Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
17 Tahun Reformasi Tanpa Keadilan dan Kepastian Hukum; Uji Materil atas Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ke Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Impunitas

Tgl terbit: Kamis, 21 Mei 2015

Pernyataan Sikap KontraS

17 Tahun Reformasi Tanpa Keadilan dan Kepastian Hukum
Uji Materil atas Pasal 20 ayat (3) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ke Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Impunitas

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai rentetan pemerintahan dalam 17 tahun teakhir telah gagal memberikan kepastian hukum kepada para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Negara belum menunjukkan komitmennya, dalam mengisi 17 tahun masa transisi keadilan, dengan agenda-agenda penyelesaian pelanggaran HAM yang berat sebagaimana dijanjikan dalam TAP MPR, UUD dan Berbagai UU. 

Sejak awal reformasi berbagai kebijakan negara justru menunjukkan ketiadaan preseden hukum dan lemahnya political will pemerintah dalam mengupayakan penuntasan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Akibatnya justru berbagai pelanggaran ham berulangan terjadi pada masa-masa transisi politik. 

Untuk itu, dalam momentum 17 tahun reformasi, KontraS [sebagai kuasa hukum] dan perwakilan keluarga korban pelanggaran HAM yaitu Paiaan Siahaan dan Ruyati Darwin, melakukan gugatan [Judicial Review] ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini berupa meminta penafsiran MK atas pasal 20 ayat 3 UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM,  “Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyelidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut” dan penjelasan pasal tersebut yang berbunyi: “dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kurang lengkap” adalah belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan” 

Kami menilai, frasa “…kurang lengkap.. dst” yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi salah satu pemicu terjadinya impunitas. Selama 13 tahun lamanya, Jaksa Agung menggunakan Pasal tersebut sebagai dalih tidak dapat menindaklanjuti berkas hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan. Frasa ini jugalah yang memicu terjadinya drama bolak-balik berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM.

Dengan pengalaman ping-pong berkas antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, telah mengakibatkan kerugian pada para korban dan keluarganya, baik secara konstitusional berupa hak atas keadilan maupun kerugian materil dan immateril, yang semuanya  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945—khususnya Pasal 28D ayat (1), 28 H ayat (2) dan 28I ayat (2). 

Tujuan dari tindakan hukum ini adalah untuk mengupayakan adanya proses hukum atas kasus pelanggaran HAM yang berat. Ketiadaan proses hukum yang masih diperlihara oleh Pemerintahan hari ini adalah memelihara kekebalan hukum para penjahat kemanusiaan, dan situasi ini sama dengan kejahatan itu sendiri. Semoga MK bisa menjadi bagian dari perjuangan mencari keadilan ini. 

Jakarta, 21 Mei 2015
Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar
Koordinator KontraS



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,355 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org