Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tangkap dan Adili Anggota Polres Samarinda Pelaku Penyiksaan Anak di Bawah Umur hingga Tewas

Tgl terbit: Jumat, 08 Mei 2015

Tangkap dan Adili Anggota Polres Samarinda Pelaku Penyiksaan Anak di Bawah Umur hingga Tewas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak Kapolri untuk segera melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur yang terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan kematian dalam proses pemeriksaan di kantor Polresta Samarinda pada tanggal 16 Oktober 2011 lalu. Adapun korban Sdr. Rahmadan Suhuddin [saat ditangkap masih berusia 16 tahun] dan 6 [enam] orang rekannya tersebut dituduh terlibat pencurian kendaraan bermotor oleh Anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda.

Diduga sebanyak 9 [sembilan] orang Anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda secara bersama-sama melakukan penyiksaan terhadap korban di ruang Opsonal Mapolresta Samarinda hingga korban muntah-muntah lalu tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Meski kemudian proses hukum terkait pengungkapan meninggalnya korban Rahmadan Suhuddin telah dilakukan, namun hanya 1 [satu] orang Anggota Polres Samarinda yang dikenakan proses pidana sedangkan 8 [delapan] orang lainnya diproses secara kode etik. Padahal dalam Putusan Pengadilan Negeri Samarinda dan Putusan Kasasi terkait dengan perkara korban, secara jelas diterangkan bahwa penyebab tewasnya korban adalah akibat tindak penyiksaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda.

Selain itu, kami menduga bahwa telah terjadi beberapa kejanggalan yang sengaja dilakukan oleh pihak penyidik sejak awal pemeriksaan terhadap pengungkapan kasus kematian korban di Polresta Samarinda, diantaranya:

Pertama, Dalam laporan Polisi Nomor: TBL/1190/X/2011/Resta Smd tertanggal 18 Oktober 2011, pihak penyidik pada mulanya hanya menyangkakan pelaku dengan pasal 170 KUHP Subs 351 KUHP namun tidak memasukkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengingat korban pada saat meninggal dunia masih dibawah umur. Namun setelah 10 [sepuluh] kali dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Samarinda, akhirnya penyidik mau memasukkan ketentuan UU Perlindungan Anak untuk menjerat pelaku.

Kedua, Pihak Penyidik hanya membebankan tindak kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama kepada 1 [satu] orang tersangka saja, yaitu M. Anwar [anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda]. Sementara 8 [delapan] orang lainnya hanya dijadikan sebagai saksi meski terbukti turut melakukan penyiksaan terhadap korban. Hal ini dibuktikan dalam Berita Acara Pemeriksaan [BAP] pelaku M. Anwar yang tidak menyertakan ketentuan Pasal 55 ayat [1] KUHP tentang Penyertaan Tindak Pidana.

Ketiga, Pihak Penyidik tidak memasukkan keterangan saksi AS dan LB [rekan korban yang juga ditangkap bersama-sama dengan korban] yang melihat secara langsung peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh 9 [sembilan] orang anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda tersebut terhadap korban, meski para saksi telah menyampaikan testimoninya. Penyidik juga mengancam para saksi untuk tidak hadir saat rekonstruksi peristiwa.

Keempat, Pihak Penyidik menyampaikan bahwa kematian korban dikarenakan korban jatuh dari motor akibat over dosis minuman keras.

Adanya kejanggalan dalam proses hukum diatas, menunjukkan bahwa masih ada diskriminasi dan ketidakkeseriusan aparat penyidik dalam melakukan pengungkapan terhadap kasus praktik penyiksaan, khususnya jika pelakunya merupakan anggota POLRI sendiri. Apalagi jika para pelaku kemudian hanya dikenakan mekanisme internal atau pemberian sanksi administratif, seperti sidang kode etik yang justru cenderung melegalkan impunitas terhadap pelaku penyiksaan, dan sewaktu-waktu dapat dijadikan senjata untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap anggota yang dianggap tidak loyal terhadap institusi seperti kasus kriminalisasi terhadap Novel Baswedan yang kembali diungkap baru-baru ini.

Terkait dengan hal tersebut diatas, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak :

Pertama, Kapolri untuk segera menangkap dan melakukan pemeriksaan terhadap 8 [delapan] orang anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda lainnya yang telah terbukti melakukan penyiksaan terhadap Alm Sdr. Ramadhan hingga menyebabkan korban meninggal dunia;

Kedua, Kapolri RI dan Kapolda Kalimantan Timur untuk melakukan proses pidana terhadap pelaku secara adil dan transparan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menyebabkan korban yang masih di bawah umur meninggal dunia. Selain itu Kapolri juga harus memastikan bahwa anggota Polri dalam menjalankan tugas-tugas pemolisiannya tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan aturan hukum lain yang berlaku;

Ketiga, Ombudsman RI, Komnas HAM dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia [KPAI] sebagai Lembaga Pengawas Eksternal untuk turut melakukan pemantauan terhadap proses pemeriksaan hukum terhadap anggota Opsonal Jatanras Polresta Samarinda yang terbukti telah melakukan penyiksaan terhadap korban hingga tewas.

Jakarta, 08 Mei 2015
Badan Pekerja KontraS,

Putri Kanesia - Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik
Arif Nurfikri - Staf Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik

Lampiran [Kronologi Kasus Kematian Rahmadan_Samarinda.pdf]

 



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,460 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org