Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
BUKU
Catatan Evaluasi 4 Tahun Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

< Download >



Tgl terbit: Jumat, 19 Oktober 2018

Laporan penilaian atas kinerja pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jokowi-Kalla) di sektor hak asasi manusia (HAM) ini disusun KontraS dalam wujud analisis ketimpangan (gap analysis) antara janji serta komitmen HAM Jokowi-Kalla dengan realisasinya hingga akhir tahun keempat periode pemerintahan. Indikator yang digunakan adalah komitmen HAM pemerintahan Jokowi-Kalla sebagaimana termuat dalam dokumen visi dan misi, program prioritas calon Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014, Rencana Aksi HAM Pemerintah 2015-2019, komitmen pemenuhan rekomendasi UPR tahun 2017, dan Komitmen HAM lainnya yang disampaikan secara terbuka oleh Presiden. Berikutnya, keseluruhan komitmen tersebut diatas diverifikasi dengan kondisi empiris HAM sebagaimana terekam dalam catatan media, kasus-kasus yang diterima dan didampingi KontraS, peristiwa dan situasi yang tekait dengan HAM, serta dokumen pemantauan kondisi HAM yang disusun oleh lembaga lainnya.

Tujuan dari laporan ini untuk mengetahui sejauhmana tingkat realisasi janji dan komitmen jokowi di bidang HAM dan jawaban yang disajikan dalam laporan ini berupa status pencapaian yakni, terpenuhi secara menyeluruh (accomplished), terpenuhi secara sebagian (partly accomplished) dan tidak terpenuhi sama sekali (failed). Hasil dari penilaian ini diharapakan menjadi lecutan bagi pemerintah untuk memperbaiki catatan pemenuhan janjinya di waktu yang semakin sempit.

Temuan utama dari laporan ini adalah dari 17 program prioritas HAM dalam visi dan misi Jokowi-Kalla, mayoritas atau sekitar 11 dari komitmen HAM Jokowi telah sebagian dipenuhi, 6 komitmen gagal dipenuhi. Namun demikian, tidak ada satupun komitmen Jokowi yang secara penuh dipenuhi (selengkapnya lihat tabel). Diantara yang paling menjadi sorotan adalah kegagalan pemerintah untuk menuntaskan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan sebagaian komitmen terjadi umumnya di sektor hak ekonomi, sosial dan budaya seperti hak atas tanah, hak penyandang disabilitas dan hak masyarakat adat.

Temuan berikutnya adalah dari 46 Rencana Aksi HAM sebagian besar tidak cukup jelas status pencapaiannya, ada 4 (empat) Rencana Aksi HAM yang sangat signifikan gagal dijalankan dan memundurkan target capaiannya yakni pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Sitem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pembuatan sejumlah PP dan Perpres aturan turunan UU Disabilitas, ratifikasi Konvensi Penghilangan Paksa, dan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pemenuhan realisasi atas RANHAM terjadi karena secara umum RANHAM 2015-2019 menetapkan agenda-agenda yang lebih mudah dan realistik  untuk dicapai seperti peningkatan fungsi-fungsi koordinasi, penguatan institusi, harmonisasi dan evaluasi Peraturan perundang-undangan, dan pendidikan dan peningkatan kesadaran maysarakat tentang HAM. Namun, ini juga menjadi sasaran kritik karena beberapa rumusan target rencana aksi justru bersifat minimalis, mundur dan tidak mencakup isu-isu yang selama ini menjadi fokus, perhatian dan menjadi prioritas dari lembaga-lembaga pemantau hak asasi manusia, seperti terkait dengan kebebasan berekpresi dan berorganisasi, isu penghentian segala praktik dan bentuk-bentuk penyiksaaan, extrajudicial killing, penghapusan hukuman mati, isu pembela HAM; termasuk kasus Munir dan Novel Baswedan, impunitas, akuntabilitas HAM di Aceh dan Papua, perlindungan kebebasan beragama, beribadah dan berkeyakinan.

Sementara itu, dari 164 rekomendasi Universal Periodic Review (UPR) yang diakomodasi oleh Pemerintah RI, tujuh isu utama gagal dijalankan dan mengalami kemunduran, diantaranya agenda penghapusan impunitas, penuntasan kasus masa lalu, penghilangan paksa, penghapusan dan pencegahan praktik penyiksaan, penghapusan hukuman mati, Jaminan HAM dalam penindakan tindak pidana terrorisme, pelindungan pembela HAM dan jurnalis, penghormatan dan jaminan HAM di Papua, dan kebebasan fundamental lainnya. Secara spesific kinerja buruk pemerintah dapat dilihat dalam tidak dipenuhinya 10 rekomendasi untuk memberikan perlindungan yang memadai untuk pembela HAM dan Jurnalis, 6 rekomendasi untuk situasi HAM di Papua, 20 rekomendasi terkait dengan upaya untuk menghapus hukuman Mati, 4 rekomendasi untuk penghapusan impunitas dan penghilangan paksa, 12 rekomendasi untuk penghapusan dan pencegahan praktik-praktik penyiksaan, 1 rekomendasi terkait penghormatan HAM dalam perang melawan terrorisme dan 8 rekomendasi terkait hak atas kebebasan yang fundamental.

