Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Komnas HAM Mandatmu Untuk Penyelidikan, Bukan Aktif Mendukung dan Promosi Komisi Rekonsiliasi yang tidak Akuntabel

Tgl terbit: Selasa, 26 Mei 2015

Pernyataan Sikap
Komnas HAM Mandatmu Untuk Penyelidikan,
Bukan Aktif Mendukung dan Promosi Komisi Rekonsiliasi yang tidak Akuntabel

Korban dan keluarga korban pelanggaran HAM yang berat mengecam tindakan dan sikap Komnas HAM periode 2012 - 2017 yang terlibat aktif dalam inisiatif dan partisipatif pembentukan komisi rekonsiliasi yang digagas oleh pemerintah baru baru ini. Kami memandang, Komisi Rekonsiliasi ini tidak lebih dari upaya untuk melanggengkan impunitas, karena Komisi Rekonsiliasi tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas kedudukannya dalam ruang hukum di Indonesia, dan tidak jelas target dan capaiannya. Sebaliknya ide dan inisiatif tersebut adalah bukti bahwa Komnas HAM turut andil dalam menyederhanakan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dengan saling memaafkan tanpa akuntabilitas.

Inisiatif dan keterlibatan Komnas HAM dalam mendorong Komisi Rekonsiliasi telah mengacaukan penegakan hukum di Indonesia. Mandat penyelidikan yang diberikan oleh Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, telah disalahgunakan untuk kepentingan kompromi politik dengan ikut mendorong rekonsiliasi kasus- kasus pelanggaran HAM berat.

Komisioner Komnas HAM periode ini, menyepelekan hasil kerja keras para komisioner periode sebelumnya, yang telah bersusah payah melakukan penyelidikan. Komnas HAM juga tidak menghargai besaran anggaran negara yang telah dikeluarkan untuk proses penyelidikan kasus kasus pelanggaran ham yang berat. Disamping itu, Komnas HAM periode ini juga telah menyakiti perjuangan korban yang telah bertahun-tahun mendesak proses hukum.

Kami menegaskan bahwa seharusnya, Komnas HAM periode ini membela hasil kerja Komnas HAM pada periode-periode sebelumnya yang telah menghasilkan dokumen hukum berupa kesimpulan dan rekomendasi terhadap kasus pelanggaran HAM berat.
Untuk itu, kami menolak keras sikap dan pernyataan Komnas HAM  yang mendukung dibentuknya Komite Rekonsiliasi di bawah Jaksa Agung RI, karena tindakan ini merupakan bentuk pelarian Komnas HAM yang tidak mampu membela hasil kerja Komnas HAM pada periode-periode sebelumnya.

Sikap tersebut jelas menunjukkan bahwa Komnas HAM sudah tidak lagi memiliki semangat penegakan hukum dan berpihak pada kepentingan para korban.

Oleh karena itu, mencermati situasi dan kondisi tersebut diatas, kami mendesak:


Pertama, Presiden Joko Widodo untuk tidak menunda pembentukan Keputusan Presiden terkait pembentukan Pengadilan HAM ad Hoc dan Instruksi Presiden kepada Komnas HAM dan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Kedua, Komnas HAM RI untuk tetap menjalankan fungsi dan kewajibannya dalam melakukan penyelidikan dan mengupayakan dilakukannya penyidikan sesuai dengan ketentuan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Ketiga, Komnas HAM RI harus segera menghentikan keikutsertaan dan inisiatif mendorong pembentukan komisi rekonsiliasi, yang berpotensi menjadi impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM yang berat

Keempat, Komnas HAM RI harus mengambil inisiatif lebih, dalam mencari solusi atas kebuntuan proses hukum penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat, diantaranya dengan melakukan komunikasi yang efektif dan intensif dengan institusi terkait, seperti Kejaksaan Agung RI, DPR RI dan Presiden RI.

Jakarta
26 Mei 2015

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Paguyuban Mei 1998, Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP 65), Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (LPR-KROB), Paguyuban Keluarga Korban Talangsari Lampung (1989), Ikatan Korban dan Keluarga Korban Tanjung Priok 1984 (IKKAPRI), Keluarga Korban Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998, Keluarga Korban Semanggi II, (pak widodo) dan Korban Peristiwa 1965/1966



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,492 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org