Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Walikota Bekasi Harus Taat Konstitusi - Lindungi Hak Pembangunan Gereja Santa Clara

Tgl terbit: Kamis, 10 Maret 2016

Walikota Bekasi Harus Taat Konstitusi - Lindungi Hak Pembangunan Gereja Santa Clara

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak Walikota Bekasi dan Polri untuk melindungi proses pembangunan Gereja Santa Clara yang sudah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Bekasi Utara dari tindakan diskriminasi kelompok intoleran. Sebelumnya pada Senin, 7 Maret 2016, sekelompok massa yang menamakan dirinya Forum Silaturahmi Umat Islam Bekasi berdemonstrasi ke Kantor Walikota Bekasi. Mereka mendesak Walikota Bekasi untuk mencabut IMB Gereja Santa Clara. Alasannya, Gereja tersebut akan dibangun di Bekasi Utara yang sebagian besar penduduknya muslim dan memiliki beberapa pesantren. Pada hari itu, massa juga merusak plang pembangunan gereja dan menyegel lokasi pembangunan Gereja Santa Clara dengan disaksikan Kapolsek Bekasi Utara.

Terhadap situasi seperti ini, Walikota Bekasi harus tetap berpedoman pada konstitusi dan melindungi proses pembangunan Gereja Santa Clara. Panitia pembangunan Gereja Santa Clara sudah taat hukum dalam menempuh perizinan untuk memperoleh IMB. Dengan begitu, alasan bahwa gereja tersebut akan dibangun di lingkungan yang sebagian besar muslim tentu tidak bisa menjadi alasan pencabutan IMB. Apabila aksi kelompok intoleran sudah berkembang menjadi tindakan diskriminasi yang dapat mencederai hak umat beragama untuk membangun tempat ibadah, maka Walikota dapat berkoordinasi dengan Kapolres Bekasi untuk menanggulangi dan menindak kelompok tersebut.

Kapolres Bekasi tentu dapat menindak kelompok intoleran yang melakukan perusakan dengan Pasal 406 ayat (1) KUHP Tentang Perusakan Barang. Apabila seruan-seruan kelompok intoleran juga sudah berupa ajakan melakukan kekerasan atau diskriminasi, maka Kapolres dapat bertindak dengan berpedoman pada Surat Edaran Kapolri No. SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (SE Ujaran Kebencian). Dalam penanggulangannya oleh Polri, angka 3 SE Ujaran Kebencian menyatakan bahwa:

“... diberitahukan/dipermaklumkan bahwa untuk menangani perbuatan ujaran kebencian agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial yang meluas diperlukan langkah-langkah penanganannya sebagai berikut: a) melakukan tindakan preventif...; b) apabilan tindakan preventif sudah dilakukan oleh anggota Polri namun tidak menyelesaikan masalah yang timbul akibat dari tindakan ujaran kebencian, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui: penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian...;”

 

Berdasarkan fakta dan ketentuan di atas, KontraS mendesak: 

Pertama, Walikota Bekasi untuk tetap mempertahankan IMB sah dari Gereja Santa Clara dan menciptakan situasi yang kondusif agar pembangunan gereja dapat dilanjutkan;

Kedua, Kapolres Bekasi untuk menindak anggota kelompok intoleran yang sudah melakukan tindakan perusakan dan diskriminasi;

Ketiga, Kapolres Bekasi untuk menanggulangi ujaran kebencian yang diwacanakan oleh kelompok intoleran, sebagaimana diatur dalam SE Kapolri No. 6/X/2015;

 

 

Jakarta, 8 Maret 2016

Badan Pekerja KontraS,

 

Haris Azhar, SH, MA

Koordinator



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,074 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org