Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto

Tgl terbit: Selasa, 09 November 2010

Hal : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto

 

Kepada Yth
Ketua Dewan Pemberian Gelar Pahlawan Nasional
Marsekal TNI (Purn.) Djoko Suyanto
Di
    Jakarta

 

Salam hormat,
Kami, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dengan ini menyatakan keberatan terhadap usulan dan upaya-upaya pemberian gelar Pahlawan Nasional RI kepada (alm.) H.M. Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia II. Keberatan ini didasari oleh sejumlah alasan sebagaimana kami uraikan dibawah ini;

I. Kasus-kasus Pelanggaran Berat HAM dan Implikasinya

Dimasa kepemimpinan (alm.) H.M Soeharto atau masa-masa awal kepemimpinannya sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan, telah terjadi banyak kasus-kasus yang diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat. Terdapat banyak korban dari kalangan masyarakat yang kehilangan hak-nya dan belum mendapatkan pemulihan hukum, sosial dan psikologi hingga saat ini.

Warisan kejahatan masa lalu yang otoriter pada zaman pemerintahan Soeharto tersebut dijalankan lewat sejumlah kebijakan politik yang represif, maupun lewat perundang-undangan yang diskriminatif untuk meredam berbagai aspirasi masyarakat. Pada era Orde baru peran Soeharto selaku Presiden sangatlah dominan dan paling menentukan arah dan kebijakan politik pada saat itu. Dimasa pemerintahannya pendekatan keamanan sangat dominan dalam menunjang eksistensi rezim politiknya dan kebijakan ekonomi pembangunan. Berbagai kebijakan dan praktek kekerasan mendapatkan restu dari Seoharto; mulai dari operasi penumpasan separatis di Aceh, Timor sampai Papua. Soeharto juga memperkuat pilihan pendekatan keamanan dengan mendirikan institusi-institusi keamanan. Akibatnya terdapat berbagai bentuk pelanggaran ham berupa pembunuhan, penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penculikan, perampasan harta benda, maupun diskriminasi sosial dalam periode kepemimpinan pemerintahan alm. Soeharto 

 

Setelah Orde Baru berakhir pada 1998, tuntutan untuk mengungkap dugaan terjadinya pelanggaran berat HAM masa lalu banyak bermunculan. Sejumlah produk hukum bermunculan untuk merespon tuntan diatas seperti UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lebih jauh, terdapat sejumlah proses hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM terkait menyelesaikan persoalan kasus masa lampau.

Berikut adalah temuan dan catatan atas sejumlah kasus, baik yang merupakan hasil kerja Komnas HAM sebagaimana dimandatkan oleh UU no. 39 tahun 1999 tentang HAM maupun  UU no. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ataupun catatan dari sejumlah lembaga masyarakat sipil dimana peran sertanya didalam penegakan HAM dijamin oleh pasal 100 UU no. 39 tahun 1999;

  Dalam kasus Pulau Buru 1965-1966, (alm.) Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru sebagai panglima Komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban yang disingkat Ko Ops Pemulihan Kam/Tib. Melalui keputusan Presiden No. 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru (Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Suharto, 2003).
 
