berbagai pemimpin dunia dan kelompok masyarakat sipil bergeliat dengan pengesahan Target Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals [SDGs] pada 25 September 2015 di New York, Amerika Serikat oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai pemimpin dunia, hadir menyatakan dukungan, berlomba memberikan catatan untuk pelaksanaan SDGs 15 tahun kedepan, dimulai pada 1 Januari 2016 hingga sampai 2030. Meskipun beberapa di antaranya merengek soal ketidakmampuan pembiayaan untuk program global ini. Pada angka 16 dari SDGs tercantumkan agenda Perdamaian, Keadilan dan Akuntabilitas. Agenda ini, dengan agenda lainnya, sangat relevan bagi Indonesia dan bagi dunia. Namun demikian, SDGs ini masih penting untuk dikawal lebih jauh agar tidak menjadi agenda kosmetik saja.


Masa Depan dan Dilema HAM di Indonesia
Sumber: | Tgl terbit: Senin, 02 Februari 2015
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah indikator penting dalam tata kelola negara, terutama dalam hubungannya dengan setiap individu. Dalam hubungan antar negara, secara global, HAM menjadi komitmen bersama secara terbuka dengan ditandai munculnya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), sejak 1948. Deklarasi ini disusun oleh berbagai pakar dibidang hukum, budaya dan tokoh kemanusiaan dari berbagai negara sejak pertengahan era 40-an hingga disahkan pada 1948. Deklarasi ini disusun dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dimasyarakat, dan sejarah kemnusiaan yang pernah terjadi.


Orang Susah, Keadilan, dan Peradilan Sesat
Sumber: http://pmlseaepaper.pressmart.com/mediaindonesia/P | Tgl terbit: Sabtu, 31 Januari 2015
SEJUMLAH kasus yang menimpa orang-orang kecil belakangan ini menunjukkan persoalan hukum dan keadilan di Indonesia masih memprihatinkan. Hukum dan keadilan masyarakat telah menjadi seperti dua kutub yang bertentangan. Ada tulisan yang menarik di salah satu media yang fokus pada isu hukum berjudul `Orang Kecil Dilarang Mencari Keadilan'. Isi tulisan itu antara lain menceritakan nasib seorang anak yang mencuri sandal seorang polisi lalu dibawa ke pengadilan dan kasus Khoe Seng Seng, pembeli ruko yang divonis melakukan pencemaran nama baik setelah menulis surat pembaca karena kecewa terhadap pengembang ruko yang dibelinya. Namun, kasus-kasus orang-orang tidak berdaya (miskin) yang diperkarakan dan diadili semacam itu terus terjadi dan semakin banyak.


Warning of a dying democracy
Sumber: www.thejakartapost.com | Tgl terbit: Selasa, 14 Oktober 2014
At least 11 out of 15 civil society organizations (CSOs) invited to the 2014 Bali Civil Society Forum (BCSF) boycotted the side event of the Bali Democracy Forum (BDF) last week to express their disappointment over setbacks to democracy in Indonesia that mark the end of President Susilo Bambang Yudhoyono’s term.


MARGINALISASI HAK EKOSOB KETIKA KESEJAHTERAAN RAKYAT IBARAT JAUH PANGGANG DARI API
Sumber: Majalah ESQUIRE Edisi Agustus 2014 | Tgl terbit: Sabtu, 13 September 2014
Mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui, bahwa komite Hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekosob) di persikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada akhir April 2014 mengadakan sidang evaluasi atas pelaksanaan perjanjian hak ekonomi, sosial dan budaya. Setiap Negara peserta yang terikat dengan perjanjian tersebut, seperti Indonesia, dalam kurun waktu tertentu harus melaporkan perkembangan kondisi ekosobnya kepada komite yang berkedudukan di Jenewa, Swiss tersebut.


Jejak Cak Munir di Aceh
Sumber: http://atjehlink.com | Tgl terbit: Jumat, 12 September 2014
Setiap tanggal 7 September, di seluruh penjuru negeri, bahkan di luar negeri orang-orang mengenang kematian Cak Munir. Saya pun ingin mengingat sosoknya lewat tulisan ini. Sosok yang memberikan sumbangan besar bagi terwujudnya perdamaian di Aceh.


