Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia



Tgl terbit: Senin, 19 Oktober 2015

Pemerintahan Jokowi Tidak Akuntabel dalam Hak Asasi Manusia

 

Pada 20 Oktober 2015, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki periode 1 tahun, sejak dilantik pada 20 Oktober 2014. Dalam kesempatan ini, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebagai organisasi advokasi dibidang Hak Asasi Manusia memberikan catatan, sebagai tolok ukur sejauh mana kinerja pemerintah, khususnya dalam bidang pemenuhan, perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai kewajiban Presiden Widodo, yang diatur dalam Konstitusi Indonesia, UUD 1945.[1]

Sejauh ini, pasaka 1 tahun kekuasaannya, Pemerintahan Presiden Widodo telah melahirkan sejumlah dokumen yang memuat materi dibidang HAM, sebut saja Nawacita, kemudian agenda HAM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; maupun dokumen yang terkait langsung dengan isu HAM yaitu [pengesahan] Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Sayangnya, sepanjang setahun terakhir, kami menemukan sejumlah bukti, fakta dan indikator bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menunjukkan kegagalan dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Dokumen-dokumen diatas, ternyata tidak mampu memberikan kontribusi bagi jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia. Tercatat, setahun pertama pemerintahan Presiden Widodo masih marak terjadi beragam pelanggaran HAM, bahkan meningkat; adanya ancaman terhadap pembela HAM/Anti Korupsi, baik dalam bentuk kekerasan maupun dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan. Demikian pula masih terjadi pemidanaan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, pelarangan berkumpul, kekerasan dalam proses hukum [penyiksaan, operasi anti narkoba, dll]. KontraS juga mencatat maraknya angka kekerasan, perampasan tanah, dan kerusakan lingkungan disektor tambang dan perkebunan. Lebih jauh lagi, kekerasan dan beragam bentuk pelanggaran HAM makin marak terjadi di Papua. [Lihat Lampiran: Ringkasan kondisi pelanggaran HAM]

Salah satu hal yang menjadi perhatian kami adalah penanganan hukum [sebagai bentuk tanggung jawab negara] yang buruk dari semua kasus-kasus yang terjadi. Hampir dari semua kasus berujung pada ‘absensi proses hukum’, atau kalau pun ada, proses hukum yang tidak menyentuh aspek keadilan dan akuntabiltas, serta lebih menguntungkan pelaku. Dari sisi hak ekonomi dan sosial, hal ini jelas terlihat bagaimana negara dan Presiden lebih sering bicara dan bekerja pada investasi, bahkan sampai ke Timur Tengah, tapi nyaris tidak berbicara soal keselamatan warga, kasus pembunuhan Salim Kancil di Jawa Timur, sebagai contoh.

Diskursus di media lebih dipilih daripada upaya yang resmi lewat kebijakan dan pengadilan. Salah satu kasus yang sangat konkrti adalah Pemerintahan Presiden Widodo tidak memiliki keberpihakan kebijakan terhadap penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya tujuh kasus yang saat ini masih tertahan di Kejaksaan Agung RI. Jaksa Agung berkali-kali membuat pernyataan yang tidak berpihak pada korban dan penegakan hukum, namun disisi lain, tidak memiliki rumusan yang jelas dan tertulis mengenai upaya penegakan hukum atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Contoh lain adalah kasus Munir.

Kacamata performa setahun ini, berujung pada makin kuatnya pada sejumlah Aktor-aktor yang memiliki catatan pelanggaran HAM, sebut saja Militer, Polisi, Pebisnis. Selain Polisi yang makin bringas memidanakan warga sipil dan aktifis-aktifis, Militer pun tak ketinggalan agresif ekspansi pada ranah-ranah sipil, menjadi penjaga bandara, instruktur ‘Keluarga Berencana’, dll. Bahkan Kementerian Pertahanan mengagendakan “wajib militer” gaya baru dengan nama “Bela Negara”.