a.
Dalam kasus Pulau Buru 1965-1966, (alm.) Soeharto dalam tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan di Pulau Buru sebagai panglima Komando operasi pemulihan keamanan dan ketertiban yang disingkat Ko Ops Pemulihan Kam/Tib. Melalui keputusan Presiden No. 179/KOTI/65, secara resmi berdiri Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). Sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban telah menyebabkan ribuan orang menjadi korban pembunuhan, penangkapan, penahanan massal dan pembuangan ke pulau Buru (Laporan Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Suharto, 2003).
b.
Pembunuhan tanpa melalui pengadilan terhadap residivis, bromocorah, gali dan preman yang dikenal sebagai “penembakan misterius” pada tahun 1981-1985. Kebijakan Soeharto atas persoalan ini, terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981, ia  mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Operasi tersebut juga bagian dari efek kejut  (shock terapy) sebagaimana diakuinya dalam otobiografi Soeharto yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (Ramadhan KH, hal 389, 1989). Sementara Amnesty Internasional lembaga advokasi HAM dengan skala internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung (Amnesty Internasional, 31 Oktober 1983; Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected Criminals)
c.
Pembunuhan tanpa melalui pengadilan terhadap residivis, bromocorah, gali dan preman yang dikenal sebagai “penembakan misterius” pada tahun 1981-1985. Kebijakan Soeharto atas persoalan ini, terlihat jelas dalam pidato rutin kenegaraan pada Agustus 1981, ia  mengungkapkan bahwa pelaku kriminal harus dihukum dengan cara yang sama saat ia memperlakukan korbannya. Operasi tersebut juga bagian dari efek kejut  (shock terapy) sebagaimana diakuinya dalam otobiografi Soeharto yang berjudul Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (Ramadhan KH, hal 389, 1989). Sementara Amnesty Internasional lembaga advokasi HAM dengan skala internasional dalam laporannya mencatat korban jiwa karena kebijakan tersebut mencapai kurang lebih sekitar 5000 orang, tersebar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bandung (Amnesty Internasional, 31 Oktober 1983; Indonesia-Extrajudicial Executions of Suspected Criminals)
d.
Kebijakan represif yang diambil Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem juga mengakibatkan meletusnya peristiwa Talangsari 1987 mengakibatkan korban 130 orang meninggal, 77 orang  mengalami Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa,  53 orang orang Terampas Kemerdekaanya, 45 orang mengalami Penyiksaan, dan 229 orang mengalami Penganiayaan (Laporan Ringkasan Tim ad hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Talangsari 1989,  Komnas HAM, 2008; Hasil Investigasi KontraS, 2006)
e..
Pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh (1989-1998). Pemberlakukan Operasi ini adalah kebijakan yang diputuskan secara internal oleh ABRI setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto (Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003). Operasi militer ini telah melahirkan penderitaan yang berkepanjangan bagi masyarakat Aceh, khususnya perempuan dan anak-anak. Berdasarkan hasil investigasi Komnas HAM, dalam kurun waktu sepuluh tahun berlangsungnya operasi militer telah menyebabkan sedikitnya 781 orang tewas, 163 orang hilang, 368 orang mengalami penyiksaan/penganiayaan dan 102 perempuan mengalami perkosaan. Sementara itu Forum Peduli Hak Asasi Manusia Aceh (FP HAM) mendokumentasikan sebanyak 1.321 korban pembunuhan, 1.958 orang hilang, 3.430 orang mengalami penyiksaan dan 128 orang perempuan mengalami perkosaan. Operasi tersebut juga telah berdampak sangat buruk kepada kehidupan sosial budaya dan juga kehidupan beribadah rakyat Aceh, yang sudah dijalani dan dipraktikkan dengan baik selama bertahun-tahun sebelumnya (Komponen Masyarakat Sipil Aceh, dalam Surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 25 Oktober 2010; baca juga Laporan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh; 1999)
