Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras: Pemidanaan Kerap Dipaksakan di Indonesia

Sumber: Sinar Harapan | Tgl terbit: Minggu, 11 Oktober 2015

Kontras: Pemidanaan Kerap Dipaksakan di Indonesia

 

JAKARTA - Desakan agar pemerintah segera menetapkan agenda moratorium ataupun abolisi hukuman mati kembali dimunculkan bertepatan dengan peringatan hari antihukuman mati pada 10 Oktober 2015. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menginginkan praktik hukuman mati dihindari. Itu karena selama ini mekanisme penegakan hukum di Indonesia masih tidak transparan dan sering muncul pemidanaan yang dipaksakan tanpa diikuti standar peradilan yang jujur dan adil.
 
Putri Kanesia dari Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik Kontras menegaskan, kekhawatiran akan munculnya rekayasa kasus tetap ada selama proses hukum belum berjalan dengan benar, salah satunya lewat penyiksaan. "Makanya pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali vonis mati. Jangan sampai mereka yang divonis mati adalah orang-orang yang justru tidak bersalah. Masih banyak pelanggaran dan rekayasa kasus yang terjadi, khususnya untuk mereka yang kemudian divonis mati," ujarnya di kantor Kontras, Jakarta Pusat, Jumat (9/10).
 
Disebutkan Putri, berdasarkan advokasi yang selama ini dilakukan Kontras, hingga saat ini sering kali hukuman yang diterapkan sangat tidak adil karena penuh subjektivitas. Sayangnya itu terjadi semenjak proses penyidikan, terutama untuk kasus narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana. 
 
"Selama ini keterangan dalam pemeriksaan penyidik didapat mayoritas hanya dari keterangan terdakwa. Masih minim pendapat ahli, saksi yang mencukupi. Akses bantuan hukum pun minim didapatkan oleh terdakwa. Poinnya, ketika ada tersangka yang terbukti, harusnya diproses secara benar. Jangan sampai ada rekayasa kasus," ucapnya.
 
Putri mengatakan, adanya dugaan pemidanaan yang dipaksakan ini salah satunya dialami Yusman Telambanua dan Rasula Hia pada kasus kejahatan dugaan pembunuhan berencana di Nias sehingga berujung pada hukuman mati. Ia mengatakan, proses penyidikan di Kepolisian Sektor Gunungsitoli Nias diduga dilakukan dengan penuh tekanan dan penyiksaan. Selama pemeriksaan, ia pun tak didampingi kuasa hukum.
 
"Yusman kemudian harus menandatangani berita acara perkara (BAP) di bawah tekanan; sebab diketahui juga Yusman tidak bisa membaca tulisan bahasa Indonesia maupun cakap berbicara bahasa nasional," ujarnya.
 
Ia juga mengingat kasus Ruben Pata Sambo dalam kasus pembunuhan berencana di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, di tahun 2005 yang juga mengindikasikan adanya rekayasa kasus. "Ada penyiksaan dalam pemeriksaan sehingga kemudian berefek pada hukuman mati. Kita ingat pula Rodrigo Gularte yang dieksekusi mati di gelombang kedua lalu," kata Putri.
 
Di tempat yang sama, Arif Nur Fikri menyebutkan sepengetahuan pihaknya, dalam hal ini Kontras, ketidaktransparanan dalam pemeriksaan di tingkat penyidik sering kali menghadirkan proses hukum yang cacat. Oleh karena itu, ia berharap untuk masa mendatang, setiap hakim harus dapat menggali lebih dalam bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan para penyidik. 
 
"Rata-rata mereka yang mendapatkan penyiksaan di tingkat penyidikan, dalam persidangan hampir semuanya mencabut kesaksiannya dalam BAP. Hal itu memunculkan pertanyaan, apakah proses pemeriksaan itu telah berlangsung benar," tutur Arif.
 
Kepala Biro Riset Kontras, Puri Kencana Putri, berkata dua gelombang eksekusi terhadap 14 terpidana mati yang dilakukan bulan Januari dan Mei 2015 merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan jika persoalan hukuman mati masih sering digunakan pemerintah guna menegakkan hukum. Padahal, ada problem penegakan hukum dan juga bagaimana polisi memaksakan kesaksian. 
 
"Terdapat situasi global; praktik barbar tersebut tidak efektif baik dalam memberikan efek jera, menjamin rasa aman, atau bahkan untuk mengevaluasi kinerja aparat penegak hukum di banyak negara," ujarnya.


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 2,021 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org