Janji Jokowi terakhir adalah pembukaan akses liputan jurnalis asing di Papua. Sejak pertama kali disampaikan ke publik pada Mei 2015, hingga saat ini, masing sangat sulit bagi jurnalis asing untuk mendapatkan izin liputan di Papua. Sejumlah wartawan asing telah dan kembali mengalami penangkapan. Hal ini semakin memperburuk citra indonesia yang terus berjuang menangkis kampanye tuntutan akuntabilitas hak asasi manusia di Papua yang disuarakan para pegiat HAM, pengamat internasional dan negara-negara pasific yang memberikan dukungan penuh pada hak bangsa Papua untuk penentuan diri sendiri (selfdetermination).

Selain sejumlah kegagalan tersebut, Pemerintah juga mengambil langkah mundur dalam beberapa isu khususnya terkait penuntasan kasus masa lalu, hukuman mati, extrajudicial killing, dan kebebasan sipil. Politik kompromi dan pembagian kekuasaan yang salah satunya diberikan kepada figus-figur terduga pelanggar HAM berat di masa lalu memiliki  konsekuensi serius yakni hilangnya legitimasi pemerintah untuk penuntasan kasus HAM masa lalu. Sementara, tiga gelombang hukuman mati selama 4 tahun terakhir mengakhiri moratorium hukuman mati yang dimulai sejak pemerintahan SBY. Berikutnya, pemberlakuan operasi tembak di tempat ala ‘petrus’ untuk mereka yang diduga gembong narkoba sejauh ini setidaknya mencatatkan sekitar 106 orang meninggal dunia. Sementara itu, atas nama memerangi hoax, ujaran kebencian dan bentuk-bentuk politisasi identitas, pemerintah cenderung menggunakan cara-cara otoriter dengan memperluas sasaran kriminalisasi melalui pemberlakuan UU ITE, pelarangan kegiatan dan bentuk-bentuk sensorship lainnya. Data yang dirilis sendiri oleh Polri pada tahun 2017 mencatat 3325 kasus hate speech atau ujaran kebencian yang didominasi oleh penggunaan pasal penghinaan (1657 kasus), perbuatan tidak menyenangkan (1224 kasus) dan pencemaran nama baik (444) kasus. Dari data tersebut telihat jelas bagaimana meluasnya kriminalisi hate speech yang diakibatkan oleh kegagalan dalam memformulasikan konsep kejahatan ujaran kebencian (hate Sppech) dan kejahatan berbasis kebencian lainnya (hate crime). Dampaknya, pemerintah dan pendukungnya menggunakan hate speech sebagai instrumen yang efektif untuk membungkam kritik dari lawan politik.

Strategi pemerintah melalui pembuatan undang-undang, seperti UU Ormas, dan kebijakan serta penegakkan hukum yang eksesif justru kontra produktif dengan yang dicitacitakan. Cara pemerintah yang terlalu eksesif dan cenderung sewenang-wenang (arbitrary) dalam mengelola dissent, kritik dan politisasi identitas justru berdampak pada semakin menyusutnya (shrinking) ruang demokrasi dan memburuknya kondisi kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat. Salah satu alasan utama yang menjadi penyebab atas kondisi di atas diantaranya adalah rendahnya perhatian pemerintah untuk agenda-agenda HAM, atau dengan kata lain, HAM belum menjadi agenda prioritas pemerintah. Agenda-agenda HAM kalah prioritas dibanding obsesi pemerintah untuk mengenjot pembangunan infrastruktur. Selain itu, politik kompromis untuk menjaga stabilitas politik dan kekuasaan pemerintah dan sharing power antara Jokowi dengan figur dan faksi-faksi yang memiliki catatan buruk dan kurang memiliki keberpihakan atas agenda HAM menyebabkan pemerintah tersandera untuk mewujudkan janji-janji dan komitmen HAM Pemerintah. Lebih jauh, pendekatan politik populis yang dimainkan pemerintah berdampak pada keenganan pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan HAM dalam isu-isu yang mendapatkan penolakan publik atau rentan digunakan lawan politik untuk menjatuhkan citra pemerintah, sebagaimana terlihat dalam keenganan pemerintah untuk menuntaskan problem-problem kebijakan dan kasus kebebasan beragama, sikap permisif untuk tindakan abusive dalam perang melawan narkoba dan terrorisme, dan justru memberi angin untuk tindakan kekerasan dan stigma yang selama ini melekat kepada korban 65 dan masyarakat Papua yang menyurakan tuntutan keadilan.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org