Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
KEGIATAN
Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018



Tgl terbit: Selasa, 03 Juli 2018

Peringatan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan

KontraS Meluncurkan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia 2017 - 2018

 

 

Pada hari Selasa, 26 Juni 2018, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengadakan Siaran Pers untuk menyampaikan Ringkasan Eksekutif Laporan Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia dengan tema “Pasca 20 Tahun Reformasi dan Ratifikasi Convention Against Torture (CAT): Situasi dan Penanganan Penyiksaan di Indonesia Masih Kelam”. Acara ini diadakan di Brown Bag Cafe, Menteng – Jakarta Pusat, dengan mengundang jurnalis dari berbagai media. Adapun tanggal 26 Juni dipilih karena bertepatan dengan Hari Dukungan Internasional untuk Korban Penyiksaan yang selalu diperingati setiap tanggal 26 Juni, mengingat pada tanggal 26 Juni 1987, PBB melahirkan Convention Against Torture (CAT). Menurut Yati Andriyani, Koordinator KontraS, “penting bagi Bangsa Indonesia untuk memperingati hari ini karena meskipun Indonesia telah meratifikasi CAT selama 20 tahun, namun Indonesia masih memiiki banyak PR (pekerjaan rumah) terkait kasus - kasus penyiksaan yang masih terus terjadi sampai saat ini dan dalam konteks peraturan - peraturan yang ada, masih banyak kekosongan hukum yang berakibat pada banyaknya kasus - kasus penyiksaan yang terjadi”.

Dalam kesempatan ini, KontraS menyampaikan laporan mengenai situasi dan penanganan penyiksaan di Indonesia sepanjang tahun 2017 hingga tahun 2018. Laporan ini disusun berdasarkan pengaduan yang diterima secara langsung oleh KontraS maupun dari pemantauan media di berbagai daerah di Indonesia. Menurut Yati, aturan hukum seperti UU HAM sejatinya telah menempatkan penyiksaan sebagai pelanggaran HAM serta terdapat aturan - aturan internal di berbagai lembaga negara yang melarang praktik-praktik penyiksaan, namun implementasi aturan - aturan ini belum efektif.

Arif Nur Fikri, Kepala Divisi Pembelaan HAM KontraS, memaparkan bahwa sejak Juni 2017 sampai Mei 2018, telah terjadi 130 kasus penyiksaan di Indonesia. Selama kurun waktu tersebut, terdapat 141 orang mengalami luka-luka dan 27 orang meninggal dunia. Dari catatan monitoring KontraS, pelaku penyiksaan didominasi oleh Anggota Polisi (80 kasus), Anggota TNI (28 kasus), dan Petugas Lapas (22 kasus). Sementara untuk motif penyiksaan, 78 kasus kasus penyiksaan dilakukan untuk mendapat pengakuan, sedangkan 52 kasus penyiksaan lainnya merupakan bentuk hukuman.

Masih menurut Arif, lokasi terjadinya penyiksaan juga cukup beragam. Sebanyak 63 kasus penyiksaan terjadi di dalam tahanan, 28 kasus penyiksaan terjadi di tempat tertutup, dan 39 kasus penyiksaan lainnya terjadi di tempat terbuka. Adapun provinsi yang paling dominan sebagai tempat terjadinya peristiwa penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi adalah Sumatera Utara. Sementara korban dari praktik penyiksaan ini beragam mulai dari masyarakat sipil, aktivis, hingga tahanan, dengan mayoritas korban (72 korban) berada dalam rentang usia 15-25 tahun. Dalam kasus - kasus ini, pelaku menggunakan berbagai alat mulai dari tangan kosong (75 kasus), benda keras (37 kasus), senjata api (10 kasus), hingga senjata tajam (8 kasus).