Situasi diatas jelas bahwa Pemerintahan Jokowi lemah dalam soal penegakan hukum HAM dan menguntungkan aktor-aktor lama dan pebisnis. Pada akhirnya kami ingin sampaikan bahwa Nawacita masih menjadi mimpi di siang bolong. RPJMN hanya menjadi dokumen untuk mendasari rapat-rapat birokrat saja tanpa hasil yang jelas, baik kebijakan maupun aksi.

Kedepan kami mengkhawatirkan pelanggaran HAM makin agresif terjadi, proses hukum lemah dan terus mengedepankan simbol-simbol belaka, seperti memberikan Grasi pada Eva Bande dan 5 tahanan politik Papua. Sekali lagi, disaat bersamaan, situasi Papua masih runyam, aktifis agraria dan lingkungan masih menggantung nyawa diujung leher mereka.

Hormat kami,

 

Jakarta, 19 Oktober 2015

 

Badan Pekerja KontraS

Haris Azhar

Koordinator

 

 

Ringkasan Pelanggaran HAM di Era Jokowi

 

I. Buruknya perlindungan hak sipil dan politik

Sebagai negara yang telah meratifikasi beberapa instrumen utama HAM yang menjamin perlindungan hak sipil dan politik, yakni Kovenan internasional hak sipil dan politik, dan Konvensi anti penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, pemerintah memiliki kewajiban melekat untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak sipil politik terhadap seluruh warga negara tanpa terkecuali. Terlebih, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menjalankan rekomendasi Komite HAM PBB pada 2013. Namun demikian, setahun terakhir KontraS mencatat dan mendokumentasikan beberapa persoalan sebagai berikut:

A. Penyiksaan masih menjadi pola. Setahun terakhir penyiksaan dan tindakan merendahkan martabat kemanusiaan masih menjadi persoalan serius, dimana Kepolisian RI, petugas sipir penjara dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mendominasi sebagai pelaku. Tercatat, POLRI telah melakukan 35 tindakan penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya, sedangkan petugas sipir penjara sebanyak 15 kasus, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 9 kasus. KontraS juga mencatat sebanyak 25 hukuman cambuk dilakukan oleh aparat Pemda Aceh. Sementara jumlah korban tewas akibat praktik penyiksaan sebanyak 16 orang, korban luka-luka sebesar 262 orang,7 orang terkena dampak lainnya, yakni pelecehan seks, intimidasi dan beragam bentuk pelanggaran hak lainnya.

B. Pelaksanaan hukuman mati. Presiden Widodo, melalui Kejaksaan Agung sepanjang Januari hingga Mei 2014 telah melaksanakan eksekusi hukuman mati terhadap 14 orang terpidana mati, dimana 12 diantaranya adalah warga negara asing dan 2 orang WNI. Ditahun yang sama yakni Desember 2014, Presiden Widodo telah menolak 64 grasi yang diajukan oleh terpidana mati. Hingga saat ini kita tidak pernah tahu apa sebenarnya alasan presiden menolak grasi tersebut, dan apakah presiden telah mempelajari, atau membaca ke-64 kasus tersebut? Sampai saat ini tidak jelas. Penerapan hukuman mati juga terjadi terhadap anak dibawah umur, yakni Yusman Telaumbanua (16) oleh Kepolisian RI di Nias.

C. Situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan. Meski secara kuantitas eskalasi pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas beragama dan berkeyakinan tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, namun bukan berarti di era Presiden Widodo tidak ada catatan kritis terkait ini. Setahun terakhir, KontraS mencatat setidaknya terjadi 10 kasus pelanggaran HAM terhadap hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Pola dan bentuknya masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni pelarangan, perusakan dan penutupan tempat ibadah, intimidasi, ancaman terhadap ibadah keagamaan atau aliran kepercayaan, dan pembiaran aparat kepolisian masih terjadi.

