Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BERITA
Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri



Sumber: CNNindonesia.com | Tgl terbit: Senin, 14 Desember 2015

Ditangkap Saat Aksi Damai, KontraS Lapor ke Mabes Polri

 

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota biro kampanye dan jaringan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Ninis Rina, mengatakan lembaganya akan melaporkan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan 12 pekerja KontraS saat melakukan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Bundaran Hotel Indonesia, pada Kamis pekan lalu. Pelaporan dilakukan ke Propam Mabes Polri, pada Senin (14/12) ini. 

Ninis mengatakan penangkapan tersebut tidak beralasan dan terkesan hanya ingin menunjukan teror serta intimidasi bagi demonstran. Sebabnya, aksi menyampaikan pendapat, katanya, telah mengikuti kaidah UU Nomor 9 Tahun 1998.

"Kami melihat penangkapan 12 pekerja kami hanya sekadar main-main saja. Sampai detik ini tidak ada penjelasan apapun mengapa kami akhirnya ditangkap kemudian dilepaskan begitu saja," kata Ninis saat dihubungi CNN Indonesia.

Ninis menjelaskan 12 pekerja KontraS ditangkap usai melakukan peringatan di Bundaran HI. Mereka dibawa dengan menggunakan bus ke Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Di sana kemudian, mereka membuat Berita Acara Pemeriksaan dan lagi-lagi dibawa ke Polres Jakarta Pusat.

"Di Polsek Menteng, Kapolsek tidak memberikan alasan jelas penangkapan kami. Dia hanya 'tunduk kepada perintah pimpinan'," kata Ninis.

Sementara itu, polisi yang bertugas di Polres Jakarta Pusat juga mengaku tidak paham mengapa 12 aktivis tersebut dibawa ke polres. 

Ninis mengatakan dari kejadian itu, pihaknya menyimpulkan bahwa kepolisian, khususnya yang bertugas di lapangan, tidak memahami dan memiliki mekanisme jelas dalam menerapkan Peraturan Gubernur Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

Hal tersebut, ujarnya, dapat terlihat dari tindakan anggota polisi yang sembarangan di lapangan dan kebingungan dalam menyikapi aturan tersebut.

"Ketidakmampuan dalam memahami dan menerapkan tugas di lapangan berdampak pada pelanggaran hak kebebasan berpendapat yang berkelanjutan bagi masyarakat sipil," ujar Ninis.

Lebih jauh, pihaknya juga melihat adanya upaya untuk menciptakan teror dan intimidasi bagi mereka yang ingin menyampaikan kebebasan berpendapat. Ninis mengatakan, usai penangkapan terjadi, di sosial media mulai ramai muncul komentar negatif.

"Banyak juga yang menulis, 'orang KontraS yang 17 tahun berdiri dan punya hubungan baik dengan polisi ternyata juga bisa ditangkap'. Ada efek teror dan intimidasi di sini," kata Ninis.

Padahal, ujar Ninis, jika aparat paham aturan, semestinya tidak perlu dilakukan pemeriksaan atau penangkapan bagi kegiatan menyatakan pendapat yang menyalahi aturan.

"Sanksi maksimalnya hanya dibubarkan bukan ditangkap," ujarnya. (utd)



Kasus terkait Tragedi Mei 1998;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 1,206 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org