Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015 Serdadu Indonesia: Reorganisasi dan Peran Sosial TNI (Studi kasus Poso dan Batam)

Tgl terbit: Selasa, 24 Maret 2015

Media Briefing
Situasi Terkini Sektor Keamanan Indonesia 2015
Serdadu Indonesia: Reorganisasi dan Peran Sosial TNI
(Studi kasus Poso dan Batam)

Rencana reorganisasi struktur Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah situasi yang amat terkait erat dengan banyak dimensi keamanan nasional dan global yang akhir-akhir ini mendapat perhatian kita semua. KontraS menilai bahwa reorganisasi TNI yang bersifat dinamis merupakan sebuah keniscayaan. Dinamisasi adalah sebuah kunci untuk memajukan organisasi pertahanan dan keamanan. Sebuah organisasi pertahanan yang modern dan profesional seperti TNI layak untuk maju, diimbangi dengan profesionalisme personel, akuntabilitas internal dan relasi antar lembaga pertahanan-keamanan dan lembaga-lembaga negara lainnya. Namun demikian terdapat sejumlah catatan KontraS yang belum menunjukkan karakteristik TNI sebagai lembaga pertahanan modern di abad 21. Kemudian muncul banyak pertanyaan: Sejauh mana reorganisasi TNI tersebut mampu menjawab tantangan keamanan global? Sejauh mana reorganisasi TNI menyediakan ruang akuntabilitas yang transpan bagi publik? Dan sejauh mana reorganisasi TNI tidak membangun sentimen negatif di tengah publik?

Pertama, TNI, tangkal terorisme dan konteks keamanan global. Kita mengetahui ada perkembangan signifikan dari keberadaan organisasi Islam teror dan radikal Islamic State yang sudah memperluas kekuasaan teritorial di wilayah Timur Tengah. Menariknya, terdapat sentimen positif dari beberapa publik Indonesia (meskipun jumlahnya sedikit namun signifikan dari sisi angka) yang terdorong untuk menggunakan konsep kekhalifahan dalam memperluas sentimen fundamentalis di Indonesia. Situasi ini mengkhawatirkan dengan diketahuinya 514 WNI sudah tergabung di dalam jejaring IS; 16 WNI tertangkap di Turki ketika mereka hendak ingin melanjutkan perjalanan menuju Suriah; dan rencana pemerintah untuk membebaskan 30 negara dari kewajiban visa yang potensial memperluas penyebaran ideologi fundamentalisme jika tidak diikuti dengan rangkaian kebijakan populis deradikalisasi. Mampukah reorganisasi TNI yang digadang-gadangkan oleh Panglima TNI Jenderal Moeldoko menjawab atau bahkan meminimalisir ruang persaingan di antara institusi keamanan, jika TNI pada akhirnya memonopoli semua informasi, memonopoli implementasi kebijakan? Sejauh mana memberikan pengetahuan yang dimiliki oleh seluruh personel TNI pada proliferasi organisasi-organisasi fundamentalis di Indonesia?

Kedua, TNI dan agenda akuntabilitas. KontraS menggunakan 2 studi kasus utama: Batam dan Poso untuk meninjau kembali agenda reorganisasi TNI dan akuntabilitas. Dalam situasi Batam akhir-akhir ini, KontraS memantau adanya gerak orang-orang yang tidak dikenal -dan diduga kuat berasal dari pasukan TNI- yang nyaris tidak terdeteksi oleh publik. Temuan awal KontraS (Februari 2015) mengetahui bahwa terdapat kasus penculikan 11 warga Palembang yang diduga kuat terkait dengan kasus kematian Sersan Satu Marinir Purwinanto (13 Februari 2015). Alm. Serty (Mar) Purwinanto diketahui tengah menjalani operasi intelijen peredaran narkotika di wilayah Batam. Dari 11 korban yang diculik, 9 orang dikembalikan dalam keadaan disiksa dan dilepaskan di tempat yang berbeda; 1 orang ditemukan tewas dan 1 orang lainnya masih hilang. KontraS mengetahui pihak Polres Barelang tidak berani untuk menindaklanjuti temuan kasus karena diduga kuat para pelaku yang berasal dari kesatuan. Selain itu, pihak keluarga korban tidak memahami mekanisme akuntabilitas internal, jika laporan ingin mereka sampaikan kepada pihak Polisi Militer (POM) yang terkait. Dalam hal ini KontraS menduga kuat adanya repetisi tipologi dan repetisi pengabaian mekanisme akuntabilitas yang belum pernah menjadi prioritas negara. Kasus Sertu Purwinanto dan turunannya tidak berdiri sendiri, kasus ini adalah rangkaian kasus persoalan akuntabilitas dan ketidaktransparan institusi dalam pengelolaan tugas dan mandat institusi.

