Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM

Tgl terbit: Jumat, 28 April 2000

PERNYATAAN SIKAP BERSAMA

Tentang

Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM

Mencermati kondisi dan perkembangan sosial-politik Indonesia saat ini, tentunya kekerasan dan pelanggaran HAM masih sangat mendominasi sebagai suatu agenda nasional yang harus diselesaikan dengan segera. Langkah yang diperlihatkan kebinet persatuan nasional (Gus Dur) dalam menuntaskan persoalan kekerasan dan pelanggaran HAM, ternyata masih belum menyentuh subtansi yang sebenarnya. Hal ini mungkin disebabkan belum kuatnya kemauan politik dari kabinet Gus Dur untuk secara sungguh-sungguh menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga resistensi masyarakat menuntut proses peradilan baik para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM masih dan tetap akan mewarnai perkembangan sosial-politik Indonesia .

Politik kekerasan khususnya tindakan penghilangan secara paksa (penculikan) yang digunakan rezim otoriter Soeharto sebagai upaya menjawab dinamika dan gejolak politik yang berkembang di masyarakat (termasuk di daerah) selama berkuasa, sama sekali tidak dapat dibenarkan. Sehingga proses penyelesaian melalui pertanggungjawaban negara baik secara moral, politik maupun secara hukum tidak boleh diabaikan. Tragedy Aceh, Lampung, Tanjung Priok, Penghilangan secara paksa (Penculikan aktivis) dan lain-lain merupakan pelanggaran HAM yang sangat serius yang pernah terjadi di Indonesia dan tentunya politik kekerasan semacam ini tidak boleh terjadi lagi dalam situasi yang bagaimanapun.

Berbagai upaya maksimal telah dilakukan oleh keluarga korban melalui pendampingan beberapa lembaga masyarakat. Namun hingga saat ini upaya-upaya tersebut belum membawa hasil yang riil. Persoalan ini adalah persoalan kita semua yang tentunya negara harus mempertanggungjawabkanya. Sekali lagi, hal ini tentunya kembali pada political will pemerintah saat ini. Ketegasan, kesungguhan dan komintmen pemerintah dalam menjalankan kewajiban benar-benar sedang diuji, terutama dalam menyelesaikan seluruh persoalan yang ada.

Untuk itu, dalam aksi bersama untuk menyikapi personal ini, maka KontraS bersama para korban, saksi, saksi korban dan keluarga korban yang terhimpun dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) serta para keluarga korban penculikan di Aceh menyampaikan beberapa pernyataan, desakan dan tuntutan sebagai berikut :

  1. Upayakan segera gencatan senjata dan hentikan segala bentuk kekersan Aceh.
  2. Segera tarik pasukan non organik dari daerah Aceh.
  3. Segera bentuk KPP HAM Aceh sebagai langkah awal yang konkret untuk menuntaskan pesoalan Aceh secara menyeluruh.
  4. Segera adili seluruh pelanggaran HAM (kekerasan negara) yang terjadi di Indonesia .
  5. Menuntut pemerintah untuk segera membentuk KPP HAM kasus penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan Soeharto.
  6. Menuntut pertanggungjawaban negara untuk menjelaskan keberadaan serta nasib korban-korban penculikan yang hingga kini belum kembali.
  7. Bebaskan keluarga kami dan mereka yang masih dalam proses penahanan pada kamp-kamp aparat keamanan di Aceh.

Demikian beberapa pernyataan yang perlu kami sampaikan sebagai protes keras terhadap negara atas belum terselesaikannya pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia . Semoga bangsa Indonesai mampun membangun Indonesia baru, Indonesia yang bebas dari tekanan, dan segala bentuk kekerasan.

 

Jakarta , 28 April 2000

KONTRAS IKOHI Keluarga Orang Hilang Aceh

 



Kasus terkait Tanjung Priok 1984;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 22,900 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org