Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases



Tgl terbit: Rabu, 29 April 2015

Sudah lebih dari satu bulan dilaksanakannya eksekusi hukuman mati gelombang kedua terhadap 8 orang pada Rabu dini hari, 29 April 2015. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga telah menemukan sejumlah fakta penting terkait dengan kecacatan hukum dalam penerapannya yang membuktikan adanya kegagalan sistem penegakan hukum di Indonesia, yang telah digunakan sebagai solusi dari agenda kedaruratan negara dalam melawan narkotika dan obat-obatan terlarang di Indonesia. Temuan tersebut secara lebih lanjut dapat diakses pada siaran pers KontraS 29 April 2015.

Bergerak dari kondisi tersebut dan sebagai upaya menghapuskan kebijakan hukuman mati di Indonesia, KontraS bersama dengan International Commission of Jurist (ICJ) menyelenggarakan workshop untuk pada pengacara dalam memberikan bantuan hukum bagi kasus hukuman mati berjudul Workshop for Indonesian Lawyers on Safeguards for Fair Trials in Death Penalty Cases. Acara berlangsung selama dua hari pada 4-5 Juni 2015 di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta Pusat. Sejumlah peserta sebagian besar merupakan pengacara dan juga berasal dari organisasi masyarakat sipil, dan komunitas di Indonesia ( ICJR, Reprieve, Susanto Lawfirm, Bar Council Malaysia, LeIP, LBH Masyarakat, JPIC-OMI, Migrant Care, LBH YAPHI Solo, LBH Jakarta, Somasi NTB, PIAR NTB, KontraS Surabaya, KontraS Medan, KontraS Aceh, LBH Bandung, Humanum, YLBHI, ELSAM, Utomo Karim Lawfirm, MAPPI FHUI, Rudyantho & Partner)

Hari pertama berisi empat sesi yang diawali dengan pembukaan oleh Koordinator KontraS, Haris Azhar dan Emerlynne Gil sebagai Senior International Legal Advisor dari ICJ. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pertama yang mencoba menguraikan kondisi penerapan hukuman mati di Indonesia dan tantangan yang dihadapi ketika berhadapan dengan tuntutan hukuman mati. Sesi pertama diisi oleh Agus Salim dan Aprilina Purba dari Rudhyantho & Partners yang merupakan pengacara Mary Jane Veloso, warga negara Filipina yang berada pada urutan eksekusi gelombang kedua serta Dr. Robertus Robert sebagai akademisi dari Universitas Negeri Jakarta. Sesi pertama kemudian membahas politik dilaksanakannya hukuman mati di Indonesia termasuk tren, opini publik, sentimen nasionalisme, inkonsistemsi pemberian grasi, pentingnya memperkuat basis gerakan buruh anti hukuman mati serta kejanggalan kasus Mary Jane Fiesta Veloso berupa fakta-fakta, proses peninjauan kembali perkara, jurisprudensi, serta bentuk dukungan regional-internasional.

Sesi kedua membahas hukuman mati sebagai bentuk pelanggaran hukum HAM internasional dan tekanan untuk menghapus hukuman mati di Indonesia. Sesi ini diisi oleh Haris Azhar dari KontraS yang menjelaskan upaya yang dilakukan oleh para pengacara dan jaringan masyarakat sipil di Indonesia dalam memberi tekanan pada pemerintah untuk menghapus hukuman mati. Selanjutnya sesi ini diisi oleh Emerlynne Gil dari ICJ yang menjelaskan bagaimana hukuman mati melanggar hukum internasional. Sesi kedua memantik ruang diskusi mengenai penguatan arena advokasi nasional seperti dalam tahap vonis dan eksekusi, menjabarkan masalah penegakan hukum dari hulu ke hilir, bentuk penyiksaan yang terjadi, pembelajaran pada arena pendampingan hukum, edukasi masyarakat serta kampanye. Kemudian sesi ini juga memantik diskusi akan potret hukuman mati dari sudut hukum internasional yang menautkan hak atas hidup dengan ICCPR, jus cogens, costumary international law, serta penyiksaan, tindakan kejam dan tidak manusiawi lainnya.

Sesi ketiga kemudian membahas mengapa hukuman mati tidak efektif memberikan efek jera pada kejahatan narkotika. Sesi ini diisi oleh Anggara, Ketua Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan Claudia Stoicescu sebagai akademisi PhD kandidat dari Universitas Oxford. Sesi ini kemudian memaparkan data statistik yang bisa digunakan untuk advokasi hukuman mati seperti kehadiran saksi mahkota, proporsi pemberian hukuman mati dari PN, PT, MA, memperkuat revisi KUHAP, KUHP, RUU bukti dan pembuktian serta membongkar mitos kedaruratan narkotika nasional yang digunakan untuk membenarkan eksekusi hukuman mati.

Sesi keempat membahas mengenai peran pegacara dalam memastikan diberikannya perlindungan dan bantuan hukum bagi mereka yang mendapat tuntutan hukuman mati. Sesi ini diisi oleh Atty. Jun Viterbo dari Free Legal Assistance Group (FLAG), sebuah organisasi advokasi anti hukuman mati di Filipina yang menjelaskan bagaimana Pemerintah Filipina pada akhirnya bisa menghapus hukuman mati. Jun Viterbo kemudian memberikan contoh kampanye di Filipina termasuk cara memperkuat gerakan sosial dengan menitikberatkan para terpidana mati, kelompok gerakan keagamaan, menghubungkan dengan arena internasional (PBB) mendorong pemerintah untuk meratifikasi 2nd optional protocol ICCPR, dan mendorong parlemen dan eksekutif untuk melahirkan UU anti hukuman mati.

Hari kedua Workshop dimulai dengan sesi kelima yang membahas langkah-langkah kedepan yang bisa ditempuh Indonesia, terutama strategi untuk para pengacara dalam mengadvokasi penghapusan hukuman mati. Sesi paling terakhir ini diisi oleh Jun Viterbo dari Free Legal Assistance Group (FLAG) dan Dato’ Ramachelvam Manimuthu dari Bar Council Malaysia. Viterbo memberikan beberapa strategi seperti harus mampu berpikir out of the box, kreatif dalam hal kampanye, melibatkan banyak pihak terutama tokoh agama, keluarga terpidana, tokoh masyarakat, bahkan artis, mempublikasikan temuan dan hasil penelitian, dan mengedukasi para terpidana hukuman mati agar dapat menjadi paralegal bagi dirinya sendiri.

Setelah semua sesi workshop berakhir, para pengacara beserta perwakilan komunitas dan organisasi masyarakat sipil berdiskusi mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, terutama mengenai pencegahan dan advokasi jika akan dilaksanakannya eksekusi gelombang ketiga dalam waktu dekat.



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 908 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org