Untitled Document
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan
Untitled Document Pencarian detail

IND | ENG
Untitled Document
Untitled Document
   
SIARAN PERS
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara

Tgl terbit: Selasa, 25 November 2014

 

No :903/ SK-KontraS/XI/2014
Surat Terbuka : Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali “Abstain” dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyesalkan sikap pemerintah Indonesia yang kembali abstain pada saat voting untuk resolusi General Assembly mengenai situasi HAM di Korea Utara yang dilakukan pada 14 November 2014. Pemilihan sikap “abstain” pada saat voting tersebut menyiratkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak menyikapi dengan serius terhadap dugaan mengenai kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Korea Utara yang telah terjadi dalam waktu yang sangat lama, secara sistematis dan meluas. Kami menilai bahwa Indonesia tidak memerankan peran strategis yang seharusnya dapat dilakukan, baik dalam arena multilateral maupun bilateral untuk dapat menghentikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Korea Utara.

Kembali terpilihnya Indonesia sebagai Dewan HAM periode 2014-2017 keempat kalinya pada Oktober lalu seharusnya dapat memperkuat sikap Indonesia untuk memperjuangkan Demokrasi dan HAM diluar batas negara, termasuk untuk pelanggaran HAM berat di Korea Utara. Namun sikap abstain yang dilakukan oleh Indonesia bersama dengan 54 negara lainnya , merupakan kontradiksi perjuangan Indonesia untuk memajukan dan melindungi HAM di bawah aturan nasional, regional (Deklarasi HAM ASEAN), dan juga internasional, sebagai anggota dewan HAM PBB.

Kami menilai penting draft resolusi mengenai situasi HAM di Korea Utara, yang berisikan mengenai desakan kepada Pemerintah Korea Utara untuk menghormati HAM fundamental warga negaranya, antara lain, dengan mengakhiri pelanggaran HAM berat yang terjadi secara meluas, dan sistematis, sesuai dengan rekomendasi Dewan HAM, Komite HAM, General Assembly, serta Commission of Inquiry.

Resolusi tersebut berlandaskan atas masih terjadinya penyiksaan, pembunuhan diluar proses hukum, pemerkosaan, dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya yang terjadi di prison camp dan terjadi di luar batas kemanusiaan sesuai dengan laporan dari Commission of Inquiry.

Komunitas Internasional, termasuk Indonesia seharusnya dapat bersikap lebih tegas atas ketidakmampuan Korea Utara dalam menghormati, memenuhi, serta melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya.

Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Utara yang berjalan baik hingga saat ini tidak seharusnya membuat Indonesia untuk ragu dalam bersikap untuk mendukung resolusi yang dikeluarkan oleh General Assembly sebagai salah satu langkah untuk pemajuan dan perlindungan HAM di Korea Utara.

Kami menyayangkan sikap toleran Indonesia terhadap Pemerintah Korea Utara dalam hal pelanggaran HAM berat yang terjadi diwilayah kedaulatannya. Tercermin dalam sikap Indonesia dalam dua tahun terakhir ini yang cenderung menyisihkan isu HAM, dan lebih menjunjung kepentingan ekonomi, diantaranya; Pertama, pada tahun 2013 Indonesia melakukan kunjungan diplomatik ke Korea Utara tanpa membahas sedikitpun masalah HAM dan Demokrasi dan hanya membahas kepentingan ekonomi; Kedua, Indonesia abstain pada resolusi Dewan HAM PBB ke-25 pada Maret 2014, dan kembali abstain pada sesi General Assembly ke 69 mengenai situasi HAM di Korea Utara pada November 2014, ini menandakan masih lemahnya komitmen Indonesia terhadap pemajuan dan perlindungan HAM dalam skala internasional.

