Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka

Tgl terbit: Rabu, 13 November 2013

15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka


Ayah berharap kamu jadi insinyur, sayang dibunuh TNI”

Asih Widodo, ayahanda Sigit - mahasiswa yang meninggal dalam peristiwa Semanggi I

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama Keluarga Korban Semanggi I, Mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta, Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia, Mahasiswa STF Driyarkara, Komite Aksi Solidaritas untuk Munir (KASUM) dan Aliansi PITA HITAM kembali memperingati 15 tahun peristiwa Tragedi Semanggi I yang terjadi pada 13-15 November 1998. Peristiwa tersebut tidak hanya telah merenggut nyawa sejumlah mahasiswa yang menjadi harapan dan kebanggaan bangsa maupun keluarganya, tetapi juga mempertontonkan kebrutalan aparat yang seharusnya memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, namun justru menjadi aktor yang paling bertanggungjawab pada saat itu.

Publik tentunya masih ingat ketika saat itu, sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi atas Sidang Istimewa MPR yang dinilai inkonstitusional dan menuntut Presiden mengatasi krisis ekonomi, yang kemudian direspon aparat melalui penembakan dengan peluru tajam. Akibatnya, sebanyak 18 orang tak bersalah harus meregang nyawa, termasuk 4 orang mahasiswa lainnya seperti BR Norma Irmawan (Wawan) - mahasiswa Univ. Atma Jaya, Sigit Prasetyo - mahasiswa YAI, Tedy Mardani - mahasiswa ITI, Muzamil Joko Purwanto - mahasiswa UI, Engkus Kusnaedi - mahasiswa Unija, dan Heru Sudibyo - mahasiswa STIE Rawamangun.

Yang paling menyesakkan dada, sejak berkas penyelidikan peristiwa Tragedi Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung pada tahun 2002 hingga tahun 2008, kini berkas tersebut masih belum juga ditindaklanjuti ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Sejumlah alasan dikemukakan Jaksa Agung, mulai dari berkas yang tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena aparat pelaksana di lapangan telah diadili di Pengadilan Militer, hingga belum terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc untuk peristiwa tersebut.

Jaksa Agung mungkin lupa bahwa alasan-alasan tersebut secara hukum tidak dapat dibenarkan dan menyesatkan publik. Pertama, perihal pengadilan militer yang diatur UU No 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer bukanlah yurisdiksi dari perkara pelanggaran HAM yang berat berupa kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Pelanggaran HAM berat merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) dan proses penyelesaiannya harus sesuai dengan UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kedua, perihal belum terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc, sudah terjawab melalui putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) No. 18/PUU-V/2007 atas permohonan uji materil terhadap pasal dan penjelasan pasal 43 (2) UU No 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM. MK dalam putusannya menyatakan bahwa pasal 43 ayat 2 tetap berlaku. Hal ini berarti meski pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc memerlukan keterlibatan institusi politik yang mencerminkan representasi rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun rekomendasi DPR juga harus mengacu pada hasil penyelidikan oleh Komnas HAM dan penyidikan oleh Jaksa Agung sehingga Jaksa Agung tidak harus menunggu terbentuknya Pengadilan HAM Ad Hoc terlebih dahulu.

Ruang alternatif lain yang coba digagas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah melalui pembentukkan Tim Kecil Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu yang digawangi Menkopolhukam, Djoko Suyanto pada tahun 2011. Setelah bekerja lebih dari 2 tahun, tim ini tetap tidak menghasilkan rekomendasi apapun, selain menambah dalam luka para keluarga korban yang ditinggalkan.

15 tahun mungkin bukan waktu yang singkat bagi korban dan keluarga korban untuk menanti kepastian hukum dari Presiden dan Pemerintah terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Namun 15 tahun juga bukan waktu yang mudah bagi korban dan keluarga korban untuk melupakan janji-janji yang selalu diucapkan calon anggota legislatif maupun partai politiknya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu), namun tanpa realisasi.

Untuk itu, kami menyerukan agar:

  1. Jaksa Agung segera menindaklanjuti berkas penyelidikan Komnas HAM tentang Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II;

  2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan Pengadilan HAM Ah Hoc untuk peristiwa Tragedi Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II

  3. Menko Polhukam segera mengumumkan hasil kerja dari Tim Kecil Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu

  4. Masyarakat Indonesia untuk tidak memilih calon anggota legislatif maupun partai-partai politik bermasalah serta partai politik yang tidak mau memperjuangkan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat


Jakarta, 13 November 2013


Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Keluarga Korban Semanggi I

Mahasiswa Unika Atma Jaya Jakarta

Mahasiswa Institut Teknologi Indonesia

Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

KASUM (Komite Aksi Solidaritas untuk Munir)

Aliansi PITA HITAM



Kasus terkait Semanggi II 1999;:


Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 16,357 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org