Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
OPINI
MARGINALISASI HAK EKOSOB KETIKA KESEJAHTERAAN RAKYAT IBARAT JAUH PANGGANG DARI API

Sumber: Majalah ESQUIRE Edisi Agustus 2014 | Tgl terbit: Sabtu, 13 September 2014

MARGINALISASI HAK EKOSOB
KETIKA KESEJAHTERAAN RAKYAT IBARAT JAUH PANGGANG DARI API

Mungkin tidak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui, bahwa komite Hak Ekonomi, sosial dan Budaya (Ekosob) di persikatan Bangsa-bangsa (PBB), pada akhir April 2014 mengadakan sidang evaluasi atas pelaksanaan perjanjian hak ekonomi, sosial dan budaya. Setiap Negara peserta yang terikat dengan perjanjian tersebut, seperti Indonesia, dalam kurun waktu tertentu harus melaporkan perkembangan kondisi ekosobnya kepada komite yang berkedudukan di Jenewa, Swiss tersebut. Apakah komite ini akan mengadili? Tidak. Hasil dari evaluasi komite ini untuk menunjukkan titik lemah dan merekomendasikan solusinya secara konstruktif kepada pemerintah Indonesia.

Sejumlah organisasi dibidang HAM, lingkungan hidup dan perburuhan (termaksuk Kontras yang diwakili oleh federasi internasional organisasi HAM atau FIDH), ikut memberikan catatan kondisi ekosob.

Pertama kebijakan pemerintah yang bernama MP3EI (Masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia) di bernbagai daerah, yang telah menghilangkan esensi dari pembangunan yang partisipatif bagi masyarakat, terutama masyarakat adat yang paling banyak terkena dampak proses pembangunan tersebut.

Kedua, dengan meningkatnya permasalahan pengambilan lahan secara paksa oleh perusahaan pemerintah maupun swasta,mengakibatkan masyarakat pedesaan banyak yang kehilangan akses terhadap tanah untuk membangun ketahanan pangan. Ekses lain dari masalah ini adalah para pemimpin masyarakat yang dikriminalkan akibat membela kasus atau situasi di atas.

Ketiga, tindakan pelarangan terhadap buruh  dalam melaksanakan haknya seperti untuk berhenti berkegiatan (Mogok). Keempat, munculnya pembatasan bagi organisasi masyarakat sipil melalui UU No. 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (organisasi kemasyarakatan) mengantikan UU No. 8 tahun 1985 tentang organisasi masyarakat.  Kelima, pemerintah belum mampu melindungi hak hidup yang layak bagi kaum minoritas  korban pelanggaran HAM. Contoh kongkritnya ada pada ketiadaan jaminan hidup waraga minoritas Syiah di sampang dalam pengungsian yang tak berujung.

Catatan-catatan yang disampaikan oleh perwakilan Indonesia ini di sambut baik oleh Komite Ekosob PBB. Dalam pembahasan hasil laporannya , yang diterima oleh Kontras pada tanggal 23 Mei 2014, Komite ini memberikan berbagai catatan, selain pula menerima catatan dari Kontras dan lainnya. Mereka menunjukkan bahwa persoalan terbesar dalam pemenuhan hak ekosob  di Indonesia adalah korupsi. Angaran Negara masuk  kekantong pribadi dan kelompoknya, bukan untuk menyediakan fasilitas Ekonomi dan sosial buat warga Negara.

Hak Ekosob sejatinya adalah  bagian dari konsep Hak asasi  manusia (HAM). Hak asasi disini bukan sekedar kepemilikan, yang di artikan sebagai hak yang dimiliki seseorang, melainkan pula HAM sebagai pengakuan atas integritas manusia. Pengakuan ini bisa di baca sebagai jaminan bahwa kekuasaan apapun, baik Negara, sekolah, tempat kerja, ataupun komunitas tidak boleh mencederai integritas tersebut. Untuk itu sejumlah kebutuhan melekat pada setiap manusia untuk bisa hidup, terhormat dan bisa mengembangkan dirinya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama (komunal), hak asasi bukan sekedar hak atas proses hukum atau hak untuk hidup, tapi hak juga atas pendidikan, perumahan yang layak, kesehatan dan pengobatan yang terjangkau, pekerjaan dan hak atas rasa aman, serta berbagai hak-hak lainnya. Semua hak ini saling terkait, alias tidak berdiri sendiri-sendiri.

