Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hari Penghilangan Paksa Internasional: Presiden Jokowi, Segera Cari dan Kembalikan Kawan Kami!

Tgl terbit: Minggu, 30 Agustus 2015

Hari Penghilangan Paksa Internasional :

Presiden Jokowi, Segera Cari dan Kembalikan Kawan Kami!

 

30 Agustus pada setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Anti Penghilangan Paksa Internasional.  Peringatan ini ditujukan untuk mengingatkan publik akan nasib orang-orang yang ditahan, disiksa bahkan dibunuh di suatu tempat, tanpa sepengetahuan keluarga dan/atau kuasa hukum mereka.

 

Fenomena praktik Penghilangan Paksa  di dunia masih terus berlangsung.Hingga saat ini, sebanyak 53.986 kasus dari 84 negara telah dilaporkan kepada Kelompok Kerja PBB untuk Penghilangan Paksa (UNWGEID) sejak 1980-2012 (lihat Laporan UNWGEID 2013 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G13/104/18/PDF/G1310418.pdf?OpenElement) dan meningkat sebanyak 419 kasus menjadi 54.405 kasus dari 88 negara dalam kurun waktu 2012-2014 (Laporan UNWGEID 2014 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/099/81/PDF/G1409981.pdf?OpenElement). Angka tersebut hanya berdasarkan kasus yang dilaporkan kepada UNWGEID, sehingga tidak menutup kemungkinan jumlah penghilangan paksa yang terjadi di seluruh dunia jauh melebihi itu.

 

Di Indonesia, praktik penghilangan paksa diantaranya terjadi pada 7 dari 10 kasus pelanggaran HAM berat yang telah diselidiki Komnas HAM, yakni dalam Tragedi 1965, Petrus 1982-1985, Tanjung Priok 1984, Talangsari 1989, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Timor Timur 1999,serta peristiwa Wasior 2001-2002. Penghilangan paksa juga  terjadi pada masa konflik di Aceh (1989-2005) dan Papua (penghilangan paksa Aristoteles tahun 2001).

 

Sampai dengan saat ini, negara masih bungkam atas kasus – kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi. Presiden Jokowi sejauh ini hanya memberikan janji melalui Visi Misi saat Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Nawacita yang menegaskan akan menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk Penghilangan Paksa 1997-1998 secara berkeadilan.

 

Presiden Jokowi, harusnya tidak (lagi) hanya mengumbar janji untuk menyelesaikan kasus – kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu, termasuk Penghilangan Paksa 1997-1998, payung hukum dan kapasitas politik yang ada telah cukup memadai untuk segera Presiden membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc, membentuk tim pencarian dan menemukan korban yang masih hilang, dan memberikan pemulihan bagi korban dan keluarganya(Rekomendasi DPR RI 2009). Terutama dalam hal ini, publik tentu masih ingat dengan pernyataan presiden Jokowi bahwa “yang hilang (diculik) harus dicari” mestinya segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata.

 

Pemerintah Indonesia juga memiliki kewajiban untuk terlibat aktif dalam mendorong penghentian praktik penghilangan paksa di dunia, diantaranya dengan segera meratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Setiap Orang dari Tindakan Penghilangan Orang secara Paksa yang telah ditandatangani pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri pada 27 September 2010. Langkah ini sejalan dengan posisi pemerintah yang kembali terpilih Anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2015-2017.

 

Jakarta, 30 Agustus 2015

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,256 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org