Beberapa kasus menonjol diantaranya sebut saja peristiwa pembakaran Masjid di Tolikara yang berujung pada penembakan jamaah gereja Gidi, kasus ini juga tidak dapat dilepaskan dari lambannya respons kepolisian setempat terhadap potensi bentrok yang sebelumnya sudah diinformasikan.[4] Kasus menonjol lainnya adalah penutupan rumah ibadah Ahmadiyyah di Tebet, Jakarta Selatan, dan kasus yang baru saja terjadi adalah penyerangan, perusakan dan pembakaran geraja di Singkil Aceh. Kasus ini tidak terlepas dari kebijakan diskriminatif Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil terkait rencana pembongkaran gereja yang menimbulkan penyerangan dan pembakaran gereja oleh massa intoleran.[5] Tidak hanya itu, setahun pemerintahan Presiden Widodo juga tidak mampu menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditinggalkan pemerintah terdahulu, diantaranya persoalan relokasi jamaah Syiah, Ahmadiyyah di NTB, hingga tidak adanya keberanian meninjau peraturan-peraturan diskriminatif yang masih berlaku hingga kini.

D. Kriminalisasi Ekspresi. Kebebasan berekspresi menjadi tema yang sangat penting belakangan ini, mengingat setahun terakhir dibawah pemerintahan Presiden Widodo telah terjadi pelanggaran HAM terhadap hak ekspresi. Secara umum pola pelanggaran HAM terdiri dari pembatasan, kriminalisasi hingga respons berlebih dilakukan aparat kepolisian terhadap ekspresi yang dinilai menghina kewibawaan presiden. Lebih dari itu, negara juga terkesan membiarkan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh ormas atau preman.

Dari pemantauan KontraS, setahun terakhir setidaknya tercatat 12 kasus menonjol pelanggaran HAM terhadap hak atas ekspresi sepanjang setahun terakhir. Beberapa contoh dari angka tersebut diantaranya pembubaran paksa pemutaran film Senyap di beberapa kota, misal di Padang, Surabaya dan juga di beberapa kampus yang terjadi pada kurun Februari hingga April 2015. Dalam kasus ini, tidak ada tindakan tegas dari aparat kepolisian untuk menindak penyerang maupun untuk melindungi kelompok yang diserang.

Sementara diluar angka 12 diatas, khusus untuk aksi demonstrasi merespons kebijakan Presiden Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi, KontraS mencatat telah terjadi 48 aksi demonstrasi berbuntut kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Sejumlah pelanggaran tersebut dalam bentuk, antara lain; pembubaran paksa, bentrokan, penganiayaan, intimidasi, pengerusakan, penangkapan, hingga penembakan demonstran.[6]

Respons berlebihan juga ditunjukkan oleh aparat kepolisian dalam menindak ekspresi yang dianggap “kebablasan”, misal dalam kasus penangkapan Muhammad Arsyad, pada bulan Oktober 2015, beberapa hari setelah Presiden Widodo dilantik. Meski akhirnya presiden memaafkan Arsyad, penangkapan yang dilakukan oleh Mabes Polri cenderung “show of force”, mencari sensasi dan diskriminatif dalam menegakkan hukum, mengingat banyak kasus lain yang dilaporkan ke polisi sangat lamban bahkan tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian.[7]

Disisi yang lain, pembatasan terhadap ekspresi juga terjadi secara ekstrim, sebut saja maraknya tindakan pembubaran paksa dan penangkapan mahasiswa di Papua dalam serangkaian aksi damai yang dilakukan pada April 2015. Tidak kurang 200 mahasiswa ditangkap setelah kepolisian setempat melakukan pembubaran paksa. Contoh kasus lainnya terjadi di Karawang, Jawa Barat, ketika polisi membubarkan paksa aksi damai yang dilakukan 1200 petani lokal, bahkan beberapa petani mengalami luka-luka akibat peluru karet.[8]

 

II. Pelanggaran HAM disektor tambang dan perkebunan

Tambang dan perkebunan saat ini menjadi isu yang cukup serius, karena pelanggaran HAM disektor ini kerap terjadi. Isu pelanggaran HAM yang kerap terjadi adalah perampasan tanah, baik dilakukan oleh negara maupun korporasi tambang dan perkebunan. 

