Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Bongkar Skandal Negara dalam Meniadakan Keadilan Bagi Para Korban



Tgl terbit: Kamis, 07 April 2016

Bongkar Skandal Negara dalam Meniadakan Keadilan Bagi Para Korban

 

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengetahui bahwa menjelang pernyataan resmi Pemerintah Indonesia pada 2 Mei 2016, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Pandjaitan untuk merespons pelanggaran HAM berat di masa lalu, telah diselenggarakan beberapa pertemuan-pertemuan eksklusif. Pertemuan-pertemuan tersebut digunakan untuk memuluskan mekanisme non hukum melalui jalur rekonsiliasi. Tanpa ada pemenuhan unsur Keadilan.

Pernyataan sikap ini kami keluarkan sebagai sikap untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo bahwa ada banyak individu berpengaruh di sekitarnya, yang tidak memiliki integritas untuk penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia dan masa depan Indonesia. Oleh karena itu, kami menganggap sebagai skandal. Sebuah keharusan bagi KontraS untuk membongkar skandal ini guna memperjelas agenda keadilan tidak hanya bagi para korban, namun juga martabat negara dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum di Republik. 

 

Pertama, KontraS mengetahui bahwa dibulan Januari 2016 Menkopolkam telah memfasilitasi pertemuan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung. Diketahui bahwa pada pertemuan Jaksa Agung tidak bersedia melakukan penyidikan 7 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Diketahui bahwa ada dalih yang digunakan Jaksa Agung terhadap semua bukti –termasuk di dalamnya hasil forensik, visum, kesaksian korban dengan menyatakan bahwa bukti-bukti tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai bukti resmi dari hasil penyelidikan Komnas HAM. 

KontraS mempertanyakan sampai sejauh mana Komnas HAM mampu menggelar bukti hasil penyelidikan atas 7 berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu? Mengapa Jaksa Agung langsung menyatakan bukti-bukti Komnas HAM tidak dapat dikategorikan sebagai bukti resmi setelah lebih dari 1 dekade menggunakan strategi bolak balik berkas atas Pasal 20(3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM? Tanpa pernah menjelaskan bukti yang seperti apa yang valid untuk bisa dibawa ke mekanisme hukum. KontraS mengetahui ada ribuan saksi dan korban yang telah memiliki berkas Berita Acara Perkara (BAP) yang bisa dipanggil sewaktu-waktu untuk memperkuat hasi penyelidikan Komnas HAM, namun beranikah Komnas HAM melakukan ini? Apalagi mengingat terdapat 3 orang komisioner Komnas HAM yang ternyata pro dengan proses non-hukum. Menegasikan keadilan dengan cara instan asal cepat selesai. Diketahui bahwa tiga orang komisioner Komnas HAM ini yang cenderung memonopoli proses komunikasi Komnas HAM dengan Kejaksaan Agung.  

Kedua, pasca pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan telah dilakukan sejumlah pertemuan eksklusif, nir-kehadiran para korban dan keluarga yang selama ini giat melakukan advokasi melawan impunitas. Pertemuan-pertemuan tersebut bertujuan untuk membuat narasi versi negara atas peristiwa pelanggaran HAM yang berat, utamanya Peristiwa 1965/1966 selama 3 hari. Acara ini diketahui akan didukung oleh Forum Solidaritas Nusa Bangsa. Pertemuan ini mulanya digagas sebagai pertemuan akademik, di mana akademisi, universitas, peneliti sejarah akan berpartisipasi aktif dalam diskusi. Namun demikian, ada upaya-upaya yang ingin mengerdilkan gagasan sebagai ‘forum rekonsiliasi’, sebuah aktivitas yang akan memfinalisasi seluruh proses advokasi korban dan keluarga tanpa menghadirkan makna keadilan. 

Diketahui bahwa pada simposium ini ada harapan dari Menkopolkam untuk mengundang para pelaku, mereka yang diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat hingga mengundang beberapa nama kontroversial seperti, yang kami dengar, Haji Lulung. Forum simposium diketahui didukung oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di bawah ampuan Sdr. Sidharta D. dengan dukungan 2 nama yaitu Agus Widjojo dan Andi Widjajanto di bawah koordinasi Menkopolkam. 

KontraS mempertanyakan apa landasan dokumen, informasi dan utamanya metodologi yang digunakan oleh tim simposium ini? Bagaimana forum ini bisa memberikan ruang partisipasi kepada korban jika para pelaku dan orang-orang bermasalah di mata hukum dan HAM juga berada di tempat yang sama tanpa ada mekanisme yang terlebih dahulu memulihkan martabat korban dan keluarga. 

Ketiga, KontraS mengetahui bahwa jelang tanggal 2 Mei, HM. Prasetyo sebagai Jaksa Agung akan mengeluarkan pernyataan. KontraS khawatir bahwa adanya agenda setting yang didahului dengan pertemuan-pertemuan nir-konsultatif tersebut kemudian akan membenarkan semua upaya untuk mengeliminir langkah hukum dan pemenuhan prinsip-prinsip hak korban atas kejahatan dan pelanggaran HAM yang berat. 

Keempat, kami juga mendapatkan update informasi bahwa para rektor dari sejumlah Universitas atau Perguruan Tinggi akan dijadikan runukan justifikasi untuk meneruskan penyelenggaraan simposium yang tidak akomodatif bagi agenda keadilan dan kebenaran.

 

Melihat skandal politik hukum dan upaya mengerdilkan makna keadilan para korban dan keluarga, KontraS menyatakan: 

1. Kepada Presiden Joko Widodo segera ganti Jaksa Agung yang tidak memiliki pemahaman hukum dengan upayanya meniadakan hukum pada proses penuntasan pelanggaran HAM masa lalu 
2. Segera terbitkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Tim Komite Kepresidenan untuk mengakhiri skandal politik hukum. Dana yang dipakai untuk membentuk simposium bisa digunakan secara strategis untuk memperkuat agenda penegakan hukum kasus pelanggaran HAM masa lalu sebagai upaya keadilan bagi para korban. 
3. Evaluasi 3 individu komisioner Komnas HAM yang secara terang tidak menjalankan mandatnya dan cenderung menghambat upaya korban untuk mencari keadilan. Jika perlu mandat harus dicabut.
4. Mengingatkan para rektor untuk tidak menjadi alat pembenar bagi proses rekonsiliasi ini jika tidak menerapkan moralitas hukum dan kemanusiaan. Para rektor harus berdiri sesuai prinsip-prinsip keilmuan, mengatakan yang benar dan yang sebenar-benar ya melalui terapan ilmu ya g relevan dan tepat. 

 

 

Jakarta, 7 April 2016

Badan Pekerja KontraS, 

 

Haris Azhar, SH, MA

Koordinator

 

Narahubung: Feri Kusuma 085370508497



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,825 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org