f..
Pemberlakuan DOM Papua (1963-2003), dimaksudkan untuk mematahkan perlawanan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kebijakan ini mengakibatkan terjadinya berbagai peristiwa seperti Teminabun 1966-1967, sekitar 500 orang ditahan dan kemudian dinyatakan hilang,  Peristiwa Kebar 1965 dimaana 23 orang terbunuh, Peristiwa Manokwari 1965, 64 orang dieksekusi mati, dan operasi militer sejak tahun 1965-1969; Peristiwa Sentani, 20 orang menjadi korban penghilangan paksa,  Enatorali 1969-1970, 634 orang terbunuh, Peristiwa Jayawijaya dan Wamena Barat, melalui Operasi Tumpas pada ktun waktu 1970-1985 terjadi pembantaian di 17 desa, di Kabupaten Jayawijaya, korban jatuh sampai dengan 2000 orang, termasuk wanita anak-anak dan orang tua, dalam peristiwa Wamena  1977, 14 warga terbunuh, dan sejumlah kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya yang belum disebutkan (Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003)
g..
Dalam Peristiwa 27 Juli (1996), (alm.) Soeharto memandang Megawati sebagai ancaman terhadap kekuasaan politik Orde Baru. Soeharto hanya menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI pimpinan Suryadi yang menjadi lawan politik PDI pimpinan Megawati. Aksi kekerasan berupa pembunuhan, penangkapan dan penahanan dilakukan terhadap para simpatisan PDI pimpinan Megawati; peristiwa ini kemudian dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli. Dalam peristiwa ini, 11 orang meninggal, 149 luka-luka, 23 orang hilang, 124 orang ditahan Berdasarkan analisa Komnas HAM bahwa peristiwa tersebut sebagai kejahatan kemanusiaan  (Laporan 5 Sub Tim Kajian, Tim Pengkajian Pelanggaran HAM Soeharto, Komnas HAM, 2003)
h.
Peristiwa Penculikan dan Penghilangan Secara Paksa 1997–1998,  peristiwa ini terjadi tidak terlepas dari konteks politik peristiwa 27 Juli, yakni menjelang Pemilihan Umum (PEMILU) 1997 dan Sidang Umum (SU) MPR 1998. di masa ini wacana pergantian Soeharto kerap disuarakan. Implikasinya setidaknya 23 aktivis pro-demokrasi dan masyarakat yang dianggap akan bergerak melakukan penurunan Soeharto menjadi korban penculikan dan penghilangan paksa. Komando Pasukan Khusus, (KOPASSUS) menjadi eksekutor lapangan, dengan nama operasi “Tim Mawar”. Terdapat  9 orang dikembalikan, 1 orang meninggal dunia dan 13 orang masih hilang (Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Penghilangan Paksa, Komnas HAM, 2006)
i.
Peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998, masih bersambung dengan dengan latar belakang tuntutan aktivis dan mahasiswa pro demokrasi, untuk mendorong reformasi total dan turunnya Seohatro dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Soeharto. Tindakan represif penguasa melalui kaki tangan aparatur negara; ABRI dan Polisi menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto dan Hendriawan, Hasil penyelidikan Komnas HAM menyatakan bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi dugaan pelanggaran HAM berat. (Laporan Akhir Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, Komnas HAM, 2002)
j.
Peristiwa 13–15 Mei 1998, merupakan rangkaian dari kekerasan yang terjadi dalam peristiwa Trisakti, penculikan dan penghilangan paksa. Ketidakberdayaan pemerintahan Soeharto mengendalikan tuntutan mahasiswa dan masyarakat, direspon dengan sebuah “Penciptaan dan pembiaran” kekerasan dan kerusuhan  pada 13-15 Mei 1998. dalam peristiwa ini terjadi pembunuhan, penganiayaan, perusakan, pembakaran, penjarahan, penghilangan paksa, perkosaan, serta penyerangan terhadap etnis tertentu, pengusiran  paksa yang terjadi diseluruh wilayah DKI Jakarta dan di beberapa daerah di Indonesia oleh kelompok massa dalam jumlah besar, namun tidak dilakukan upaya baik itu pencegahan, pengendalian maupun penghentian oleh aparat keamanan dibawah tanggungjawab alm Soeharto (Laporan Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Dalam Peristiwa Kerusuhan 13-15 Mei 1998, Komnas HAM 2003; dan Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998, 1998).

