Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
17 Tahun Peristiwa Trisakti 1998: Negara Tidak Boleh "Cuci Tangan"

Tgl terbit: Selasa, 12 Mei 2015

17 Tahun Peristiwa Trisakti 1998: Negara Tidak Boleh "Cuci Tangan"

17 Tahun peristiwa Trisakti negara masih gagal memberikan keadilan. Hasil Penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi dan Semanggi II [TSS] menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran HAM beratdalam peristiwa Trisakti.  Dalam peristiwa ini 4 [empat]  orang korban meninggal, 4 Orang luka tembak, ratusan mengalami luka – luka akibat pemukulan. Sampai dengan saat ini tidak ada itikad dan langkah hukum yang memadai dari Jaksa Agung untuk melakukan penyelidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM. Sementara DPR RI dengan berbagai alasan politisnya tidak juga menggunakan kewewenanganya untuk merekomendasikan Presiden mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc untuk peristiwa TSS.

Presiden Jokowi dalam janji kampanyenya pada saat Pemilihan Presiden [2015] melalui Visi Misi-nya menyebutkan akan menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM berat masa lalu "secara berkeadilan". Janji tersebut masih jauh "panggang dari api" karena tidak ada kejelasan kapan kasus – kasus pelanggaran HAM berat yang terhambat di Kejaksaan Agung, termasuk peristiwa Talangsari 1998 akan disidik oleh Jaksa Agung, dan kapan Presiden Jokowi akan mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc. 

Pembentukan sebuah Tim Tehnis dibawah Kejaksaan Agung masih belum mampu menjawab penyelesaian secara komprehensif dan akuntabel apabila pendekatan yang digunakan hanya pendekatan rekonsiliasi tanpa mempertimbangkan  akses keadilan dan pengungkapan kebenaran dan pemulihan bagi para korban.

Oleh karenanya Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] mendesak:

Pertama, Presiden Jokowi memastikan bahwa Tim Tehnis dibawah Kejaksaan Agung bekerja sesuai dengan mandat dan kewenanganya, bukan sebaliknya Tim ini justru menjadi alat cuci tangan negara untuk menutup akses keadilan, kebenaran dan pemulihan atas kasus TSS dan kasus – kasus pelanggaran HAM berat lainnya.

Kedua, Jaksa Agung segera melakukan fungsi dan kewajibannya untuk melakukan penyidikan atas peristiwa Trisakti 1998, sebagaiman mandat dalam pasal 21 UU No 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Ketiga, DPR RI segera menggunakan kewenangannya mengusulkan kepada Presiden untuk segera mengeluarkan Keppres Pembentukan Pengadilan HAM ad hoc kepada Presiden, sebagaimana dimandatkan dalam pasal 43 ayat [2] UU 26 Tahun 2000.

Jakarta, 12 Mei 2015
Badan Pekerja KontraS

 

Yati Andriyani
Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS

Lampiran [Kronik Penyelesaian Kasus Trisakti-Semanggi I dan II]
Contact Person;
Feri Kusuma: 085370508497
Wara Aninditari [Ayas] 082261276363

 




Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,604 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org