Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua: Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia



Tgl terbit: Selasa, 01 Desember 2015

Belum Ada Kabar Baik Tentang Papua:

Pembubaran Aksi 1 Desember di Jakarta, Wajah Brutalitas Polisi Indonesia

 

Satu Desember hari ini tidak berbeda dengan situasi 1 Desember ditahun-tahun sebelumnya di mana ratusan warga Papua kerap dikriminalisasikan atas nama ketertiban sipil dan kedaulatan negara. Hari ini kita sama-sama melihat praktik brutalitas yang kembali direproduksi oleh Polda Metro Jaya dalam penangkapan 306 masa aksi Papua yang diketahui tengah merayakan ekspresi damai identitas ke-Papua-an yang selalu dirayakan setiap tanggal 1 Desember. Aparat polisi Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan sewenang-wenang masa aksi pada pukul 10 pagi di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.

Dari hasil pantauan KontraS, kami mengetahui bahwa tindak penangkapan sewenang-wenang ini memiliki kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh ke-22 mahasiswa Papua yang bergerak dari arah Tangerang untuk berpartisipasi dalam aksi demonstrasi. Diketahui bahwa pemantauan aksi telah dilakukan 1 hari (30 November) sebelum aksi dimulai oleh intel kepolisian di sekitar Asrama Aru tempat ke-22 mahasiswa tinggal. Pada 1 Desember, ketika 22 mahasiswa ini bergerak ke Jakarta dengan menggunakan 2 mobil mereka dihadang di pom bensin. Ada pertanyaan yang bernada diskriminatif dan keras, terjadi cekcok adu mulut dan aksi saling dorong antara mahasiswa dan 2 polisi yang menghadang mereka. Di sekitar pintu tol Serpong, 2 mobil dikawal untuk dibawa langsung ke Polda Metro Jaya. Ke-22 mahasiswa di-BAP oleh Resmob dan Krimum Polda Metro Jaya.  Hingga tulisan ini dibuat, dua puluh dari 22 mahasiswa Papua telah dibebaskan pada malam ini pukul 20.30 WIB; sedangkan Enos dan Eli (mahasiswa STKIP Surya Tangerang) masih menjalani pemeriksaan sampai sekarang dengan tuduhan Pasal 160, 170, 212, 214 dan 351 KUHP. Fakta lapangan lainnya juga ditemukan bahwa seorang pria bernama Halim (58 tahun) telah ditangkap tanpa bukti yang jelas pada peristiwa ini, padahal ia hanya menonton berjalannya aksi.

KontraS juga mengetahui penangkapan sewenang-wenang ini juga diikuti dengan tindakan pemukulan dan penganiayaan terhadap sejumlah jurnalis asing yang sedang meliput ekspresi damai di dekat Bundaran HI. Step Vaessen (Al Jazeera), ia dikeliling polisi-polisi intel berbaju bebas dan telepon genggamnya diambil paksa, Chris B (Bloomberg), Archicco Guiliano (ABC Australia) dan wartawan BBC menjadi korban brutalitas dan penyensoran media oleh polisi. Mereka dipaksa menghapus video dan foto aksi pembubaran paksa. Pemukulan menggunakan rotan juga diarahkan kepada jurnalis asing yang datang meliput aksi hari ini. Tidak ada alasan yang jelas dan pasti atas penangkapan ini. Kabar sumir berkembang bahwa massa aksi membawa simbol Bintang Kejora yang telah lama diakui oleh Mantan Presiden Abdurrahman Wahid sebagai simbol kebudayaan dan ekspresi damai orang Papua.

Penangkapan sewenang-wenang ini tidak hanya mencederai komitmen Indonesia dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang HAM No. 39/1999, jaminan mengemukakan opini di depan umum sesuai dengan UU No. 8/1998 dan termasuk komitmen Polri untuk tunduk pada standar HAM melalui Perkap No. 8/2009; namun lebih jauh dari itu, penangkapan ini menunjukkan bahwa belum ada itikad baik dari pemerintah untuk melihat konteks Papua dalam situasi setara, non diskriminasi, dan subyek hukum yang memiliki hak yang sama seperti laiknya warga negara Indonesia.

Publik harus mengetahui bahwa saat ini, Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Kepresidenan tengah gencar merancang kampanye untuk memunculkan berita-berita baik seputar Papua sebelum Presiden Joko Widodo berkunjung ke Papua pada tanggal 10 Desember nanti. Pemerintah akan mengabarkan praktik pembangunan masif yang telah diagendakan di Papua, akses berjualan bagi mama-mama di pasar, jembatan, jalan raya rumah sakit dan lain sebagainya. Pembebasan Filep Karma juga nampaknya menjadi bagian dari politik bumbu dapur berita baik tersebut. Namun agenda ini tidak memiliki arti apa-apa apabila pemerintah melulu melihat Papua dalam pendekatan keamanan, jurnalis masih direpresi, akses informasi dibatasi, warga Papua terus dikriminalisasi.

Jelas pemerintah belum mampu dan belum mau mengabarkan berita baik Papua dengan genuine dan memanusiakan manusia-manusia Papua selayaknya manusia. Namun Papua tidak sendiri. Aksi hari ini menunjukkan solidaritas dan dukungan yang besar dari warga Jakarta untuk Papua. Meski kita belum mengetahui bagaimana kabar di Papua yang turut merayakan 1 Desember di sana. KontraS terus menghimbau kepada publik untuk memperkuat solidaritas, mendukung semua model ekspresi damai yang dapat digunakan untuk menyuarakan kabar Papua, karena Papua tidak boleh sendiri.

 

 

Jakarta, 1 Desember 2015

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, MA

Koordinator



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,190 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org