Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru

Tgl terbit: Kamis, 05 November 2015

Draft Peraturan Presiden tentang Susunan Organisasi TNI Mengancam Demokrasi

Dan Mengembalikan Peran TNI Seperti Pada Masa Orde Baru

 

Draft Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susunan Organisasi TNI telah menjadi sorotan publik. Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko mengakui bahwa draft Perpres itu sudah dibuat sejak beliau menjabat sebagai panglima TNI. Menurutnya Perpres dimaksudkan untuk meningkatkan peran TNI pada operasi non-militer. Jenderal (Purn) Moeldoko juga menekankan pentingnya menempatkan TNI secara langsung dibawah kontrol Presiden bukan dibawah kementerian pertahanan dengan alasan Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai adanya penambahan peran baru TNI yang bukan hanya sebagai alat pertahanan negara tetapi juga sebagai alat keamanan seperti yang tercantum dalam draft Perpres pasal 4, 5, dan 6 bertentangan dengan UU Pertahanan dan UU TNI yang menyatakan bahwa TNI adalah sebagai alat pertahanan bukannya alat keamanan.

Penambahan wewenang TNI sebagai alat keamanan akan mengembalikan peran TNI seperti masa rezim otoritarian dan rezim represif Orde Baru. Jika Perpres ditandatangani oleh Presiden Jokowi maka TNI bisa terlibat dalam mengatasi masalah keamanan dalam negeri seperti mengatasi demo mahasiswa, semo buruh, demo petani, dan lainnya seperti dimasa Orde Baru. Hal ini tentu akan mengancam kehidupan berdemokrasi dan merupakan langkah mundur bagi proses reformasi sektor keamanan.

Mengembalikan fungsi TNI sebagai alat keamanan seperti masa Orde Baru merupakan bentuk pengingkaran atas proses Reformasi 1998 yang salah satu tuntutannya adalah mengembalikan TNI pada fungsi aslinya sebagai alat pertahanan sebagaimana tertuang dalam TAP MPR/VI/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR/VII/2000 tentang  tentang peran TNI dan Polri.

Selain itu penempatan TNI tidak dibawah Kementerian Pertahanan bertentangan dengan rumusan kedudukan TNI dalam Pasal 3 UU TNI yang meletakan posisi TNI “dibawah” koordinasi Kementrian Pertahanan. Pasal 12 draf Perpres ini mengamanatkan pembentukan  Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogubwilhan) yang jika tanpa diikuti dengan agenda restrukturisasi komando teritorial akan menimbulkan permasalahan dan penumpukan gelar kekuatan TNI di daerah.

Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepada Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani draf Perpers tentang Susunan Organisasi TNI yang memberi kewenangan baru bagi TNI dalam fungsi keamanan, mengingat draf tersebut bertentangan dengan TAP MPR, UU Pertahanan, dan UU TNI. Sudah sepatutnya draft Perpres itu diperbaiki dan disesuaikan dengan aturan perundang-undangan yang ada.

 

 

Jakarta, 22 Oktober 2015

Hormat Kami,

 

Koalisi Masyarakat Sipil

Imparsial, KontraS, Elsam, YLBHI, LBH Jakarta, LBH Pers, HRWG, SETARA Institute, Indonesia Tanpa Militerisme, Lesperssi



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,400 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org