Merujuk pada fakta diatas, maka kami meminta Pemerintah Indonesia untuk menunjukan komitmen penuh dan sikap yang lebih tegas dalam mendukung pemajuan dan perlindungan HAM di Korea Utara, baik dalam resolusi selanjutnya mengenai Korea Utara, juga dalam hubungan bilateral RI-Korut untuk tidak hanya menjunjung kepentingan ekonomi dan menutup mata pada pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara tersebut.

 

Jakarta, 25 November 2014

Haris Azhar
Koordinator


http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A%2FC.3%2F69%2FL.28%2FRev.1

Hasil voting dapat dilihat di : http://www.un.org/en/ga/third/69/docs/voting_sheets/L.28.Rev.1.pdf



Isu terkait:


Wilayah terkait:


Dilihat : 29,300 kali

Untitled Document
ARTIKEL TERPOPULER

Dua Tahun Pemerintahan Widodo-Kalla: Minim Prestasi, Gemar Klaim Sepihak Keberhasilan Penegakan Hukum Dan HAM
Hilangnya Wiji Thukul
Penembakan dan Pembunuhan Sewenang – Wenang di Enarotali, Paniai;
Segera Bentuk Tim Independen, Pulihkan Korban dan Masyarakat;

Peringatan Hari HAM Sedunia 10 Desember 2014
HAM hari ini: Siapa yang akan bertanggung jawab?

Surat Terbuka :
"Mendesak Komnas HAM untuk Membentuk Tim Penyelidikan Terkait Dugaan Peristiwa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Paniai"

Komnas HAM Harus Segera Keluarkan Rekomendasi Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Aceh
Pemerintah Indonesia Tidak Pro HAM dan Demokrasi Dengan Kembali Abstain dalam Resolusi PBB Terhadap Korea Utara
Bentrokan TNI Vs Polri: Ancaman Atas Rasa Aman Bagi Masyarakat
Peringatan 66 Tahun Hari HAM Internasional :
Hentikan Penyiksaan dan Penuhi Hak-Hak Korban

Komnas HAM dan Kejaksaan Agung harus Segera Panggil AM. Hendropriyono
Pembebasan Pollycarpus: Negara tidak berdaya terhadap pelaku kejahatan kemanusian
Surat Terbuka: Desakan kepada Panglima TNI untuk menindak tegas anggota TNI pelaku penyerbuan terhadap petugas Satpam Kramat Jati
Menanggapi pro dan kontra Pengakuan Prabowo Subianto atas keterlibatannya dalam kasus penculikan aktivis 1997-1998
Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM
Mempertanyakan Komitmen Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB Periode 2015 – 2018
Surat Terbuka: Desakan kepada Kapolri untuk mengusut Tuntas Praktik Mafia Perdagangan Orang di institusi Polda NTT
Pernyataan Sikap Bersama 16 Tahun Tragedy Semanggi I Presiden, Pilihlah Jaksa Agung Bermental Baja
Hentikan Perampasan Tanah, Intimidasi, Kekerasan dan Kriminalisasi Terhadap Petani Takalar, Sulawesi Selatan
Kedatangan dan Tuntutan Keluarga Tengku Bantaqiyah
Laporan Lanjutan Kerusuhan Sambas
15 tahun Tragedi Semanggi I : Mereka Lupa, Kami Luka
Surat : Penolakan Pemberian Gelar Pahlawan Bagi (alm.) Soeharto
POLEMIK PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAM
English
Potret Penanganan Kasus Pelanggaran HAM di Papua Komnas HAM Gagal Menghadirkan Keadilan
Presiden Jokowi; Pilih Jaksa Agung yang Berani Melakukan Penyidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat
Media Sosial |        
KABAR TERKINI
Untitled Document
SIARAN PERS
BERITA
OPINI
DATA
KEGIATAN
KAMPANYE
Untitled Document

Copyright © 2015 | www.kontras.org
JL. Kramat II No. 7, Kwitang, Senen | Jakarta Pusat 10420
Tlp: 021-3919097, 3919098 | Fax: 021-3919099 | Email: kontras_98@kontras.org | Webmaster: pemelihara@kontras.org