Terkait kebijakan disektor tambang dan perkebunan, Presiden Widodo ternyata tetap melanjutkan kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang sebelumnya telah diwariskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akibatnya konflik agraria dan pertambangan tetap tidak terhindarkan, celakanya pemerintahan Presiden Widodo, meski memiliki Kementrian yang khusus menangani sektor agraria, namun belum mampu menciptakan mekanisme penyelesaian konflik agraria dan pertambangan yang akuntable. Tercatat setahun terakhir telah terjadi setidaknya 15 kasus menonjol disektor tambang dan perkebunan, yang menarik perhatian publik dan media nasional.

Adapun pola atau bentuk pelanggaran HAM disektor ini diantaranya pembunuhan dan perampasan kemerdekaan aktivis lingkungan dan agraria, tindakan represif aparat POLRI dan TNI terkait sengketa kepemilikan tanah, dan tindakan pembubaran paksa serta penyerangan terhadap protes atau demonstrasi yang dilakukan oleh petani dan masyarakat adat.

Beberapa contoh kasus pembunuhan dan penyerangan terhadap aktivis agraria dan lingkungan sebut saja pembunuhan aktivis lingkungan Jopi Teguh Lesmana Perangin-angin, aktivis dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).[9] Bahkan baru-baru ini kita juga dikejutkan oleh pembunuhan sadis aktivis petani anti tambang, Salim Kancil, di Desa Selok Awar-Awar, Lumajang, dan penganiayaan sadis yang dialami oleh Tosan. Bahkan sebelumnya tercatat pembunuhan sadis dilakukan oleh petugas keamanan PT WKS terhadap Indra Pelani, aktivis lingkungan di Jambi. 

Kemudian contoh maraknya pembubaran aksi damai disektor ini diantaranya pembubaran dan penyerangan aksi warga rembang oleh aparat kepolisian, hal serupa juga menimpa petani Karawang yang memperjuangkan hak kepemilikan tanah.

 

III. Penyelesaian kasus masa lalu tak menentu

Saat ini setidaknya ada tujuh kasus pelanggaran HAM berat yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM untuk dilakukan penyidikan oleh Jaksa Agung. Ketujuh kasus tersebut diantaranya Trisakti, Semanggi I dan II, Mei 1998, Penembakan Misterius 1981-1984, Talangsari 1989, tragedi 1965-1966, Wasior Wamena 2001-2003 dan penghilangan aktivis 1997-1998. 

Meski diawal, melalui Nawacita, Presiden Wiodo berjanji akan memprioritaskan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, namun hingga setahun terakhir tidak ada langkah konkrit yang menunjukan keseriusan pemerintah, khususnya penyelesaian terhadap tujuh kasus pelanggaran HAM berat masa lalu tersebut.

Sebaliknya, presiden justru terkesan membiarkan institusi-institusi penegak HAM, seperti Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, berjalan tanpa arah, tidak ada upaya untuk mencari solusi terhadap kasus yang terhenti di Kejaksaan Agung, justru sebaliknya presiden membiarkan Kejakaan Agung dan Komnas HAM mengambil inisiatif untuk membentuk komisi rekonsiliasi (belakangan berubah menjadi komisi pengungkapan kebenaran), yang mana inisiatif tersebut telah menyalahi mandat kedua institusi tersebut sebagai lembaga penyelidik, penyidik dan penuntut perkara pelanggaran HAM berat.[10]

 

IV. Tidak ada reformasi di sektor keamanan

Reformasi sektor keamanan (RSK) adalah mandat reformasi yang kemudian termanifestasi dalam konstitusi dan peraturan perundangan untuk membuat aktor-aktor keamanan dan pertahanan menjadi lebih profesional dan jauh dari praktik yang melawan hukum dan melanggar HAM. Hal ini mengingat sejarah panjang republik ini, dimana aktor keamanan menjadi aktor dominan dalam setiap praktik pelanggaran HAM yang terjadi diberbagai aspek.