Akibat dari peristiwa-peristiwa tersebut, terdapat banyak kerugian yang dialami para korban akibat kebijakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah ataupun petugas militer/keamanan dizaman pemerintahan (alm.) Soeharto, baik materil maupun imateril. Banyak korban  kehilangan sanak keluarga, harta benda, pekerjaan, cacat seumur hidup, perlakukan diskriminatif dan stigma negatif. Di mana sampai hari ini pemerintah masih abai untuk memberikan pemulihan bagi para korban. Dan sampai dengan saat ini para korban dan keluarga korban masih terus mengupayakan adanya tanggungjawab dan penjelasan negara atas pelanggaran HAM yang terjadi.

Dampak buruk tidak hanya dialami para korban secara langsung, tetapi juga bagi sendi-sendi kehidupan berbangsa, ketiadaan upaya pengungkapan yang terjadi di masa lalu, tidak hanya membuat kita terus berupaya menutup-nutupi kesalahan di masa lalu, namun juga membuat kita tidak bisa belajar dari kesalahan di masa lalu yang akan sangat mungkin jika tidak ada pembelajaran akan terus terulang kekerasan dalam segala bentuknya di masa mendatang.

II. Tanggung Jawab Negara atas Kasus-kasus Pelanggaran HAM

 

Landasan Konstitusional berbangsa dan bernegara kita dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat tahun 2002 Bab I tentang Bentuk Kedaulatan, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa „negara Indonesia adalah negara hukum“. Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, pasal 28I ayat (4) juga menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah. Begitu pula  Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia yakni untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

Pada awal Reformasi, pandangan dan tekad bangsa Indonesia juga dituangkan dalam TAP MPR No XVII/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Lebih jauh dalam Bab IV tentang Hak keadilan khususnya pasal 7 menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakukan hukum yang adil.

Terdapat juga acuan kebijakan negara berupa TAP MPR IV/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004, Bab II tentang kondisi umum, MPR mengakui secara ekplisit bahwa krisis hukum di rezim sebelumnya

mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindakan kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Lebih jauh, dalam  UU No. 26 tahun 2006 tentang pengadilan HAM, dimana dalam bagian umum angka 1 penjelasan disebutkan:

     “Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes" dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia”

Kasus-kasus pelanggaran HAM yang dialami oleh para korban dan keluarga korban yang terjadi pada masa pemerintahan (alm.) Soeharto merupakan kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh umat manusia (Hostis Humanis Generis). Oleh karenanya otoritas mana pun dan kapan pun berkewajiban untuk melakukan penghukuman atas kasus-kasus tersebut. Pemerintah saat ini juga berkewajiban memastikan semua pihak yang diduga bertanggung jawab atas kasus-kasus yang dikategorikan sebagai musuh semua umat manusia untuk taat pada proses hukum.

Dalam penelitian dan penyeleidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa di dalam kasus pelanggaran HAM masa lampau diatas ditemukan dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

Kematian Soeharto pada 2008 hanya mengugurkan kewajibannya untuk mempertanggung jawaban secara hukum. Namun disisi lain, hal ini tidak  menggugurkan kewajiban Negara untuk menuntaskan kasus-kasus diatas. Ada kewajiban negara yang masih belum ditunaikan oleh Pemerintah hingga saat ini, yaitu, diantaranya, melakukan pengungkapan kebenaran (investigasi, penyidikan) penghukuman atas mereka yang terbukti bersalah dari proses investigasi dan menjadikan persoalan tersebut sebagai pembelajaran bagi bangsa.

Prioritas yang harusnya dilakukan pemerintah saat ini adalah upaya kepastian hukum yang memenuhi  rasa keadilan bagi korban pelanggaran HAM dimasa lalu. Karena Ini adalah bagian dari tanggungjawab pemerintah dengan melibatkan lembaga negara yang lain untuk memberikan keadilan secara efektif lewat meningkatkan akuntabilitas penegakkan hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakukan yang sama di hadapan hukum.

Selain itu, perlu diusahakan dengan segera adalah mewujudkan keadilan restoratif melalui upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban. Penghapusan kebijakan yang diskriminatif dan langkah-langkah strategis lainya penting dilakukan mengingat usia dan kondisi para keluarga korban saat ini.