Begitu pula dengan situasi Poso hari-hari ini. Dari hasil komunikasi yang KontraS lakukan dengan beberapa organisasi masyarakat sipil lokal di Poso, diketahui bahwa terdapat rencana yang sedang berjalan untuk melakukan Latihan Perang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat, gabungan 3 matra: Kopassus - Kostrad (AD), Marinir - Kopaska (AL) dan Paskhas (AU). Latihan berlangsung sejak 22 Maret hingga 15 April mendatang. Nampaknya operasi ini merujuk pada Perpres No. 10/2009 tentang Organisasi TNI, Pasal 45 tentang Pasukan Pemukul Reaksi Cepat. Diketahui pula terdapat 3.322 personel TNI yang diturunkan di beberapa titik wilayah: Desa Tangkura (Poso Pesisir Selatan), Desa Tambarana (Poso Pesisir Utara) dan Pegunungan Biru Tamanjeka.

Pada situasi yang bersamaan Polda Sulawesi Tengah saat ini menggelar operasi ‘Camar Maleo 2015’ untuk membekuk jaringan Santoso dan Mujahidin Indonesia Timur. Dari pemantauan, diketahui terdapat ribuan personel yang diturunkan, dengan estimasi: 600 personel Brimob Kelapa Dua, dan 400 personel dari jajaran Polda Sulteng, seperti Polres Poso, Parigi Moutong, Tojo Unauna, Morowali, dan Sigi. Operasi ini berlangsung mulai 26 Januari sampai 26 Maret 2015.

KontraS kembali mempertanyakan, sudahkah publik Poso mengetahui rencana operasi militer yang sudah berjalan selama 2 hari lamanya ini? Sudahkah publik Indonesia mengetahui ada gelar pasukan dalam angka fantastis terjadi di Indonesia? Mengapa dalam reorganisasi TNI tidak memprioritaskan unsur akuntabilitas yang sudah sepatutnya diprioritaskan Negara? KontraS mendapatkan informasi dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sipil (LPMS) bahwa dari operasi yang berjalan warga belum mendapatkan jaminan rasa aman. Operasi militer ini potensil mengorban hak-hak publik: mata pencaharian, rasa aman dan hak-hak lain yang saling tergantung satu sama lain. Publik yang tidak dapat mengakses mekanisme UU No. 31/1997 tentang Peradilan Militer adalah kelemahan yang tidak berhasil dipotret oleh Negara dalam rencana reorganisasi TNI yang tengah menjadi diskursus politik dan keamanan hari-hari ini.

Ketiga, TNI dan peran sosialnya. Sudah menjadi rahasia publik Joko Widodo nampaknya tidak berhasil membuat prioritas kebijakan dalam melakukan tata kelola sektor keamanan. Akhir tahun lalu, kita mengetahui bahwa setidaknya 55,000 Bintara Pembina Desa (Babinsa) tengah diturunkan untuk mengambil peran sosial yang amat dekat dengan kehidupan warga. Fungsi penyuluhan pertanian yang seyogyanya dilakukan oleh Kementerian Pertanian kemudian bergeser menjadi bagian dari Operasi Militer Selain Perang (OMSP) tanpa diketahui titik urgensinya dari sudut kebijakan dan prioritas negara. KontraS juga mengetahui bahwa terdapat 9 bentuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh TNI di tengah masyarakat: mulai dari pengamanan bentrok warga, pilkada, mediasi konflik sosial dan lain sebagainya; tapi kita juga mengetahui keterlibatan TNI tidak jelas rujukan dan landasan hukumnya.

KontraS memandang apabila reorganisasi TNI tidak berhasil menyentuh isu-isu penempatan strategis prajurit di dalam struktur komando yang sesuai dengan UU No. 34/2004 tentang TNI maka reorganisasi TNI adalah sebuah kesia-siaan. Ditambah dengan rencana penghidupan posisi dan jabatan Wakil Panglima yang sekali lagi menurut KontraS tidak akan efektif dalam mendorong reorganisasi institusi dari hulu ke hilir: pembinaan, strategi pertahanan dan keamanan. Dinamisasi yang diharapkan hadir justru tidak akan terwujud, akibat lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden Joko Widodo -selaku Panglima Tertinggi Tentara Nasional Republik Indonesia tidak mampu menggunakan kepemimpinannya secara strategis.

Untuk membungkus catatan pendek ini, KontraS ingin menilik kembali agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Nasional (2015-2019) yang juga menunjukkan titik tekannya pada agenda Indonesia yang aman dan damai. Titik tekan ini kemudian akan berujung pada pembahasan RUU Keamanan Nasional yang belum melihatkan wujud humanismenya. KontraS khawatir, figur Widodo yang lemah dan pada agenda keamanan nasional akan strategis untuk dimanfaatkan pihak-pihak yang potensial menyalahgunakan posisi dan legitimasi eksekutif di masa depan.

Jakarta, 24 Maret 2015

Haris Azhar, MA - Koordinator KontraS
Putri Kanesia, SH - Kepala Divisi Pemantauan Hak-Hak Sipil dan Politik
Puri Kencana Putri, MA - Kepala Biro Riset
Adrian Budi Sentosa - Kepala Biro Pemantauan dan Investigasi

Lampiran: Pemantauan Kegiatan Sosial-Politik TNI Januari s/d Juli 2013



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,442 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org