Putri Kanesia, Kepala Bidang Advokasi KontraS, menyatakan bahwa ada pola penyiksaan yang berbeda setiap tahunnya. Sebagai contoh, dalam 3 tahun terakhir angka kasus penyiksaan tidak naik signifikan namun jumlah korban justru bertambah. Artinya, kasus kekerasan/penyiksaan lebih banyak menyasar kelompok masyarakat atau komunitas. Dan spesifik pada kurun waktu 2017 – 2018, ada temuan terkait minimnya peran Polri dalam fungsi penegakan hukum dan bertambahnya peran TNI, di wilayah terpencil di Indonesia seperti kasus penyiksaan yang terjadi di Taliabu, Maluku Utara maupun Kimaam, Papua. Dua kasus tersebut memperlihatkan bagaimana tumpulnya fungsi Polri, dengan menyerahkan fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap terduga kasus kriminal kepada institusi TNI, sehingga berujung pada terjadinya praktik penyiksaan.

Putri juga menyinggung mengenai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sudah memberikan definisi mengenai penyiksaan, tapi sayangnya tidak ada definisi tentang penghukuman yang kejam lainnya, misalnya aparat Negara yang melakukan pembiaran terhadap tindak penyiksaan yang terjadi. Selain itu, RKUHP hanya mengatur mengenai pelaku langsung dan belum mengatur mengenai pertanggungjawaban komando. Yati menyimpulkan bahwa sejauh ini belum ada keseriusan dari Pemerintah untuk mencegah tindak-tindak penyiksaan ataupun tindakan tidak manusiawi lainnya. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa pemerintah belum juga meratifikasi OPCAT yang sejatinya sudah masuk dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) sejak tahun 2010. Menurut Yati, OPCAT akan membantu mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia saat ini mengenai penyiksaan.

Pembicara terakhir, Sri Lestari Wahyuningrum, peneliti dari UI, menyampaikan bahwa ada dua kondisi yang menyebabkan penyiksaan terus menerus terjadi. Pertama, sejak orde baru penyiksaan dianggap sebagai sesuatu yang lazim. Kedua, penyiksaan menjadi “oli” dalam transisi politik yang terjadi setelah orde baru. Menurut Ayu, sejak zaman orde baru sampai sekarang, penyiksaan tidak hanya dilakukan untuk mendapat pengakuan, tapi juga sebagai upaya sistematis untuk meneror masyarakat demi mengokohkan kontrol rezim. Hal ini misalnya terjadi di Papua dimana penyiksaan dilakukan di ruang publik untuk menebar rasa takut kepada masyarakat. Selain itu, normalisasi penyiksaan juga dapat dilihat dari reaksi masyarakat terhadap tindak kriminal seperti kasus - kasus dimana terjadi pengeroyokan kepada pelaku - pelaku tindak kriminal.

Acara siaran pers ini kemudian ditutup dengan penyampaian rekomendasi dari KontraS kepada pemerintah dalam menangani isu ini, yakni:

Pertama, rekomendasi kepada Pemerintah untuk mengadopsi substansi konvensi anti penyiksaan dalam RKUHP, membuat peraturan perundang-undangan yang mendukung penghukuman terhadap praktik penyiksaan dengan merumuskan UU anti penyiksaan, dan meratifikasi OPCAT sebagaimana telah dijanjikan sejak tahun 2010;

Kedua, rekomendasi kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengevaluasi secara menyeluruh implementasi dan efektivitas peraturan internal TNI dan Polri yang melarang praktik penyiksaan oleh anggotanya;

Ketiga, kepada aktor keamanan TNI dan Polri untuk menghentikan praktik penyiksaan dan diskriminasi dalam penegakkan hukum, menjaga ketertiban, masyarakat dan keamanan yang memiliki sumbu ketegangan konflik dan jauh dari akses keadilan seperti di Papua, Poso, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan wilayah-wilayah lainnya seperti pulau-pulau terluar dan pulau-pulau kecil, termasuk dalam menangani konflik sumber daya alam, korporasi di wilayah-wilayah tersebut; dan

Keempat, kepada institusi-institusi keamanan Negara dan pemerintah, khususnya Polri, TNI, dan Kementrian Hukum dan HAM (yang mengkoordinasikan lembaga-lembaga pemasyarakatan di Indonesia) untuk menggunakan mekanisme vetting di dalam lingkungan mereka, dalam menguji, mengukur, dan memberikan ruang evaluasi atas kinerja aparat dan petugas publik yang terlibat, melakukan, memberikan perintah, atau bahkan membiarkan terjadinya kejahatan penyiksaan.



Kasus terkait :


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 95 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org