Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati

Tgl terbit: Senin, 27 Oktober 2014

Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati

 

Kepada Yth,
Panglima TNI
Jenderal Moeldoko
Di
Tempat

 

Dengan hormat,

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan [KontraS] menyayangkan berulangnya aksi penyerbuan maupun tindakan kekerasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan puluhan anggota TNI. Diantaranya, penyerbuan dan kekerasan angggota TNI terhadap petugas Satpam yang bertugas di Pasar induk Kramat Jati, Jakarta Timur pada hari senin 20 Oktober 2014 sore. Informasi yang kami dapatkan,, kejadian ini dipicu setelah seorang anggota TNI bernama Al tidak terima atas teguran petugas Satpam yang meminta dirinya memutar arah kendaraannya karena salah jalan saat hendak keluar pasar.

Teguran ini kemudian berdampak pada aksi penyerbuan yang dilakukan oleh sekelompok anggota TNI terhadap petugas Satpam pada malam harinya. Dalam aksi penyerbuan tersebut, sebanyak 6 [enam] orang petugas Satpam dan petugas parkir menjadi korban, termasuk 1 [satu] orang korban yang mengalami luka parah di bagian gigi dan wajah akibat dipukul oleh stik golf sehingga harus dilarikan ke rumah sakit UKI, Jakarta Timur.

Aksi penyerbuan ini menambah panjang daftar tindakan sewenang-wenang dan melawan hukum yang melibatkan anggota TNI dalam 1 [satu] tahun terakhir, diantaranya :

  1. Empat anggota TNI dari kesatuan Kostrad terlibat bentrokan dengan enam anggota Polri dari Satuan Brimob di sebuah tempat karaoke di Depok Town Square, Depok, Jawa Barat, pada 18 Oktober 2013, sekitar pukul 23.30 WIB;
  2. Anggota Satuan Narkoba Polres Jakarta Timur menjadi korban pengeroyokan saat melakukan penggerebekan narkotika di Hotel Puri Cakglak, Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada 19 November 2013 dini hari;
  3. Puluhan anggota TNI dari Yonif 305 Telukjambe terlibat bentrok dengan anggota Polres Karawang dan Brimob Polda Jabar di Karawang, Jawa Barat, pada 19 November 2013;
  4. Bentrokan dan Penganiayaan 5 Orang Anggota Polisi oleh Anggota TNI di Deli Tua, pada 9 Desember 2013;
  5. Bentrokan antara Anggota TNI dan Polisi di Tempat Lokalisasi di Palu, Sulawesi Tengah, pada 13 Desember 2013;
  6. Penyerangan Markas Brimob oleh Anggota TNI di Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pada 28 Desember 2013;
  7. Bentrokan antara Anggota Polisi dan Anggota TNI di Lokasi Perjudian Dadu di Kawasan Pemakaman Jepang, Pasar 1, Deli Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, pada 4 Februari 2014;
  8. Bentrokan dan Pengrusakan 3 Unit Mobil Patroli Polisi dan Sebuah Bangunan Warga oleh Anggota TNI di Batam, Kepulauan Riau, pada 22 September 2014.

Dari jumlah tersebut, banyak diantaranya yang tidak ditindaklanjuti atau diproses secara hukum, maupun diproses sebatas mendapatkan klarifikasi atau berakhir dengan upaya damai dari kedua belah pihak.

Masih terjadinya aksi-aksi penyerbuan tersebut membuktikan kegagalan Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam mendisiplinkan setiap anggotanya untuk tunduk dan patuh kepada hukum. Apalagi mengingat TNI merupakan alat negara yang memiliki kedudukan utama dalam menjaga kedaulatan Negara sehingga tingkat profesionalitas dan kedisiplinan para prajurit untuk tunduk pada aturan hukum adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa diabaikan.

Terkait dengan hal tersebut diatas, KontraS mendesak Panglima TNI Jenderal Moeldoko untuk:

Pertama, Memastikan adanya tindakan tegas terhadap pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Selain itu, Panglima TNI juga harus memastikan bahwa proses hukum terhadap para pelaku dilakukan dengan adil dan transparan serta dapat diakses oleh publik;

Kedua, Memberikan ganti rugi bagi para korban dalam aksi penyebuan tersebut, termasuk menginformasikan setiap perkembangan proses hukum kepada para korban;

Ketiga, Memastikan bahwa setiap anggota TNI di lapangan mematuhi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia, termasuk mengimplementasikan Peraturan Panglima TNI Nomor 73/IX/2010 tentang Penentangan Terhadap Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan TNI.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

 

Jakarta, 27 Oktober 2014
Badan Pekerja KontraS

 

Putri Kanesia
Kepala Divisi Pembelaan Hak Sipil dan Politik



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Aktor Pelaku terkait:

Dilihat : 21,866 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org