Namun sayang, pemerintahan Presiden Widodo, tidak memiliki agenda yang jelas terkait reformasi sektor keamanan. Untuk TNI, dibawah pemerintahan Presiden Widodo, TNI justru “digiring” semakin jauh memasuki wilayah-wilayah yang notabene tidak diatur bahkan dilarang oleh UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, misalkan lahirnya 31 MoU TNI dengan berbagai kementrian dan swasta. MoU ini dilakukan dengan dalih melakukan operasi militer selain perang (OMSP), TNI kini mulai masuk dan terlibat dalam ranah sipil dan menjalankan fungsi keamanan dengan pijakan MoU tersebut. Sayangnya, otoritas sipil baik itu pemerintah dan parlemen tidak melakukan koreksi dan evaluasi terhadap semua MoU yang ada. MoU ini akan semakin menyandera profesionalitas TNI sebagai alat pertahanan negara, sebaliknya situasi ini akan mengembalikan TNI pada masa lalu, yakni terjebak pada pusara politik dan bisnis.[11]

Kebijakan kontroversial lainnya yang dikeluarkan pemerintaha Presiden Widodo adalah baru baru ini, Kementrian Pertahanan justru melahirkan kebijakan kontroversial tentang bela negara, yang mana ide ini sangat instan dan militeristik, mendefinisikan bela negara hanya dengan disiplin militer bukan pendidikan bela negara yang menyeluruh.

Sementara itu, beberapa isu krusial dari reformasi TNI justru tidak menjadi prioritas pemerintah, yakni reformasi peradilan militer dan penertiban bisnis TNI tidak tersentuh. Misalkan tindakan sewenang-wenang berupa perampasan tanah yang dilakukan oleh aparat TNI AD satuan Zipurdan Yonif 403, di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, pada 30 Juli 2015.

Sementara itu, POLRI justru menjelma menjadi institusi yang berada dalam garda terdepan memerangi upaya pemberantasan korupsi, yakni melalui kriminalisasi terhadap Bambang Widjajanto (Komisioner KPK), dan Abraham Samad (Ketua KPK), serta penyelidik KPK, Novel Baswedan, melalui skema pemidanaan yang dipaksakan. Secara keseluruhan, tercatat tidak kurang dari 51 orang telah dikriminalkan oleh Badan Reserse dan Kriminal (BARESKRIM), karena aktivitas mereka memperjuangkan pemberantasan korupsi, diantaranya komisioner Komisi Yudisial, aktivis ICW dll.

 

V. Situasi HAM di Aceh dan Papua

Aceh dan Papua adalah salah satu tolok ukur penting bagi Indonesia dalam mengarungi masa transisi demokrasi. Aceh yang berhasil keluar dari krisis dan konflik berkepanjangan, ternyata masih menyisakan banyak PR, khususnya yang termanifes dalam perjanjian Helsinki 2005. Sementara Papua adalah wilayah konflik yang tidak pernah berhenti menyajikan beragam episode pelanggaran HAM, meski saat ini telah berstatus daerah otonomi khusus.

Daerah pasca konflik Aceh, dan daerah konflik Papua, meski dijanjikan oleh Presiden Widodo dan Wapres Jusuf Kalla sebagai daerah prioritas, terlihat dari simbolisasi diawalinya kampanye pemilihan presiden 2014, oleh pasangan Jokowi – JK dari Aceh dan Papua, namun meski telah setahun Presiden Widodo memerintah, situasi HAM di kedua daerah tersebut tidak kunjung membaik.

