Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Segel Pulau Palsu - Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta



Tgl terbit: Minggu, 17 April 2016

Segel Pulau Palsu

Hentikan Proyek Reklamasi Teluk Jakarta

 

Nelayan Muara Angke bersama warga Jakarta mendesak untuk segera menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Desakan tersebut dilakukan dengan aksi menyegel pulau palsu sebagai simbol harus dihentikan segera proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Meskipun Menteri Kelautan dan Perikanan bersama dengan Komisi IV DPR telah bersepakat untuk menghentikan sementara proyek reklamasi Teluk Jakarta, namun kenyataan di lapangan kegiatan reklamasi masih terus berlangsung.
Meneruskan proyek reklamasi adalah melanggar konstitusi Hukum Indonesia. Reklamasi di Teluk Jakarta menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan nelayan dan warga Jakarta keseluruhan dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan hidup. Dampak lebih lanjut kepada aspek sejarah-budaya yang akan menghilangkan situs sejarah dengan kekayaan budaya masa lalu Jakarta sebagai kota bandar.
Proyek yang sarat indikasi korupsi dan pelanggaran hak konstitusional warga pesisir Jakarta ini tidak boleh lagi dilanjutkan. Nasib  nelayan tradisional di Teluk Jakarta terbukti menderita sejak proyek reklamasi dijalankan. Selain kehilangan wilayah tangkap,  reklamasi telah mengganggu ekosistem dan merusak lingkungan Teluk Jakarta hingga berakibat pada hilangnya sumber kehidupan nelayan. Bagi perempuan pesisir, proyek reklamasi yang memiskinkan akan berdampak lebih berat dan mendalam akibat peran gendernya. 
Keputusan penghentian sementara proyek reklamasi menunjukkan banyak masalah dibelakang dan telah melanggar konstitusi. Dari tiadanya kajian lingkungan hidup strategis, analisis dampak dan resiko lingkungan hidup yang komprehensif, termasuk tiadanya regulasi peraturan Zonasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dengan berbagai permasalahan tersebut serta penolakan dan keberatan yang telah ada sejak lama sudah seharusnya proyek reklamasi di Teluk Jakarta dihentikan. 
 
Untuk itu dalam aksi ini nelayan tradisional dan warga Jakarta mengajukan tiga tuntutan kepada Pemerintah:
1. Segera menghentikan keseluruhan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dengan mencabut Izin-izin yang telah terbit.
2. Melakukan kaji ulang proyek reklamasi termasuk kajian resiko, audit lingkungan hidup dan persetujuan warga atas proyek reklamasi. Pemerintah harus melibatkan seluruh warga Pesisir, laki-laki dan perempuan; 
3. Mencabut Keppres No. 52 Tahun 1995 dan Perpres 54 Tahun 2008 yang melegitimasi proyek reklamasi.
4. Melakukan pemulihan ekosistem Teluk Jakarta dengan pengelolaan kolaboratif (co-management) antara warga-pemerintah.
 
 
 
Jakarta, 17 April 2016.
 
 
Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Forum Kerukunan Nelayan Muara Angke, Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, LBH Jakarta, ICEL, Solidaritas Perempuan, Walhi Jakarta, YLBHI, KontraS, RUJAK, KIARA, KOPEL, IHCS, PBHI Jakarta, JRMK, UPC, PBH Dompet Dhuafa, ForBali Jakarta, BEM FIB UI, ILUNI UI, Semar UI, Institut Hijau Indonesia, KPA, Pergerakan Indonesia, KSPI, FSPMI, KBTA, FPR, Ciliwung Institute, Koalisi Selamatkan Pantai Indonesia


Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,817 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org