Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT



Sumber: Kompas.com | Tgl terbit: Jumat, 18 Desember 2015

Kontras Desak Polri Tuntaskan Penyelidikan Kematian Tahanan di NTT

 

KEFAMENANU, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), mendesak Kapolri dan Kapolda NTT menggelar proses pidana terhadap personel polisi pos polisi Banat Manamas, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).

Seruan itu dikeluarkan menyusul tewasnya Marianus Oki di dalam tahanan pos polisi setempat. Demikian disampaikan Koordinator Kontras, Haris Azhar kepada Kompas.com, Jumat (18/12/2015).

Haris mengatakan, Kapolri dan Kapolda NTT juga harus mengusut tuntas kasus kematian dan penangkapan yang disertai penahanan sewenang-wenang terhadap Marianus Oki.

Apalagi, lanjut Haris, hingga saat ini tidak ada penjelasan dari pihak manapun terkait penyebab kematian korban.

“Ini adalah tindak pidana penculikan karena pada saat korban dibawa oleh anggota kepolisian, pihak kepolisian tidak menjelaskan alasan penangkapan dan penahanan terhadap korban," ujar Haris.

"Hal ini guna mempertanggungjawabkan penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur yang mengakibatkan, terjadinya pelanggaran tindak pidana penculikan terhadap korban,” Haris menegaskan.

Selain itu kata Haris, Kapolri harus memastikan personel Polri tetap mengedepankan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan tugas.

Haris menambahkan, Ombudsman, Komnas HAM dan Kompolnas sebagai lembaga pengawas eksternal, harus turut memantau proses hukum terhadap anggota polisi yang terbukti menyalahgunakan wewenang dan diduga melakukan tindak pidana.

“Berdasarkan informasi yang kami terima terdapat sejumlah kejanggalan terkait dengan kematian korban di mana kami menduga, korban mengalami praktik-praktik penyiksaan dan dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan penyidik dalam proses penangkapan dan penahanan korban,” kata dia.

Selama proses penangkapan dan penahanan, lanjut Haris, pihaknya menemukan fakta-fakta penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota pos polisi Banat Manamas.

Tak hanya itu, terjadi intimidasi dan pemaksaan agar keluarga korban menyelesaikan masalah ini secara "damai".

Sementara itu Kasatreskrim Polres TTU Hadi Handoko mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil otopsi.

Dalam kasus itu, polisi telah memeriksa tujuh orang tersangka, dua di antaranya adalah polisi yang bertugas di pos polisi Manamas.

Dalam waktu dekat ini, tambah Handoko, polisi juga akan memanggil empat orang anggota Brimob untuk diminta keterangannya sebagai saksi.

“Kami sedang berkoordinasi dengan dokter kepolisian forensik Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, Puslabfor, Denpasar Bali, serta Pusdokpol Mabes Polri, agar penyidik bisa segera dapat hasil otopsi, toksikologi dan DNA," ujar Handoko.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 4,049 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org