Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Kasus Kusmayadi : Presiden SBY Harus Membentuk Tim Penyelidik Independen

Tgl terbit: Rabu, 05 Juli 2006

Siaran Pers
Nomor: 24/SP-KontraS/VII/2006
Kasus Kusmayadi :
Presiden SBY  Harus Membentuk Tim Penyelidik Independen

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyambut baik penyelidikan yang tengah dilakukan Puspom TNI saat ini terkait dengan penemuan sejumlah senjata api, granat dan amunusi di rumah (alm) Brigjen Kusmayadi. Namun, jauh lebih baik bila investigasi yang dilakukan juga meliputi upaya pembongkaran jaringan transfer senjata api illegal yang selama ini terjadi di Aceh, Papua, Poso dan Maluku serta Timtim. Karena pada setiap peredaran senjata api illegal ini sangat terbuka keterlibatan aparat TNI/Polri, dealer yang membeli dan menjual senjata, broker yang memfasilitasi kontak penjual dan pembeli potensial serta orang-orang yang terkait dengan transportasi.   

Kasus serupa sebenarnya telah banyak sering terjadi namun tidak ada proses hukum yang berarti (setidaknya dalam catatan KontraS ada 14 kasus, lampiran). (Alm) Brigjen Kusmayadi yang pernah bertugas di daerah konflik seperti di Aceh, Papua dan Timor Leste, merupakan ‘ladang subur’ peredaran senjata gelap baik bagi kepentingan kelompok perlawanan senjata maupun milisi.

Kasus ini juga menunjukkan buruknya mekanisme perencanaan dan pengawasan terkait pengadaan, penyimpanan, penggunaan dari alat untuk sistem pertahanan (alutista). Hal ini tidak terlepas dari watak korup para perwira yang memiliki kewenangan dalam pengadaan alutista yang merupakan ‘lahan basah’  (contoh: kasus tank scorpio 1994, pembelian Fokker 50 dan pembelian helikopten MI 17).  

Pembongkaran kasus transfer senjata illegal ini tentu merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif di tubuh TNI ataupun Polri baik berkaitan dengan sentimen korps serta konstalasi politik terkini. Padahal pengungkapan sindikat ini penting karena peredaran senjata api yang meluas di suatu negara masuk dalam katagori ‘negara yang gagal’ (failed state).

Oleh karena itu KontraS menyatakan :
Pertama, mendesak Presiden SBY untuk membentuk Tim Penyelidik Independen (TPI) atas kasus ini bagi upaya pengakhiran praktek kotor di tubuh aparat TNI/Polri. Pembentukan tim ini penting untuk menghindari politisasi isue yang malah berpotensi menjadi hambatan pengungkapan jaringan ini.  TPI ini juga harus diberi kewenangan kuat untuk melakukan pemeriksaan baik di instansi militer maupun di kediamanan para prajurit/purnawirawan yang diduga kuat terlibat.  Serta harus dapat memberi jaminan perlindungan saksi bagi mereka yang pernah atau mengetahui transaksi senjata api illegal ini terutama yang berada di daerah konflik. Para anggota TPI nantinya harus juga diberi perlindungan keamanan yang maksimal.

Kedua, mendesak DPR melalui Komisi I harus menjalan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan Dephan/TNI dan Polri mengenai pengorganisasian senjata api ditubuh TNI/Polri.

Ketiga, meminta pada para politisi untuk menghindari politisasi dari kasus Kusmayadi ini agar tidak kontraproduktif bagi pengungkapan sindikat perdagangan senjata api illegal yang lebih maju.  
 

Jakarta, 5 Juli 2006
Badan Pekerja KontraS

 

Edwin Partogi                                 Haris Azhar
Kepala Biro Litbang                      Kepala Divisi Reformasi Institusi
                       

Lampiran: Data Kasus Senjata Illegal TNI dan Kasus Kriminalitas Menggunakan Senjata Api



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 3,937 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org