Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Tanggapan Kontras Perihal Perkembangan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok Oleh Kejaksaan

Tgl terbit: Kamis, 16 Januari 2003

SIARAN PERS KONTRAS
No. 02/SP/KontraS/I/03 

Tentang

Tanggapan Kontras Perihal Perkembangan Penyidikan Pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok Oleh Kejaksaan Agung

Setelah 26 bulan lamanya pelanggaran HAM berat kasus priok terendap di Kejaksaan Agung. Pada tanggal 14 Januari 2003 lalu, proses penyidikan Kejaksaan Agung memastikan akan melimpahkan berkas tersebut ke Pengadilan HAM ad hoc pada bulan Februari 2003. Kepastian tersebut disampaikan bersamaan dengan dijelaskannya juga penetapan kembali 14 nama tersangka berikut informasi akan dilantiknya 16 jaksa penuntut ad hoc yang 4 orang diantaranya berasal dari kalangan militer (oditur militer). Atas perkembangan tersebut KontraS perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

  1. Bahwa sejak awal proses penyidikan di Kejaksaan Agung sarat dengan upaya menutup diri dari pengawasan publik sehingga seluruh proses penyidikan yang dilakukan sangat tidak transparan (termasuk kepada para kelauarga korban). Proses yang sangat tertutup (termasuk pengumuman nama para tersangka) tersebut hingga melampaui batas yang diberikan oleh Undang-Undang No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM yaitu pasal 22 ayat 1, 2 dan 3 sebanyak 240 hari, akhirnya malah melahirkan penetapan 14 nama tersangka tanpa standar penetapan yang jelas. (Lihat Dosa-Dosa Kejaksaan Agung, Lampiran I )
  2. Mengenai jumlah tersangka, Kejaksaan Agung selain tidak memiliki standar yang jelas juga menafikan serta mengkaburkan interprestasi keberadaan UU No. 26/2000 pasal 42 ayat 1 dan 2 tentang pertanggungjawaban komando yaitu mereka harus bertanggung jawab secara komando dalam peristiwa pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok (antara lain keterlibatan Soeharto, Beni Murdani, Try Sutrisno dan beberapa nama lainnya. (Lihat pelaku yang terlibat pelanggaran HAM Berat Tanjung Priok, Lampiran II ).
  3. Dalam soal pembentukan tim penuntut umum ad hoc, Kejaksaan Agung juga sepertinya akan mengulang buruknya hasil kualitas tuntutan para jaksa di pengadilan HAM ad hoc Timtim terutama dengan tidak mengikutsertakan masyarakat non Kejaksaan Agung dalam proses penuntutan malah menyertakan penuntut dari institusi yang anggota atau mantan anggotanya menjadi tersangka dalam kasus ini (oditur militer). Dengan komposisi penuntut kasus priok seperti ini jelas sangat tidak mewakili kepentingan masyarakat korban, bias kepentingan serta sangat merepresentasikan kepantingan para pelaku serta kegagalan hasil Pengadilan HAM Timtim dalam menciptakan keadilan bagi masyarakat dikhawatirkan sengaja akan diulang.
  4. Dalam proses hukum secara keseluruhan, menjelang digelarnya pengadilan HAM ad hoc Tanjung Priok adalah adanya keharusan melakukan koreksi dan evluasi mendasar dari buruknya hasil pengadilan HAM ad hoc Timor Timur yang antara lain terletak pada buruknya kualitas penyidikan, penuntutan dan berkas yang dibuat oleh Kejaksaan Agung serta buruknya para hakim ad hoc yang ditetapkan pemerintah.

Atas kenyataan-kenyataan tersebut diatas, KontraS menyatakan bahwa :

  1. Kejaksaan Agung dengan segala perangkat, sistem dan kultur penegakan hukum yang dianutnya sekarang ini telah menjelma menjadi problem dan ancaman yang sangat serius bagi proses penegakan hukum dan HAM Indonesia ke depan. Kasus-kasus HAM dan korupsi yang semakin tidak jelas nasibnya setelah ditangani Kejaksaan Agung dan peristiwa-peristiwa skandal korupsi dan kejahatan ekonomi yang melibatkan Jaksa Agung adalah perwujudan yang sesungguhnya dari Kejaksaan Agung kini. Oleh karena itu, ketidakberesan yang terjadi pada kasus priok termasuk soal ketertutupan, manipulasi proses penyidikan dan tidak terdapatnya tersangka yang bertanggung jawab secara komando antara lain Mantan Presiden Soeharo, Mantan Pangab LB Moerdani dan Mantan Pangdam Jaya Try Soetrisno. Sehingga patut dipertanyakan bahwa hal ini sebagai upaya Kejaksaan Agung menjadi tempat untuk melindungi para penjahat kemanusian di Indonesia.
  2. Melihat pertanggungjawaban secara komando baik tindakan langsung maupun tindakan tidak langsung atau pembiaran jelas menunjukan keterlibatan mereka baik sebagai pengkoordinasi, pengendali maupun pelaksana instruksi baik yang bersifat teknis maupun prosedural sehingga tidak ada alasan bagi Kejaksaan Agung untuk tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang harus ikut bertanggung jawab dalam tragedi kemanusiaan tersebut.
  3. Penuntut kasus priok yang dibentuk Kejaksaan Agung harus menyertakan masyarakat non Kejaksaan Agung dan bersih (imparsial) dari kepentingan manapun termasuk dari kalangan pelaku dengan diwakili odmil yang bertentangan dengan unsur yang terkandung dalam pasal 49 UU No. 26/2000 tentang penghapusan diberlakukannya otoritas ankum dan pepera dalam proses pemeriksaan pelanggaran HAM berat.
  4. Mendesak pemerintah dan MA untuk memilih serta menetapkan ulang secara transparan pada hakim ad hoc yang memiliki kemampuan, integritas dan moralitas yang sangat baik untuk menjadi pengadil dalam proses pemeriksaan pengadilan HAM priok.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan.

Jakarta, 16 Januari 2003

Presidium Koordinatoriat
Badan Pekerja KontraS

 

Ori Rahman, SH
Koordinator Presidium



Kasus terkait Wamena 2003;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 8,023 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org