Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965, Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM



Tgl terbit: Senin, 18 April 2016

Hari Pertama Simposium Sejarah Kekerasan 1965,

Mengaburkan Fakta Pelanggaran HAM

 

Hari pertama Simposium Nasional Membedah Peristiwa 1965 seperti panggung cuci tangan (bersih-bersih) pelaku atas peristiwa tersebut. Pidato Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, Agus Widjojo, dan Sintong Panjaitan sama sekali tidak ditemukan pengakuan secara jujur dan ksatria untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran HAM yang berat ini secara adil dan bermartabat. Sebaliknya, pembukaan Simposium justru memperkuat doktrin Orde Baru yang memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Walhasil, simposium ini masih memperkuat diskriminasi dan stigma negatif terhadap para korban pelanggaran HAM.

 

Dalam pemantauan kami, didapati,

Pertama Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan dalam pidato pembukaanya secara tegas dan intimidatif memberikan warning  “Pemerintah tidak mau minta maaf. Pemerintah tidak sebodoh itu. Apa demikian konsep bangsa yang besar. Jangan bawa permasalahan bangsa ke ketingkat internasional. Tidak rela diatur oleh Negara lain.” Kami menyayangkan pernyataan ini. Pernyataan ini terlalu premature, tanpa memperhatikan proses yang sepatutnya diemban negara, yaitu kebenaran, keadilan dan rehabilitasi bagi korban peristiwa 65. Jika demikian adanya, pernyataan Menkopolhukam menegaskan bahwa Simposium Nasional hanya formalitas semata.

Kedua pernyataan Agus Widjojo (Gubernur Lemhanas) selaku ketua Pengarah Simposiun Nasional yang menyatakan bahwa pembantaian 65 adalah amuk massa. Agus Widjojo seolah-olah mengarahkan peristiwa 65 sebagai konflik horizontal. Agus juga mau mencari apa yang salah, bukan siapa bukan siapa yang salah. Persepsi ini sengaja dibangun untuk menyangkal keterlibatan Negara dan menyelamatkan para pelaku dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini bertentangan dengan bukunya sendiri The Memo to President yang berisi tentang konsep penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu.

Ketiga Pernyataan Sintong Panjaitan pemutarbalikkan fakta. Dengan menyebutkan tidak ada pembunuhan. Korban tewas di Jawa Tengah hanya 1 orang. Pernyataan ini berbeda dengan pengakuan Sarwo Edi yang merupakan komandan Sintong Panjaitan. Sintong juga sudah menyalahkan Pemuda ANSOR, Muhammadiyah sebagai pelaku. Pengakuan Sintong bahwa RPKAD didukung oleh ANSOR, Muhammadiyah yang telah dilatih cara operasi guna untuk menangkap anggota PKI adalah sanggahan dari pernyataan Sintong Panjaitan bahwa RPKAD tidak terlibat. Sintong juga menolak RPKAD dan milisi melakukan pembunuhan. Tetapi hanya penangkapan, seperti contoh di Pati 200 penangkapan.

Semoga Simposium hari kedua, bisa keterbukaan dalam memahami praktik kekerasan politik yang mengakibatkan berbagai pelanggaran HAM pada 1965-66, dan dampak lanjutannya.

 

 

Jakarta, 18 April 2016

Badan Pekerja KontraS

 

Haris Azhar

Koordinator

 

Narahubung: Feri Kusuma 081291192655



Kasus terkait Peristiwa 1965/1966;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 11,194 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org