 

III. Upaya Hukum yang ada

KontraS mengapresiasi usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak Negara. Diantara dalam bentuk munculnya tim-tim pencari fakta baik yang diluar Komnas HAM maupun yang ada didalam institusi Komnas HAM. Diluar Komnas HAM ada sejumlah hasil berupa, diantaranya Laporan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan Aceh dan Laporan Akhir Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Tanggal 13-15 Mei 1998. Sayangnya kedua laporan ini tidak kontributif dalam penangan masalah keadilan di Aceh.

Sementara tim didalam Komnas HAM ada beberapa tim penyelidikan yang dibentuk  untuk peristiwa peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan di Timor timur, Penculikan dan Penghilangan Paksa 1997-1998, Peristiwa 13-15 Mei 1998, Penembakan mahasiswa Trisakti 1998, Talangsari 1989, Tanjung Priok 1984. Sekali lagi, sayangnya dari semua hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ada yang ditindak lanjuti kecuali untuk berkas Timor timur 1999 dan Tanjung Priok 1984. Namun demikian putusan-putusan di Pengadilan HAM timor timur dan Tanjung Priok tetap menunjukan ketidak adilan dengan tidak ada pelaku yang dihukum dan tidak ada upaya perbaikan kondisi bagi masyarakat dan korban.

Khusus untuk kasus Penculikan dan Penghilangan orang secara Paksa, DPR bahkan sudah membuat rekomendasi kepada Presiden pada 28 September 2009 berupa:

a. Merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

b. Merekomendasikan kepada Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak-pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 orang yang oleh Komnas HAM (sic!) masih dinyatakan hilang;

c. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi terhadap keluarga korban yang hilang;

d. Merekomendasikan kepada pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktik Penghilangan Paksa di Indonesia.

Sampai sejauh ini belum ada kejelasan kapan dan bagaimana respon Presiden atas rekomendasi DPR diatas. Satu hal yang sudah sedikit dilakukan adalah penandatanganan Konvensi (Perjanjian Internasional) Pencegahan Praktek Penghilangan Orang Secara Paksa pada 27 September 2010 oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) New York, Amerika Serikat.

Semua hasil penelitian dan penyelidikan Komnas HAM diatas merupakan dokumen hukum yang resmi berdasarkan mandat UU 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dan Rekomendasi DPR merupakan keputusan politik yang juga legal berdasarkan mandat UU 26 tahun 2000. Untuk itu, menjadi kewajiban semua pihak untuk menghormati dan menghargai hasil penyelidikan ini, bukan justru sebaliknya, mengambil tindakan atau keputusan yang bertolak belakang dengan semangat dan tujuan dari dokumen hukum tersebut.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa upaya dan inisiatif telah muncul dan dilakukan oleh pihak Negara. Namun upaya-upaya tersebut belumlah tuntas ditempuh atas semua kasus-kasus yang terjadi dimasa pemerintahan Soeharto. Dengan menghormati Konstitusi yang ada dan aturan-aturan hukum yang berlaku maka sudah selayaknya pemerintah segera menjalankan aturan-aturan yang ada dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Akhirul kalam, terkait dengan rencana pemerintah memberikan gelar pahlawan bagi (alm.) Soeharto, maka kami meminta agar pemerintah cermat memperhatikan fakta dan implikasinya secara sosial, politik dari kebijakan tersebut. Prioritas dan kewajiban negara saat ini adalah secepatnya melakukan penuntutan dan pemulihan atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM terjadi, bukan memberikan gelar pahlawan bagi (alm.) Soeharto.
 
Demikian surat keberatan ini kami sampaikan, atas perhatianya disampaikan terimakasih

 

Jakarta, 09 November 2010
Badan Pekerja KontraS

 

 

Haris Azhar. SH, MA.
Koordinator 



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 16,662 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org