Pendidikan yang baik tentu akan menghasilkan kualitas sumber daya kerja yang baik,  sehingga bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sekaligus upah yang cukup untuk menjalani penghidupan yang baik pula. Pentingnya pula jika dicermati bahwa hak ekosob dalam perjalanannya tidak bisa dilihat secara terpisah dari hak sipil dan politik (sipol). Pemisahan kedua jenis hak ini adalah warisan dari perang dingin. Satu itu era 60-an, masa ketika perjanjian internasional disusun untuk pemenuhan hak-hak di atas, terbagi dalam dua kutub; kutub Negara komunis dan Negara-negara Asia dan Afrika  yang “berat” pada hak ekonomi dan social.

Sementara Negara-negara barat “berat” pada hak sipil dan politik. Menariknya,  paska disahkannya dua perjanjian internasional dibidang ekosob dan sipol, Negara-negara yang saling berhadapan dalam perang dingin juga tidak mendatanganinya. Artinya, dalam banyak kesempatan sejarah bahwa ideologi tidak berpihak pada hak asasi manusia.

Lantas bagaimana dengan Idondonesia? Indonesia sudah terikat dengan perjanjian internasional di bidang hak ekonomi, sosial, dan budaya sejak 2005. Idealnya, pemerintah juga harus menjadikan perjanjian tersebut sebagai salah satu  acuan dalam menyusun kebijakan dan program ekonomi dan social. Perjanjian inipun bisa dilihat sebagai bagian pelengkap dari aturan hukum diberbagai isu; UU pendidikan, UU kesehatan, UU perumahan, jaminan social dan seterusnya. Prinsip dasar yang juga di atur dalam perjanjian  ini adalah upaya pemenuhan hak ekosob tanpa diskriminasi. Pemenuhan hak ekosob tanpa diskriminasi, pemenuhan hak ekosob tidak boleh dilakukan dengan membedakan suku,agama, latar belakang pendidikan, pilihan politik atau jenis kelamin. Dengan  kata lain , Negara, ditingkat pusat atau local, atau struktur kekuasaan apapun, seperti sekolah atau rumah tangga, tidak di anjurkan untuk melakukan pembedaan-pembedaan bagi kelompok atau seseorang dengan latar belakang yang berbeda.

Prinsip lain adalah soal “kemajuan progresif”. Setiap kekuasaan dalam hal ini yang terutama adalah Negara harus mengupayakan kemajuan seoptimal mungkin dalam memberikan pemenuhan hak ekosob. Kemajuan ini dimulai dari menyediakan aturan hukum alias penegasan secara legal bahwa setiap hak adalah sah; melindungi setiap warganya dari ancaman atau gangguan yang bisa mengurangi hak tersebut (misalnya ancaman dari bencana ataupun dari pengusuran); serta memenuhi atau menyediakan fasilitas-fasilitas hak tersebut (misalnya, menyediakan jalan yang baik menuju sekolah, listrik untuk belajar, kendaraan umum yang layak , buku murah, obat murah, layanan kesehatan yang cepat dan baik)

Kemajuan progresif terkait dengan kemampuan Negara dalam soal keuangan Negara. Sampai disini, boleh kiranya kita lantang bertanya: sejauh mana keuangan Negara, termasuk pendapatan Negara dialokasikan dan digunakan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, social dan budaya? Semoga pemerintah baru kelak dapat menjawab pertanyaan dan tantangan ini. 



Kasus terkait Penembakan Misterius 1985;:


Isu terkait:


Dilihat : 738 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org