Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Usut Tuntas Dugaan Penculikan dan Penyiksaan oleh Marinir TNI AL di Batam

Tgl terbit: Selasa, 17 Februari 2015

Usut Tuntas Dugaan Penculikan dan Penyiksaan oleh Marinir TNI AL di Batam

Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak pengusutan kasus penculikan dan penyiksaan yang diduga dilakukan oleh anggota TNI Angkatan Laut (AL) Marinir Batam. KontraS mendapatkan informasi bahwa pada Sabtu, 14 Februari 2015, di Batam, sembilan orang dibawa dari Perumahan Pluto Tanjunguncang dan dua orang lagi dari Bengkong oleh sekelompok orang berpakaian preman yang mengaku berasa dari TNI AL.

Sebelas orang tersebut (selanjutnya disebut korban) ditutup matanya dan dibawa dengan mobil. Sepanjang jalan, sebelas orang tersebut dipukuli dan dicambuk. Setelah itu mereka diturunkan dan dibuang di tempat terpisah dengan kondisi hanya mengenakan pakaian dalam. Satu orang bernama Taufik luka berat dan masih berada di rumah sakit. Dua orang lagi belum diketahui keberadaannya sampai saat ini. Korban bersama dengan Ikatan Keluarga Besar Sumatera Selatan (IKBSS) sudah melaporkan kasus tersebut ke Polresta Barelang dan Puspomal Tanjungsengkuang.

Penculikan dan penyiksaan tersebut diduga berkaitan dengan tewasnya Seru Purwinanto, anggota TNI AL Batalyon 10 Marinir, karena ditusuk dengan senjata tajam di Sagulung, Batam, pada Jumat, 13 Februari 2015. Saat ini kasus tersebut masih dalam proses penanganan di Polresta Barelang, Batam.

Penculikan dan penyiksaan tersebut adalah tindakan diluar proses hukum. Bahkan KontraS menemukan ada dugaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan oleh anggota TNI AL Marinir Batam, yakni:

Pertama, Penculikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 328 KUHP [Barangsiapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun]; junto

Kedua, Penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat 1 KUHP [Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah]; junto

Ketiga, Penyiksaan sebagaimanan yang diatur dalam pasal 1 UU Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan, dan juga yang diatur dalam Peraturan Panglima No. 73/IX/2010 Tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Berdasarkan hal di atas, maka KontraS mendesak:

Pertama, Danpomal Tangjungsengkuang memastikan adanya penegakan hukum dengan melakukan penyidikan atas delik, penculikan, penganiayaan dan penyiksaan terhadap korban. Terkait dengan ini adalah, pentingnya Kepala Staf Angkatan Laut mengawasi pelaksanaan proses hukum di Puspomal Tanjungsengkuang.

Kedua, Kapolresta Barelang melakukan penegakan hukum atas peristiwa dugaan pembunuhan terhadap anggota Marinir yang menjadi asal muasal peristiwa penculikan dan penyiksaan oleh Anggota Marinir.

Ketiga, Meminta Komnas HAM untuk mengawasi proses hukum baik di Danpomal ataupun di Polresta Barelang.

Hormat kami,
Jakarta, 17 Februari 2015
Badan Pekerja KontraS

 

Haris Azhar
Koordinator



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,347 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org