Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya

Tgl terbit: Rabu, 04 November 2015

Segera Sahkan Aturan Pidana Mengenai Tindak Penyiksaan Dan Perbuatan Tidak Manusiawi Lainnya

 

Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan (KontraS, LBH Padang, Humanum, LBH Buton Raya, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Tindak Penyiksaan) mendesak Presiden RI dan jajarannya untuk segera merumuskan aturan pidana yang melarang tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya. Memasuki bulan November 2015, maka sudah 17 tahun sejak Indonesia meratifikasi Kovenan Menentang Penyiksaan ke dalam sistem hukum Indonesia. Dampaknya hingga saat ini angka peristiwa penyiksaan tetap saja tinggi. Menurut catatan KontraSm pada periode Juli 2014  hingga Mei 2015 saja telah terjadi 84 kasus penyiksaan di Indonesia. Selain jumlah tersebut, masih banyak kasus penyiksaan di tahun-tahun sebelumnya yang hingga kini proses hukumnya masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak 27 Oktober 2015, 15 korban dan pendamping korban penyiksaan dari berbagai wilayah di Indonesia berkumpul di Jakarta untuk menyatukan komitmennya mengadvokasi kasus penyiksaan. Selama tiga hari mereka berdiskusi mengenai situasi kasus penyiksaan di Indonesia dan menyimpulkan sebagai berikut:

  1. Aktor utama kasus penyiksaan masih dipegang oleh institusi Polri terlihat dari sebagian besa peristiwa penyiksaan dilakukan oleh Polri;
  2. Upaya melaporkan atau mengadukan kasus penyiksaan akan membuat korban atau pelapor menjadi rentan mendapat intimidasi dan kriminalisasi;
  3. Pelaporan kasus penyiksaan yang dilakukan jarang berujung pada pemberian sanksi pada pelaku atau hanya mendapat sanksi yang rendah;
  4. Belum ada aturan internal di Polri/TNI yang dapat mencegah terjadinya penyiksaan;
  5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban masih belum dapat mengakomodir kebutuhan restitusi korban, khususnya korban penyiksaan;
  6. Masih banyak masyarakat umum yang belum mengetahui ancaman tindak pidana penyiksaan dan bagaimana menghindarinya.

Terhadap kesimpulan tersebut, Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan memutuskan untuk membuat Gerakan Nasional Anti Penyiksaan yang akan diluncurkan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Ambon, Papua, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, NTT, NTB, dan DKI Jakarta. Gerakan ini juga akan berfungsi sebagai wadah bersama mengadvokasi korban-korban penyiksaan di seluruh Indonesia. Gerakan ini juga akan menjadi tempat korban-korban penyiksaan saling bertukar informasi dan pemantauan kasus-kasus penyiksaan.

 

Berdasarkan hal di atas, maka Jaringan Korban dan Pendamping Anti Penyiksaan mendesak:

Pertama, Presiden RI untuk segera merumuskan aturan hukum acara untuk memproses tindak pidana penyiksaan;

Kedua, Kapolri untuk membentuk aturan internal mengenai proses penyidikan yang dapat mencegah terjadinya tindak penyiksaan;

Ketiga, Kapolri untuk membuat mekanisme khusus dalam proses etik untuk memeriksa anggota Polri yang diduga melakukan penyiksaan;

Keempat, LPSK untuk merumuskan mekanisme khusus pengajuan restitusi bagi korban-korban tindak penyiksaan.

 

 

JARINGAN KORBAN DAN PENDAMPING ANTI PENYIKSAAN

(KontraS, LBH Padang, LBH Buton Raya, Humanum, KPKC, Somasi NTB, Piar NTT, ELSHAM Papua, Korban dan Keluarga Korban Tindak Penyiksaan)



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 975 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org