BEKERJA UNTUK HAM
Sumber: KOMPAS | Tgl terbit: Sabtu, 23 Agustus 2014
Konsep Ngwongke, Memanusiakan, Rakyat Oleh Joko Widodo Akan Menarik Diuji Dalam Konteks Hak Asasi Manusia Di Indonesia Setelah Dia Dilantik Menjadi Presiden Pada Oktober Nanti. Ada empat cara melihat persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia


Prabowo dan Hak Asasi Manusia
Sumber: Inside Indonesia 116: Apr-Jun 2014 | Tgl terbit: Jumat, 23 Mei 2014
Seperti semua orang tahu, satu dari kandidat kuat Presiden memiliki persoalan berkaitan dengan hari-harinya dalam dunia militer. Tetapi menculik sejumlah aktivis mahasiswa pada 1998 bukanlah persoalan terburuk HAM Prabowo, meskipun ia paling dikenal dalam peristiwa ini. Lima belas tahun sebelumnya, ia berada di tengah operasi kontra perlawanan di Timor Leste, yang mengorbankan ratusan nyawa.


Akankah Hak Asasi Manusia Memudar?
Sumber: New Mandala dengan judul asli Wither Human Rights | Tgl terbit: Kamis, 08 Mei 2014
Komisi Pemilihan Umum Indonesia akan segera mengumumkan hasil perolehan suara dari pemilihan umum legislatif April lalu. Setelah itu, para partai politik hampir pasti akan segera mengumumkan para kandidat Presiden untuk dipilih pada 9 Juli mendatang. Hak asasi manusia sepertinya akan menjadi salah satu hal utama yang diperdebatkan. Menjelang masa pemilihan presiden dimana Joko Widodo dan Prabowo Subianto akan berhadapan sebagai pihak yang bertarung, mari kita menelisik rekam jejak mereka.


Korupsi Melanggar Hak Asasi
Sumber: http://requisitoire-magazine.com | Tgl terbit: Rabu, 05 Maret 2014
Pemberantasan korupsi di Indonesia belum dijadikan agenda penegakan hak asasi. Padahal penting dalam pencegahan dan penghukuman untuk menghadirkan perspektif hak asasi. Hampir semua sektor korupsi, uang negara yang dirampok, merupakan uang untuk pemenuhan hak-hak rakyat baik secara individu maupun bersama-sama. Kerangka penghukuman koruptor dengan perspektif pelanggaran HAM akan memberat hukuman dan menjadikannya sebagai hostis humanis genaris (musuh bagi semua umat manusia).


Ratifikasi Konvensi Orang Hilang
Sumber: Kompas Edisi Cetak | Tgl terbit: Rabu, 13 November 2013
DI pengujung masa paripurna, DPR periode 2009-2014 melalui Badan Musyawarah telah memberikan mandat kepada Komisi I untuk melakukan pembahasan atas Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindakan Penghilangan secara Paksa.


Damai tanpa Keadilan
Sumber: WWW.ATJEHLINK.COM | Tgl terbit: Kamis, 15 Agustus 2013
Hari ini, 15 Agustus 2013, tepat delapan tahun sudah usia Perjanjian Damai Aceh. Rakyat Aceh patut bersuka cita menyambut hari bersejarah ini. Hari itu merupakan hari dimana air mata telah tergantikan dengan senyum sumringah. Lentusan senjata yang mencabut nyawa-nyawa manusia tak berdosa, kini telah kembali ke sarungnya.


Innocents Await Firing Squad, Death Penalty Slammed
Sumber: THEJAKARTAGLOBE.COM | Tgl terbit: Sabtu, 15 Juni 2013
The recent news that two men sentenced to death in Sulawesi in 2006 are innocent is deeply troubling. Ruben Pata Sambo, 72, and his son, Markus Pata Sambo, were sentenced to death by the Makale District Court in Tana Toraja, South Sulawesi for the death of four people.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 All

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org