Di Papua, kekerasan masih marak, sebut saja aksi brutal dan penembakan yang dilakukan oleh aparat TNI dan Polri di Paniai, pada 8 Desember 2014. Akibat dari peristiwa ini 5 remaja tewas, dan 17 orang lainnya mengalami luka-luka serius. Selain itu, rangkaian kekerasan serupa masih terjadi sepanjang tahun ini, yakni penembakan yang terjadi di Timika, 28 September 2015, menewaskan 1 remaja dan mencederai 4 orang lainnya. Tidak hanya kekerasan bernuansa sipil dan politik, perampasan tanah dan perusakan lingkungan juga masih terjadi, misalkan rencana pembangunan smelter pabrik semen dan pupuk di kawasan tanah adat Kamoro dan Merauke.

Sementara itu di Aceh, Nota Kesepahaman Perdamaian Helsinki 2005 yang diturunkan pada operasionalisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memang telah mengakhiri konflik panjang 29 tahun lamanya. Namun, kehadiran kesepakatan perdamaian yang telah diperingati 10 tahun lamanya ini, masih belum mampu mencerminkan rasa pemenuhan keadilan baik kepada para korban, keluarga dan publik di Aceh yang telah lama menantinya.

***

 

[1] Lihat catatan KontraS, 100 Hari Pertama Jokowi-Kalla: Mau dibawa Kemana Hak Asasi Kita?, 3 Februari 2015. Dapat diakses di http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1996

 

[2] Lihat Kompas, Presiden Pastikan Tolak Semua Grasi, 14 Februari 2015. Dapat diakses di http://nasional.kompas.com/read/2015/02/14/04000001/Presiden.Pastikan.Tolak.Semua.Grasi.Kasus.Narkoba 

 

[3] Lihat Pernyataan KontraS, Rekayasa Kasus yang berujung pada Vonis Hukuman Mati terhadap Yusman Telambuana dan Rasula Hia, 16 Maret 2015. Dapat diakses di http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2013

 

[4] Lihat pernyataan KontraS, Respons pasca pembakaran rumah ibadah,

 

[5] Lihat catatan KontraS, Hentikan Kebijakan Diskriminatif Rumah Ibadah di Aceh Singkil, 14 Oktober 2015. Dapat diakses di http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2175

 

[6] Lihat catatan KontraS, Pemantauan Demo BBM 2014: Pengamanan Demonstrasi masih melanggar HAM, 3 Desember 2014. Dapat diakses di http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=1977

 

[7] Lihat Solopos, KontraS: Penangkapan Penyebar Foto Hina Jokowi Berlebihan, 18 Oktober 2015. Dapat diakses di http://www.solopos.com/2014/10/29/penghina-jokowi-ditahan-kontras-penangkapan-penyebar-foto-hina-jokowi-berlebihan-548273

 

[8] Laporan Pemantauan KontraS dan KontraS Papua

 

[9] Pernyataan KontraS, Hentikan Arogansi Militer: Umumkan hasil Penyidikan dan Ungkap Tuntas kasus Pembunuhan Jopi, 26 Mei 2015. Dapat diakses di http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2063

 

[10] Lihat Pernyataan KontraS, Rekonsiliasi Bukan Solusi: Jaksa Agung Telah Melakukan Penyesatan Hukum, 25 Mei 2015. Dapat diakses di http://www.kontras.org/home/index.php?module=pers&id=2061, 

 

[11] Lebih lanjut lihat Siaran Pers Koalisi, MoU TNI Bentuk Kemunduran Reformasi dan Bertentangan dengan Undang-Undang, 26 Agustus 2015. Dapat diakses di http://www.imparsial.org/en/2010/mou-tni-bentuk-kemunduran-reformasi-dan-bertentangan-dengan-undang-undang.html



Kasus terkait Semanggi I 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 5,132 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org